NERACA

Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Satgas Pangan tidak hanya menggerebek pabrik yang memproduksi, tetapi mampu menarik beras oplosan tersebut dari pasar. Beras premium oplosan bermasalah yang diedarkan PT Indo Beras Utama (IBU) bernama “Maknyuss” dan “Ayam Jago” saat ini masih beredar di pasar modern (supermarket).

Hal ini untuk menghindari kerugian konsumen, YLKI juga mendorong Satgas Pangan melakukan tindakan berkelanjutan, termasuk untuk komoditas pangan lain seperti daging, gula, gandum, dan minyak goreng. “Banyak terjadi dugaan pelanggaran pidana pada komoditas pangan, termasuk adanya kartel harga dan monopoli. Akibat itu semua konsumen harus menebus dengan harga yang sangat mahal,” tegas Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (22/7).  

Tulus juga menduga ada oknum aparat pemerintahan yang ikut bermain dalam kasus ini. Polri menurut dia harus mengusut tuntas pelaku mafia yang sebenarnya. “Sebab pertanyaannya, dari mana produsen itu mendapatkan akses beras bersubsidi? Patut diduga ada oknum pemerintah yang terlibat,” katanya.

Kementerian Pertanian menegaskan jika kerugian negara terkait dugaan pemalsuan dan pengoplosan beras subsidi di gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) benar mencapai Rp 10 triliun. "Hitungan kerugiannya seperti ini, yaitu harga beras di petani sekitar Rp 7.000/kg dan harga premium di konsumen sampai Rp 20.000/kg. Jika diasumsikan selisih harga ini minimal Rp 10.000/kg dengan pengkalian beras premium yang beredar 1,0 juta ton atau 2,2% dari beras 45 juta ton setahun, maka kerugian keekonomian ditaksir Rp 10 triliun," ujar Kepala Subbidang Data Sosial-Ekonomi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan Ana Astrid di Jakarta, Sabtu (22/7).

Ana mengungkapkan ini menanggapi kabar jika ada kebohongan publik perihal kerugian negara terkait penggerebekan gudang PT IBU di Bekasi pada Kamis 20 Juli 2017. Dia menjelaskan, yang dimaksud beras subsidi dimulai saat proses memproduksi beras tersebut. Terdapat subsidi input yaitu subsidi benih Rp 1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 triliun. Ini ditambah bantuan sarana dan prasarana bagi petani dari pemerintah yang nilainya dikatakan mencapai triliunan rupiah.

"Di luar subsidi input, ada juga subsidi beras sejahtera (Rastra) untuk rumahtangga sasaran (pra sejahtera) sekitar Rp 19,8 triliun yang distribusinya satu pintu melalui Bulog, dan tidak diperjualbelikan di pasar," ujarnya.

Padi varietas IR64 dikatakan merupakan salah satu benih dari Varietas Unggul Baru (VUB), diantara varietas Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung, Cibogo dan lainnya.  VUB ini total digunakan petani sekitar 90% dari luas panen padi 15,2 juta hektar setahun.

“Memang benih padi varietas IR64 cukup lama populer sejak tahun 80-an, sehingga sering menjadi sebutan tipe beras, dengan ciri bentuk beras ramping dan tekstur pulen, masyarakat sering menyebut beras IR, meskipun sebenarnya varietas VUB nya beda-beda, bisa Ciherang, Impari dan lainnya” tutur Ana.

Kesukaan petani terhadap IR64 ini sangat tinggi, sehingga setiap akan mengganti varietas baru selalu diistilahkan dengan IR64 baru. Akibatnya seringkali diistilahkan varietas unggu baru itu adalah sejenis IR.  Apapun varietasnya yang sebagian petani menyebut benih jenis IR.

“Seluruh beras medium dan premium itu kan berasal dari gabah varietas Varietas Unggul Baru (VUB) yaitu IR64, Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung, Cibogo dan lainnya yang diproduksi dan dijual dari petani kisaran Rp 3.500-4.700 per kilogram gabah," ujarnya.

