Konversi BBM ke BBG Terhambat Fasilitas

Jumat, 13/01/2012

NERACA

Jakarta - Kebijakan pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi 1 April 2012 menuai banyak kritik. Bukan saja rumit pelaksanaan di lapangan. Namun sulit mengendalikannya. Apalagi pemerintah secara bersamaan hendak “memaksakan” konversi BBM ke BBG secara bertahap. Padahal infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jabodetabek baru ada 10 SPBG dan akan ditambah menjadi 19 buah, sebuah angka tidak imbang untuk kota seluas Jabodetabek.

"Untuk konversi BBM ke BBG masih sulit, terlebih stasiun pengisian bahan bakar yang ada masih sangat kurang. Diharapkan, kendala tersebut bisa segera diatasi oleh pemerintah," kata Ketua umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman MR di Jakarta, Kamis (12/1).

Menurut Sudirman yang juga presdir PT Astra Daihatsu Motor, saat ini untuk wilayah Jakarta hanya ada 10 SPBG dan direncanakan akan ditambah menjadi 19 SPBG. Saat ini memang prioritas utama konsumsi BBG adalah angkutan umum dan diharapkan pada April 2012 sebanyak 44 ribu angkutan umum sudah beralih menggunakan gas.

Menyinggung soal pembatasan BBM bersubsidi, Sudirman mengaku belum bisa memperkirakan dampak yang akan terjadi pada pasar mobil di Indonesia. "Saya masih belum bisa memperkirakan apa dampak dari pembatasan BBM tersebut, namun kemungkinan yang terkena dampak langsung adalah pengguna mobil kelas menengah bukan yang kelas atas," ucapnya

Di tempat terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina M. Harun mengatakan Pertamina harus menunggu ketentuan atau peraturan pemerintah tentang alokasi kebutuhan BBG ini. Namun saat ini Pertamina bisa menyiapkan pasokan yang cukup. “Kami menyiapkan pasokan BBG sebesar 4 juta kaki kubik perhari,” ujarnya.

Menurut Harun, saat ini penjualan Vi-Gas (Vehicle Gas) melalui 10 SPBU Pertamina masih relatif rendah, yaitu sekira 24 ribu lsp per bulan. Pertamina berencana menambah SPBU yang bisa melayani penjualan Vi-Gas sebenyak sembilan unit dalam waktu dekat. Terhitung sejak 10 Januari 2012, PT Pertamina (Persero) menetapkan harga jual Vehicle-Gas (Vi-Gas) menjadi Rp5.600 per lsp. Ketetapan harga baru tersebut menandai berakhirnya masa promosi harga bahan bakar itu.

“Harga jual Vi-Gas akan ikuti mekanisme pasar yang mengacu pada harga LPG internasional dengan subsidi pemerintah sebesar Rp1.000 per liter setara premium (lsp),” tambahnya.

Lebih jauh kata Harun, rencana tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengonversi BBM bersubsidi (premium) sektor transportasi mulai 2012. Pemerintah menargetkan jumlah kendaraan yang dikonversi menggunakan Vi-Gas adalah 250 ribu kendaraan di Jawa dan Bali, yang terdiri dari kendaraan umum sebanyak 200 ribu dan kendaraan pribadi roda empat yang memiliki mesin di bawah 1.500 cc sebanyak 50 ribu.

“Sejak diperkenalkan pada 2009, harga jual Vi-Gas tidak mengalami perubahan pada level Rp3.600 per lsp. Harga tersebut merupakan harga promosi sehingga belum mencerminkan harga pasar, sebagai salah satu bentuk upaya memperkenalkan bahan bakar alternatif ramah lingkungan tersebut.

SPBG Kurang

Sementara itu, Pengamat Perminyakan, Kurtubi mengecam keras kebijakan konversi BBM ke BBG. Keputusan pemerintah itu dinilai terlalu terburu-buru. Karena konversi ini kan sama saja dengan pencabutan subsidi dan menimbulkan masalah baru. “Jadi lebih baik dinaika saja harganya dari pada harus mencabut subsidi,karena dalam pencabutan subsidi tersebut sama saja membebani rakyat untuk harus membeli harga yang lebih mahal sekali,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Kurtubi, seharusnya pemerintah menyiapkan dulu segala sesuatunya terlebih dahulu,karena sampai saat ini SPBG yang ada sangat kurang sekali. “Boleh dibilang tidak memadai, apalagi program konversi ini akan di jalankan di Jawa Bali,”tegasnya

Dia mengakui, ketersedian gas di Tangguh sangat memungkinkan untuk mensuplai kebutuhan gas nasional. Jadi bisa untuk pasokan ketersediaan BBG di Indonesia. “Tinggal pemerintah menyiapkan jaringa pipa –pipa dan SPBG untuk mendukung program konversi ini,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Nasional (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi mengaku mendukung konversi BBM ke BBG. Masalahnya dibutuhkan waktu 6 bulan untuk menyiapkan infrastruktur BBG. “Meski kita siap, tetap membutuhkan waktu untuk membangun sarana infrastruktur yang dibutuhkan. Setidaknya butuh enam bulan untuk infrastruktur, itu sederhana seperti penambahan tangki dan dispenser,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (12/1)

Namun, kata Eri, pemerintah juga mesti menyiapkan aturan yang lebih jelas terkait program konversi BBM ini. “Sebelum merealisasikannya, sebagai pengusaha meminta kejelasan dan kepastian program konversi terlebih dahulu. Siapkan juga dong aturanya,” tambahnya.

Menurut Eri, investasi yang dibutuhkan untuk menyediakan bahan bakar gas di satu SPBG dapat mencapai sekitar Rp1,5 miliar untuk pengadaan satu tangki timbun dan satu dispenser. “Saya minta pemerintah selain mendukung konversi ini, berikan juga insentif tertentu kepada pengusaha, seperti bunga pinjaman lunak mengingat investasi yang dikeluarkan juga tidak kecil. Karena bunga pinjaman selama ini masih tergolong tinggi yaitu sekitar 13%. Sangat berat investasi dengan bunga saat ini, Malaysia saja bunganya hanya 6%. Kita ingin setidaknya diberikan insentif bunga yang kompetitif,”terangnya.

Sedangkan anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, mendesak Pertamina harus benar-benar serius membenahi SPBG. “Misalnya jangan sampai masyarakat yang kehabisan BBG di tengah jalan kesulitan untuk mengisi BBG kendaraannya”, ujarnya.

Satya menilai perlunya sensitivitas Pertamina, teruama investor yang berminat mensupport pembatasan BBM nantinya tidak perlu di subsidi atau diberikan jaminan modal. Pemerintah perlu menegaskan beberapa poin, yakni berapa banyak suplai yang bisa diterima investor, berapa juta pengguna yang akan mengkonsumsinya, aturan-aturan yang jelas. Hal ini penting bagi pemerintah untuk merangsang investor agar SPBG ini berkembang dengan baik. “Dalam hal ini, saya menilai pemerintah cukup dengan memberikan kemudahan regulasi, jaminan pasokan dan jumlah konsumen yang akan menggunakan BBG”, tambah Satya. maya/iwan/mohar/novi/cahyo