DPR Ajukan Anggaran Rp5,7 triliun, Buat Pemilu?

NERACA

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan kenaikan anggaran sebesar Rp5,7 triliun. Anggaran tersebut naik hampir 70% dibandingkan anggaran tahun ini yang mencapai Rp4,2 triliun. Pengajuan kenaikan anggaran tersebut dicurigai beberapa pihak sebagai upaya persiapan dalam pemilu di 2019. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam, curiga para anggota DPR menaikkan anggaran tahun depan itu untuk modal ikut Pemilihan Umum 2019. “Jangan-jangan untuk persiapan kampanye. Apalagi tujuan penganggaran itu tidak transparan,” katanya, Kamis (10/8).

Kenaikan anggaran tersebut dianggap tak wajar terlebih kinerja perwakilan rakyat dalam menciptakan undang-undang tak melulu baik. Forum Masyarakat Peduli ParlemenIndonesia (Formappi) mencatat, hingga pertengahan 2017 baru empat rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan menjadi undang-undang, yakni UU Pemajuan Kebudayaan, UU Sistem Perbukuan, UU Arsitek, dan UU Penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, hanya ada tiga RUU kumulatif terbuka, yakni, RUU Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Filipina, RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun 2016 dan RUU tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Sebanyak 46 rancangan undang-undang masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2017. Kinerja dalam menghasilkan legalisasi yang rendah itulah yang juga menuai kritik. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan besarnya anggaran tak sebanding dengan hasil kinerja Dewan. “Kinerja mereka pun buruk, tapi maunya selalu lebih,” katanya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing membantah adanya angka tersebut. Anton menyebutkan DPR mendapatkan anggaran untuk tahun 2018 sekitar Rp 5,73 T. Dengan pembagian untuk dewan Rp 4 T dan sekretariat Rp 1,7 T. "Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210 triliun. Untuk dewan Rp 4.024.410.881 dan untuk sekretariat 1.703.897.329," ujar Anton kepada wartawan, Kamis (10/9).

Terkait wacana penambahan anggaran untuk pembangunan gedung, Anton menyinggung bangunan kamar lurah di DKI lebih bagus dari kamar DPR. Sehingga menurutnya perlu ada perbaikan gedung. "Saya kan udah keliling DPR seluruh dunia. Coba kamar lurah di DKI lebih bagus dari kamar DPR. Kayak gedung itu dulu dibangun untuk 800 orang sekarang udah 500 orang. Malah seandainya itu mesti semua masyarakat dukung dong. Harus diperbaiki dibangun," sambung dia.

Anton mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut soal pembangunan gedung. Baru pembicaraan penataan dan gambar. "Kan belum bicara bangun gedung. Tapi baru bicara penataan, gambar, nanti saya kasih keterangan resmi," ucap Anton. Dia juga menekankan di seluruh dunia hanya DPR RI yang bangunannya paling kecil. "Di seluruh dunia ini hanya DPR RI yang paling kecil," tambahnya.

Menanggapi kabar tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan akan memanggil Kepala Badan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing dan Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned untuk mengklarifikasi soal rencana kenaikan anggaran DPR tahun 2018 sebesar 70 persen atau menjadi Rp7,2 triliun. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, telah mendengar informasi yang beredar di media soal informasi kenaikan anggaran DPR tersebut.

Untuk memastikan hal itu, MKD hendak bertanya langsung kepada Sekjen DPR dan BURT DPR untuk mencegah polemik yang berimbas kepada marwah DPR di mata masyarakat. “Kami mau menanyakan itu (soal kenaikan anggaran DPR sebesar 70 persen),” ujar Sufmi. Ia menuturkan, informasi sementara menyebutkan bahwa anggaran 7,2 triliun itu bukan merupakan usulan anggota DPR, melainkan usulan dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui rincian rancangan anggaran tersebut. Di sisi lain, secara personal Sufmi menyambut baik rencana kenaikan anggaran tersebut. Ia berkata, jika terealisasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk merenovasi atau membuat gedung DPR baru. Sufmi berkata, renovasi dan pembangunan gedung baru penting untuk memperbaiki beberapa fasilitas dan infrastuktur DPR yang rusak dan membahayakan keselamatan.

Dia kemudian mencontohkan kasus yang dialaminya ketika terjebak di dalam lift DPR. Sufmi berkata, ada beberapa lift DPR yang tiba-tiba anjlok atau mati. “Kami bukan mau mendukung soal polemik pembangunan gedung. Tapi karena ada laporan udah ada yang mau mati kemarin. Lift itu kan anjlok sampai berapa kali,” ujarnya. bari

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Kementerian dan Lembaga Monitor Ormas

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Kementerian dan Lembaga Monitor Ormas  Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi di…

Bukaka Targetkan Kontrak Rp 7,92 Triliun

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan infrastruktur memacu PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) untuk mengejar pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi.…

WIKA Gedung Raih Order Book Rp 11,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di kuartal pertama 2018, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) mencatatkan kinerja positif dengan meraup order…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KAWAL IMPLEMENTASI PERPRES NO 20/2018 - Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA

Jakarta- Pemerintah akhirnya membentuk satuan tugas (Satgas) Pengawasan tenaga kerja asing (TKA) yang melibatkan 25 kementerian dan lembaga terkait, sebagai…

Pertamina Diminta Komitmen Realisasikan Satu Harga BBM

NERACA Jakarta - Pertamina diharapkan dapat meneruskan komitmen yang selama ini telah dicetuskan untuk merealisasikan program satu harga BBM di…

Kenaikan Tarif Cukai Rokok Perlu Parameter Jelas

NERACA Jakarta – Anggota Komisi Keuangan DPR RI Wilgo Zainar berharap pemerintah tidak membebani industri dengan kenaikan cukai yang tinggi…