Hal ini, menurut Ana, PT IBU diketahui membeli gabah/beras jenis varietas VUB dan harga beli dari petani relatif sama. Selanjutnya diolah menjadi beras premium dan dijual ke konsumen dengan harga tinggi. Ini yang menyebabkan disparitas harga tinggi, marjin yang perusahaan peroleh tinggi bisa hingga 100%. "Mereka memperoleh marjin di atas normal profit, sementara petani menderita dan konsumen menanggung harga tinggi," ujarnya. Sementara perusahaan lain membeli gabah ke petani harga yang sama dan diproses menjadi beras medium dengan harga normal medium.

Harga Acuan

Terkait kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikatakan mendadak, Ana mengatakan harga acuan di konsumen atau biasa disebut harga atas tidak berlaku mendadak. Penerbitan HET sudah berlaku sejak tahun lalu.

Ini seiring penerbitan Permendag No 63/M-DAG/PER/09/2016  dengan harga acuan beras di petani Rp 7.300/kg dan di konsumen Rp 9.500/kg. Selanjutnya pada Juli 2017 diterbitkan Permendag Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017 dengan harga acuan beras di petani Rp 7.300/kg dan di konsumen Rp 9.000/kg. "Harga beras rerata sekarang Rp 10.500 per kg itu kan tinggi, karena terbentuk dari adanya beras yang dijual tinggi selama ini," ujarnya.

Harga acuan dikatakan sudah mempertimbangkan kelayakan usaha tani, biaya distribusi dan keuntungan wajar bagi setiap pelaku. Proses perhitungan harga acuan sudah dibahas bersama para pihak, petani, pedagang, asosiasi dan lainnya.

Selanjutnya menanggapi masalah kandungan gizi, Ana menuturkan kandungan gizi dan angka kecukupan gizi, tidak memiliki pemahaman yang berbeda. Pasalnya, kandungan gizi beras adalah banyaknya gizi yang ada di dalam beras. Sedangkan angka kecukupan gizi adalah  jumlah harian besarnya zat gizi rata rata yang diperlukan orang dewasa untuk dapat beraktivitas secara normal.

Sebelumnya Kamis (20/7) malam, Satgas Pangan Mabes Polri menggerebek pabrik perusahaan ini di Bekasi, Jawa Barat, dan menemukan beras yang diduga oplosan sebanyak 1.161 ton. Diduga terjadi pelanggaran karena pihak perusahaan mengemas beras jenis IR64 yang merupakan beras medium yang disubsidi pemerintah dengan dicampur kualitas premium. Harga beras medium yang seharusnya Rp9.000 per kg naik tiga kali lipat, atau mencapai Rp20.000 per kg setelah dioplos

Secara terpisah, PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk membantah anak usahanya PT IBU menimbun dan menyerap beras bersubsidi atau yang disebut dengan beras sejahtera untuk kemudian dijual ke masyarakat dengan harga tinggi dan memakai merek perusahaan.

"Indo Beras Unggul dalam hal ini tidak menggunakan beras bersubsidi untuk produksi kami. Kami membeli gabah umum dari petani sekitar lokasi produksi kita," kata Direktur Tiga Pilar Sejahtera Jo Tjong Seng (Asen) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Asen menilai, pembelian gabah umum dari para petani ini merupakan hal yang lumrah dan juga dilakukan perusahaan lain yang memproduksi beras. Dia menegaskan, jika produk IBU yang dipasarkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian produksi sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.

"Sesuai aturan yang kami ketahui, industri diizinkan untuk memiliki stok untuk produksi dan jumlah stok yang diizinkan adalah 3 bulan. Sementara yang diberi police line itu jumlahnya 1000 ton, untuk seminggu ke depan, jadi tidak ada penimbunan," ujarnya. bari/mohar/fba