Jakarta-Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk tim pemantauan dan evaluasi proyek strategis nasional (TPE-PSN) pada tahun ini berdasarkan Permen PUPR No. 316/KPTS/M/2017. Diharapkan hal ini bisa menjadi salah satu mekanisme percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur. Tim pemantau ini berhak menegur hingga mem-black list konsultan yang tidak bekerja benar.

NERACA

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, TPE-PSN dibentuk untuk melanjutkan advisory team pada 2015 yang tugasnya memantau pelaksanaan program atau proyek pembangunan prioritas. Secara aktif, TPE-PSN memberikan laporan kepada Menteri dan Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian PUPR.

"Tim ini dibentuk bukan basa-basi, kehadiran tim ini di lapangan untuk mengecek apakah di lapangan semua berjalan sesuai rencana karena pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek-proyek strategis nasional harus bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Basuki melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/6).  

Dia mengatakan, saat ini, di lapangan, satuan kerja dan pejabat pembuat komitmen (PPK) masih butuh pembinaan dalam kemampuan manajerial, program dan pelaksanaan konstruksi fisik. Tim ini agar tidak ragu memberikan penilaian kepada Satker atau PPK serta konsultan yang bekerja kurang baik.  “Jangan ragu-ragu mem-black list jika konsultan bekerja kurang baik, bendungan yang fondasinya salah, dan memastikan konsultan menegur kontraktor yang melakukan,” ujarnya.

Dengan adanya tim ini, diharapkan penyelesaian proyek tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya atau minimalisasi timbulnya klaim, dan mengurangi potensi risiko. Diharapkan juga, hasil pekerjaan berfungsi dan bermanfaat secara berkelanjutan dan kapasitas manajemen pelaksana proyek meningkat. "Serta meningkatnya kinerja sistem perencanaan dan pengawasan konstruksi atau pemanfaatan konsultan dan tata kelola pengawasan teknis," ujarnya.

"Di sektor konektivitas, PSN meliputi pembangunan 47 ruas jalan tol sepanjang 1.755,43 km dan pembangunan 41 ruas jalan nasional dan strategis nasional non-tol," ujar Basuki.

Pada bagian lain, Ketua Pelaksana Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional TPE-PSN Taufik Widjoyono mengatakan, tim ini akan membantu dalam advokasi dan pemberdayaan Satuan Kerja (Satker) dan PPK dalam menghadapi masalah di lapangan. Persoalan itu biasanya adalah manajerial dan proyek spesifik untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2026, PSN bidang PUPR misalnya, melingkupi bidang Sumber Daya Air (SDA) yang mencakup National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Jakarta dan pembangunan 65 bendungan untuk ketahanan pangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk sektor konektivitas, kerja tim menyasar pembangunan puluhan ruas tol. Selain itu juga ada beberapa ruas jalan nasional yang merupakan non tol.

Sementara, untuk air minum, sanitasi dan kawasan kumuh, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya memiliki program sistem pengolahan limbah DKI Jakarta, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di enam provinsi, dan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat (Kalbar), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Selanjutnya di sektor perumahan, tim mengawasi pembangunan perumahan, terutama untuk program sejuta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Di bidang perumahan, PSN mencakup pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik berupa rumah tapak maupun susun, rumah swadaya maupun khusus," pungkasnya.

Untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan energi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 65 bendungan pada periode 2014-2019 yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan yang belum selesai tahun 2014 dan 49 bendungan baru, pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi.

Melalui pembangunan 65 bendungan yang membutuhkan dana sebesar Rp 66,8 triliun tersebut, akan meningkatkan ketersediaan tampungan air di Indonesia menjadi 19,1 miliar m3  dari sebelumnya sebesar 12,6 miliar m3 yang berasal dari 231 bendungan yang ada saat ini. Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar yakni mencapai 3,9 triliun m3/tahun dan potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 75.000 MegaWatt (MW) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

Target Selesai 2019

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR menargetkan dapat menyelesaikan sebanyak 29 bendungan dengan tambahan volume tampungan sebesar 1,8 miliar meter kubik yang memberi manfaat bagi irigasi seluas 172.991 hektar, mereduksi banjir 5.194,17 m3/detik, menambah air baku 714,48 m3/detik, dan potensi tenaga listrik 142,52 MW. Saat ini dari 7,1 juta hektar luas irigasi permukaan, baru sekitar 761.542 hektar atau 10,7 persen yang sumber air-nya berasal dari bendungan, sementara sebagian besar masih mengandalkan air dari sungai. Dengan selesainya 29 bendungan, maka luasan irigasi yang mendapatkan pasokan air dari bendungan akan bertambah menjadi 934.533 hektar.

Sebelumnya, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/5), mengatakan mengatakan penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang diairi dan peningkatan produksi padi.

“Irigasi yang airnya dari bendungan, dapat mengairi sawah sepanjang tahun sehingga bisa menanam dengan pola padi-padi-palawija atau dengan besaran indeks pertanaman (IP) 265% dibanding irigasi yang non-bendungan seperti sungai dengan IP 175% dengan masa tanam padi hanya sekali dan dilanjutkan dengan palawija” jelas Imam. Turut hadir mendampingi dalam acara tersebut, Direktur Pengembangan Jaringan SDA Trisasongko Widianto, dan Direktur Irigasi dan Rawa Mochammad Mazid. 

Dia mengingatkan, pembangunan bendungan dilakukan sangat hati-hati dan melibatkan para ahli dari Komisi Keamanan Bendungan mulai dari perencanaan lokasi bendungan, pembangunan dan penggenangannya. Pembangunannya juga tidak dapat selesai dalam waktu satu tahun, namun butuh waktu tiga sampai empat tahun.

Saat ini sebanyak 30 bendungan dalam proses pembangunan dengan progres pekerjaan masih sesuai jadwal bahkan beberapa bendungan akan selesai lebih cepat. Seperti Bendungan Raknamo di NTT yang pembangunannya dicanangkan tahun 2015 oleh Presiden Jokowi, ditargetkan selesai tahun ini atau lebih cepat 1,5 tahun dari target semula. Dua bendungan lain yang akan selesai tahun ini adalah Bendungan Tanju di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Marangkayu di Kalimantan Timur.

Pada tahun ini juga akan dilelang sebanyak sembilan bendungan yakni Bendungan Rukoh di Aceh, Way Apu di Maluku, Baliem di Papua, Lausimeme di Sumatera Utara, Sidan di Bali, Pamukkulu di Sulawesi Selatan,  Komering II di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Temef di NTT. Sebelum dilelang, harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Keamanan Bendungan yang saat ini tengah diproses.  

Dalam pengadaan lahan bendungan, Kementerian PUPR akan menggunakan dana yang berasal dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Tahun ini, dana yang digulirkan LMAN untuk pengadaan lahan mencapai Rp 2,37 triliun yang akan dialokasikan untuk 24 bendungan. bari/mohar/fba