NERACA

Jakarta – PT PAL Indonesia (Persero) meminta dukungan pemerintah dalam penerbitan lisensi kapal perang ke Afrika, kata Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh. Ia mengatakan pihaknya tengah melakukan penjajakan pengadaan kapal perang dengan beberapa negara Afrika, di antaranya dari Senegal.

Ia menyebut Senegal berminat untuk memesan satu unit "Landing Platform Dock" (LPD atau kapal perang amfibi), dua unit kapal cepat rudal (KCR) serta Guinea Bissau dan Gabon yang masing-masing berminat memesan dua unit KCR berukuran 60 meter. "Senegal itu mau satu LPD, dua KCR 45 meter dan KCR 60 meter. Guinea Bissau ingin dua KCR 60 meter dan Gabon ingin dua KCR 60 meter. Untuk itu kami butuh dukungan pemerintah karena butuh 'export licence' (izin ekspor)," ucapnya.

Budiman mengatakan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara juga telah menyampaikan minat untuk memesan kapal dari PAL Indonesia. Terlebih militer Filipina sebelumnya telah memesan dua unit kapal perang jenis "Strategic Sealift Vessel" (SSV) sepanjang 123 meter dengan nilai kontrak 90 juta dolar AS atau setara Rp1,1 triliun.

Filipina juga disebut tengah melakukan pembicaraan untuk tambahan dua unit SSV, ditambah satu unit "SSV Hospital Ship" dan dua unit KCR 60 meter. "Itu jadi daya tarik, magnet buat negara-negara ASEAN lainnya. Contohnya Malaysia menginkan LPD sepanjang 163 meter, lebih besar dan bisa dimuati tiga helikopter 'on deck', dua di dalam hanggar. Jadi seperti 'helicopter carrier' (pembawa helikopter)," ungkapnya. Budiman berharap dengan penetrasi pasar yang dilakukan, pihaknya dapat memperoleh kontrak pembelian pada 2018.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta PT PAL Indonesia (Persero) agar meningkatkan kapasitas produksi pada tahun depan. Luhut mengatakan permintaan itu disampaikan saat menggelar rapat dan evaluasi dengan jajaran PAL Indonesia.

"Tadi kami lakukan evaluasi bersama. Itu utilisasinya (pemanfaatannya) baru 15 persen maksimum. Sekarang bagaimana utilisasinya bisa ditingkatkan supaya mereka bisa bayar PMN (Penyertaan Modal Negara) dan bisa lebih produktif," katanya.

Untuk meningkatkan kapasitas produksi, mantan Kepala Staf Presiden itu mengatakan perlu dilakukan koordinasi agar kapal-kapal yang digunakan di Indonesia, seperti kapal TNI Angkatan Laut, bisa dibangun PAL Indonesia.

"Teknologinya mereka (PAL) semua sudah punya,sudah bisa. Ada beberapa yang belum bisa ya kerja sama dengan luar. Tapi kerja sama dengan luar porsi kita jangan hanya 5 persen," ungkap Luhut.

Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh mengatakan dalam pertemuan itu dibahas mengenai restrukturisasi (penataan kembali) perusahaan dari sisi keuangan hingga pasar.

Ia mengatakan perusahaan akan berorientasi pada pasar militer dan nonmiliter, baik dalam dan luar negeri. Budiman mengklaim perusahaan galangan kapal itu memiliki potensi besar untuk berkembang. "Hasil dari restrukturisasi PMN (Penyertaan Modal Negara) kemarin juga sudah bisa digunakan," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengakui kapasitas produksi perusahaan hanya sekitar 10-15 persen sehingga perlu ada upaya yang mendorong peningkatan utilisasi. "Saat saya masuk pada April, kapasitas cuma 10-15 persen. Ini sangat menyedihkan. Maka harus digenjot dari sisi pemasaran. Dengan begitu ada pekerjaan dan ada geliat perusahaan," katanya.

Sebelumnya, PT PAL Indonesia mengaku tahun ini akan memprioritaskan proyek empat kapal pembangkit listrik atas kerja sama dengan perusahaan Turki Karpowership.

Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh mengatakan kerja sama dengan Karpowership adalah pengerjaan pembangunan kapal pembangkit listrik yang nantinya dapat digunakan di Indonesia atau dipasarkan di kawasan Asia Pasifik.

Selain fokus mengerjakan proyek kapal pembangkit listrik, pihaknya juga akan memprioritaskan pada pesanan TNI Angkatan Laut RI berupa "landing platform dock" (LPD atau kapal perang amfibi) dan kapal cepat rudal (KCR atau "fast missile boat"). "Yang sudah pasti itu empat kapal dari Karpowership, kemudian kami masih menunggu dari Angkatan Laut kita. Insya Allah ada dua LPD lagi, mungkin ada KCR 60 meter juga," katanya.

Budiman mengatakan pihaknya memprioritaskan untuk mengerjakan pesanan perusahaan Turki dan dalam negeri terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan pesanan negara tetangga, seperti Filipina dan Malaysia. "Itu jadi prioritas utama kita, baru (kemudian) ke negara-negara tetangga," katanya.

Budiman yang baru menjabat di perusahaan itu sejak April lalu, menuturkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara juga telah menyampaikan minat untuk memesan kapal dari PAL Indonesia.