NERACA

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, akan ada peraturan presiden (perpres) mengenai pengembangan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon, serta mencapai target bauran energi baru dan terbarukan 23 persen.

"Mungkin 'pakai' perpres. Saya kira, melalui perpres. Sudah ada instruksi tertulis dari Presiden (Joko Widodo) bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan mobil listrik," kata Menteri Jonan usai menghadiri Seminar Powering Indonesia di Jakarta, Rabu (19/7).

Jonan mengatakan, pemerintah telah membentuk tim berunsurkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, sertra sedang menyusun rancangan regulasi tentang Indonesia mendukung pengembangan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon dan mewujudkan bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025.

Menurut Jonan, bauran energi terbarukan tidak hanya diaplikasikan dalam penyediaan listrik, tetapi juga melalui transportasi yang akan berperan besar. Selain untuk menambah bauran energi, melalui kebijakan pengembangan mobil listrik ini, impor gas dan bahan bakar minyak akan dapat ditekan.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah tidak memberikan kewajiban kepada PLN menjadi penyedia energi listrik. Pembuatan mobil listrik juga bergantung pada industri, namun Jonan berharap ada pabrik lokal di Indonesia yang siap memproduksi mobil listrik.

Ada pun dukungan pemerintah terhadap pengembangan mobil listrik, salah satunya memberi insentif perpajakan agar harga mobil bisa dijangkau masyarakat. "Mobil listrik Teslah seri yang paling besar kalau dilihat di banyak tempat seperti di Hong Kong, itu kalau masuk Indonesia dengan kebijakan fiskal dan perpajakan seperti sekarang, mungkin harganya bisa sekitar Rp2 miliar atau lebih. Ya, 'nggak' ada yang beli," kata Jonan, sebagaimana disalin dari Antara.

Ia menambahkan kebijakan mobil listrik tidak diarahkan kepada jenis energi baru dan terbarukan (EBT), tetapi masyarakat akan menyadari bahan bakar listrik dari energi terbarukan lebih ramah lingkungan. "Tidak harus EBT, tapi 'kan daripada bakar solar atau gasoline atau gas oil, lebih baik menggunakan listrik sehingga polusinya berkurang," ungkapnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang proyek mobil listrik dari sisi pengembangan penghematan bahan bakar fosil. "Kami lebih concern pada penggunaan energi fosil yang semakin berkurang. BBM berkurang juga, sehingga impor kita juga lebih berkurang. Jadi kita punya concern mendorong energi bersih," kata Staf Komunikasi Menteri ESDM, Hadi Djuraid di Jakarta.

Bersama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM rencanakan mengembangkan mobil listrik dalam negeri dan saling berkoordinasi. "Kalau pengembangan mobil listriknya itu sendiri domainnya pada Kementerian Perindustrian, bukan kami (Kementerian ESDM)," kata Hadi.

Menurutnya, di negara yang maju industri mobil listrik bukanlah hal yang mahal serta eksklusif lagi, sebab sudah mulai ramai mengembangkan teknologi tersebut. "Teknologinya juga semakin maju, bukan lagi teknologi yang mahal serta eksklusif. Bahkan produsen seperti Tesla sudah buat mobil listrik sejuta umat. Dan itu makin cepat," katanya.

Bahkan berdasarkan informasi dari Hadi, ada juga pabrikan yang mulai per tahun 2019 sudah menghentikan produksi mobil berbahan bakar minyak (BBM-nya) dan beralih kepada bahan bakar listrik.

Oleh karena itu, perubahan tersebut harus lebih cepat dari sebelumnya. Maka Indonesia harus lebih serius mempersiapkan industri mobil listrik ini. Terkait dengan penyediaan bahan bakar atau SPBU, Hadi menjelaskan Menteri ESDM Ignasius Jonan telah mempertimbangkan.

"Kalau listrik kami tidak khawatir, apalagi Pulau Jawa. Misal semua pembangkit JAWA 1 itu semua selesai malah kelebihan pasokan listrik. Malah ada rencana dari Jawa dialirkan ke Sumatera dan sekitarnya kan. Jadi paling tidak untuk Jawa tidak khawatir lah," katanya.

Di negara lain, produsen mobil asal China diperkirakan akan memproduksi sebanyak 49 dari 103 model mobil listrik terbaru yang akan diluncurkan secara global pada 2020. munib