Luhut Pandjaitan 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Indonesia Perlu Pimpin Pemberantasan Pencurian Ikan Global

Jakarta - Indonesia perlu memimpin pemberantasan pencurian ikan secara global karena aktivitas kejahatan tersebut terkait erat dengan beragam jenis aktivitas kriminal lainnya sehingga dibutuhkan kerja sama internasional guna mengatasinya.

"Indonesia harus memimpin pembentukan norma-norma baru dalam upaya memerangi illegal fishing di kawasan dan juga pada tingkat global," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dalam kata sambutan pada Rakornas IUUF di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurut Luhut, pada tingkat kawasan, Indonesia telah memimpin pertemuan regional yang akan membentuk instrumen kerja sama yang mengikat secara hukum untuk memerangi tindak kriminal dalam perikanan. Upaya itu, lanjut dia, melibatkan antara lain negara-negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, China, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara dari kawasan Uni Eropa.

"Jepang, AS dan UE perlu dilibatkan sebagai negara-negara pasar dunia di bidang perikanan. UE adalah importir ikan terbesar di dunia, 24 persen dari total nilai bisnsi ikan di dunia. Tanpa tekanan pasar terbesar di dunia, upaya memerangi illegal fishing akan sulit terwujud," papar dia.

Selain itu, ujar Luhut dalam KTT Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) di Jakarta, beberapa waktu lalu, telah disepakati dokumen kerja sama dalam memerangi tindak kejahatan di sektor perikanan.

Menko Maritim juga mengutarakan, upaya lainnya adalah melalui simposium internansional kejahatan perikanan di sejumlah negara, perlu menjadi fokus arus utama agenda masyarakat di berbagai forum yang relevan."Indonesia harus menggunakan momentum ini untuk menunjukkan kepemimpinannya," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi juga meminta dunia agar memahami bahwa IUU Fishing atau aktivitas pencurian ikan adalah kejahatan transnasional yang terorganisasikan, yang juga dapat terkait dengan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, transaksi bahan bakar minyak (BBM) ilegal, penyelundupan binatang langka, dan sebagainya. Ant