NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja modal besar untuk pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan belanja sosial supaya tidak kemudian memunculkan masalah kesenjangan dan kemiskinan. "Di masa-masa di mana kita mengeluarkan belanja infrastruktur, maka belanja sosial harus mengimbangi supaya masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak makin melebar," kata Sri Mulyani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (18/7).

Ia menegaskan pula bahwa penyerapan hasil belanja untuk ekspansi infrastruktur tidak selalu terjadi di tahun yang sama. Pengaruh pembangunan infrastruktur baru akan terjadi setelah berhasil terbangun. Sehingga, lanjut Sri, kemiskinan dan pemerataan belum langsung tercermin turun pada masa-masa di mana pemerintah membelanjakan proyek-proyek infrastruktur. "Katakanlah jalan raya, kalau belum selesai sepenuhnya maka keseluruhan aktivitas ekonominya belum ada," kata dia.

Sri Mulyani juga menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menggariskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kelompok warga miskin melalui kesehatan, pendidikan dan sosial, diharapkan bisa mengimbangi belanja pemerintah yang fokus pada belanja modal besar seperti infrastruktur. “Kalau dari kementerian dan lembaga yang melakukan belanja sosial, dia bisa makin efektif, maka kita bisa imbangi belanja modal yang besar ini dengan perbaikan di bidang penurunan kemiskinan dan kesenjangan,” ucap dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 12,49 persen pada Maret 2011. Kemudian menurun menjadi 11,96 persen pada Maret 2012, lalu turun menjadi 11,36 persen pada 2013. Lalu pada Maret 2014, persentase penduduk miskin mencapai 11,25 persen. Setahun setelahnya 11,22 persen, lalu pada Maret 2016 mencapai 10,86 persen.

Persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sendiri mencapai 10,64 persen, relatif lambat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Secara kuantitas, penduduk miskin per Maret 2017 sendiri mencapai 27,77 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin itu mengonfirmasi bahwa utang pemerintah yang naik drastis, mencapai hampir 4.000 triliun rupiah, tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setara atau mengatasi kemiskinan. Meskipun utang itu untuk membangun infrastruktur, tetapi dampaknya tidak bisa dirasakan dengan cepat oleh masyarakat. “Padahal ini kan soal daya beli. Daya beli itu tidak bisa jangka panjang. Itu artinya, utang yang dipakai tidak efektif,” kata ekonom Indef, Eko Listiyanto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, juga mengatakan utang pemerintah dirasa belum berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan karena masih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. “Utang pemerintah banyak yang arahnya ke infrastruktur. Kalau baru pinjaman dibuat, tapi belum ada pembangunannya, ya tidak akan menurunkan (kemiskinan). Pada waktu pembangunan berjalan, pengaruhnya bagus karena orang yang bekerja di pembangunan umumnya menengah ke bawah,” ucap Darmin.

Menurut Eko, meningkatnya jumlah penduduk miskin sangat wajar apabila melihat sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak menekan daya beli. Sebut saja, pencabutan subsidi listrik. Sementara, hampir separuh tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor formal yang bergaji rendah dan tidak memiliki jaminan sosial. “Terjadilah penambahan kemiskinan. Yang tadinya berada di atas garis kemiskinan agak aman. Tapi karena subsidi, misalnya, beras rakyat miskin telat dia harus mengalokasikan untuk beli beras. Secara umum memang ada pelemahan daya beli sehingga mereka jadi miskin,” papar dia. bari