NERACA

Jakarta – Tak berhenti di paket kebijakan ekonomi jilid XV, pemerintah tengah mempersiapkan paket kebijakan jilid XVI. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakan XVI berkaitan dengan kemudahan berinvestasi. “Paket kebijakan baru akan diumumkan sebelum 17 Agustus 2017,” kata Darmin di Jakarta, Selasa (8/8). 

Menurut dia, Paket Kebijakan Ekonomi XVI itu tidak perlu dimasukkan dalam Pidato Kenegaraan oleh Presiden di depan sidang parlemen. "Pidato kenegaraan itu memuat hal-hal besar, ini cukup teknis saja," ujarnya. Ia juga mengatakan 15 paket kebijakan ekonomi sebelumnya sudah jalan dan tetap berjalan.

Darmin menjelaskan paket kebijakan itu merupakan salah satu upaya menggenjot investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2017. "Kita akan meluncurkan satu program besar untuk mempercepat pelaksnaan investasi. Semua persoalan perizinan di pusat dan daerah kita coba selesaikan dengan satu model, ya mungkin seminggu lagi kita umumkan. Itu dalam bentuk paket kebijakan ekonomi," jelas Darmin.

Menurut dia, pekerjaan besar yang akan dilakukan pemerintah setelah itu adalah menurunkan porsi barang dalam larangan dan pembatasan (lartas). "Kita akan turunkan barang-barang lartas dari 49 persen, mengarah ke 17 persen, itu pekerjaan besar, harus bertahap mungkin 20 persen dulu," tuturnya. Utang Sementara itu mengenai utang pemerintah, Darmin menyatakan jumlah utang yang ada saat ini bukan hanya utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi. "Saat ini utang pemerintah Rp3.600 triliun, saat Jokowi dilantik menjadi Presiden utang pemerintah sudah Rp2.700 triliun," ungkapnya.

Dia menyebutkan bunga utang tersebut dalam tiga tahun mencapai Rp700 triliun, sehingga kalau tidak berbuat apa-apa jumlah utang menjadi Rp3.400 triliun. "Sekarang tinggal pilih ada utang Rp3.600 triliun dengan pembangunan atau Rp3.400 tapi tidak ada pembangunan," imbuhnya. Ia menyebutkan posisi utang itu juga aman karena digunakan untuk kegiatan produktif yaitu pembangunan infrastruktur. "Dari sisi rasio utang, kondisi saat ini juga aman karena jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia," katanya.

Pertumbuhan Tak Diharapkan

BPS sebelumnya merilis bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2017 mencapai 5,01%. Ternyata angka tersebut tak sesuai dengan harapan dari pelaku pasar modal. Respons negatif dari pelaku pasar modal terlihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot secara tiba-tiba. Pada sesi I perdagangan Senin (7/8), IHSG terus menguat bahkan menyentuh level tertinggi 5.812. Namun di pertengahan sesi II langsung merosot jauh ke zona merah dan berakhir melemah 28,19 poin atau 0,49% ke 5.749.

Menurut Kepala Riset MNC Sekuritas, Edwin Sebayang, pergerakan IHSG tersebut menjadi gambaran kekecewaan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia di kuartal II-2017. Seharusnya dengan adanya Lebaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih baik. "Kami di pasar kecewa dengan pertumbuhan ekonomi yang flat dengan kuartal satu kemarin. Secara historis itu di kuartal II, PDB (Pendapatan Domestik Bruto) harusnya tumbuh apalagi ada hari raya (Lebaran)," tuturnya.

Pelaku pasar sebenarnya berharap pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2017 berada di level 5,08%-5,1%. Dengan begitu, masih ada kesempatan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah tahun ini sebesar 5,2%. Kekecewaan pelaku pasar juga tercermin dari keluarnya dana asing di pasar saham. Kemarin, investor asing melakukan aksi jual dengan catatan net sell Rp 347 miliar. “Itu jadi semakin confirm mereka (investor asing) keluar karena perlambatan pertumbuhan ekonomi. Enggak heran asing keluar hampir sekitar Rp 23 triliun selama 2 setengah bulan,” tambah Edwin.

Sementara Analis First Asia Capital, David Sutyanto, menilai lesunya konsumsi masyarakat sebenarnya juga disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah sendiri. Seperti semakin ketatnya kebijakan perpajakan. “Apalagi barang mewah dinaikkan pajaknya, akhirnya kita kehilangan PDB. Memang ada berbagai situasi yang membuat masyarakat kelas menengah turun,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Riset Reliance Securities, Robertus Yanuar Hardy, memandang bukan hanya konsumsi rumah tangga yang memprihatinkan, tapi juga konsumsi pemerintah yang justru minus 1,93%. Padahal di kuartal I-2017 tumbuh 2,68%. “Komponen PDB paling besar itu dari government spending (konsumsi pemerintah) dan consumer spending (konsumsi masyarakat), dua-duanya masih kurang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang dapat mendorong di atas 5% itu dari posistifnya neraca perdagangan yang ditopang peningkatan harga komoditas,” ujarnya. bari