NERACA

Jakarta – Kementerian Pertanian memastikan hingga Agustus tahun ini pemerintah tidak akan melakukan impor beras, jagung, bawang maupun cabai. Hal itu dinyatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman seusai memimpin Rapat Koordinasi Kementerian Pertanian dengan pemerintah kabupaten/Kota se Sulawesi tenggara (Sultra) di aula rapat kantor Gubernur Sultra, yang dipimpin Plt Gubernur Sultra HM Saleh Lasata.

Mentan mengungkapkan, setelah menunjukkan kinerja positif pada sektor beras, jagung, bawang dan cabai maka dipastikan hingga agustus ini pemerintah tidak akan melakukan impor ke empat komoditi tersebut yang biasanya pada bulan Agustus pemerintah melakukan impor 2 sampai 2,5 juta ton. "Setelah kita berhasil menunjukan kinerja positif sektor padi, jagung, bawang dan cabai ini sudah positif dan ini sejarah baru kita tidak ada impor sampai ini bulan Agustus," katanya sebagaimana disalin dari laman Antara di Jakarta.

Menurut dia, keberhasilan tidak melakukan impor menunjukkan capaian yang luar biasa dan merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung sektor pertanian di Indonesia. "Ini capaian kita bersama dan kerja keras seluruh 'stakeholder' dalam membangun pertanian di Indonesia," ujarnya.

Selain tidak melakukan impor pada empat komoditas pertanian tersebut, Amran menyatakan, Kementerian Pertanian akan kembali membangkitkan kejayaan rempah - rempah Indonesia dengan mengalokasikan anggaran Rp5,5 triliun untuk seluruh Indonesia.

Kunjungan Mentan RI di Sulawesi Tenggara selama tiga hari (1-3 Agustus) sebelumnya melakukan kunjungan di wilayah Kabupaten Koname Selatan, Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan memberi bantuan peralatan pertanian dan perkebunan di wilayah itu.

Di Kabupaten Konawe Selatan misalnya, Mentan RI menjanjikan pemerintah dan masyarakat setempat akan membangun pabrik gula pasir terbesar di kawasan Timur Indonesia dengan anggaran yang disediakan pemerintah senilai Rp2 triliun lebih.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) Momon Rusmono mengingatkan para pihak terkait tentang rencana ekspor beras dan jagung dari Kalimantan Barat. Kementan sendiri akan mengoptimalkan daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan.

"Kalimantan Barat merupakan daerah yang potensial. Selain Kalbar, ada lima provinsi lain yang letak geografisnya berada di perbatasan yang dikembangkan untuk upaya ekspor pangan seperti Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur," katanya saat berada di Pontianak, sebagaimana disalin dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan, ekspor tersebut merupakan upaya pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan (LPBE-WP).  Di Kalbar, Kementan RI akan mulai mengembangkan LPBE-WP di enam lokasi prioritas, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Landak, Sintang dan Kapuas Hulu.

Oleh karena itu, Kementan akan berupaya dengan berbagai strategi agar ekspor segera terwujud dengan membangun sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan kawasan. Program yang akan dilakukan terdiri atas peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman melalui perbaikan/pembangunan jaringan irigasi, pemanfaatan varietas unggul, peningkatan penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu dan peningkatan intensitas penyuluhan pertanian.

"Selanjutnya, pembukaan lahan baru, peningkatan kualitas hasil produksi, pengurangan kehilangan hasil panen, dan peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan ekonomi petani," ujarnya.

Ia optimistis, dua sampai tiga tahun ke depan target LPBE-WP dapat dicapai dengan melakukan beberapa langkah kongkret seperti mengidentifikasi kebutuhan pangan dari negara tetangga.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalimantan Barat Heronimus Hero memaparkan, Kalbar bisa menghasilkan 1,8 juta ton pertahun Gabah Kering Giling (GKG). "Jika dikaitkan dengan upaya Luas Tambah Tanam (LTT) angka tersebut masih belum optimal," kata dia saat acara Rapat Koordinasi Upaya Khusus (Upsus) Padi Jagung Kedelai (Pajale).

Ia mengingatkan setiap daerah di Kalbar harus bersama-sama dan mempunyai tanggung jawab bersama untuk menyukseskan program Kementerian Pertanian guna bisa mencapai swasembada pangan.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan kebutuhan jagung nasional hingga kini mencapai 19 juta ton per tahun dan terpenuhi produksi jagung itu dari petani diberbagai daerah di Tanah Air.