Momentum Daya Saing 2012

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Tahun 2011 baru saja kita lewati bersama dan sejumlah catatan optimis ditorehkan oleh perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebesar diatas 6,5% dengan tingkat inflasi diharapkan terjaga di sekitar 4%. Sejumlah indikator makro lainnya seperti cadangan devisa, tingkat suku bunga, IHSG dan nilai tukar juga mencerminkan stabilitas ditengah-tengah krisis yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat.

Capaian kinerja ekonomi nasional juga tercermin dengan masuknya Indonesia pada posisi Investment Grade setelah lembaga pemeringkat Ficht menaikkan peringkat Indonesia dari ‘BB+’ menjadi ‘BBB-‘ dengan outlook stabil. Kita optimis penilian lembaga pemeringkat lain seperti Moody’s dan S&P akan menyusul Ficht menempatkan Indonesia pada posisi serupa. Dengan posisi ini maka tingkat kepercayaan investor global pada Indonesia akan meningkat tercermin pada berkurangnya risiko investasi yang akan dilakukan. Indikator ini akan dapat menurunkan cost of borrowing, memperluas basis investor dan peningkatan akuntabilitas di mata investor.

Sejumlah pencapaian makro dan dalam pasar keuangan perlu diapresiasi oleh kita semua. Meski hal ini tanpa melupakan sejumlah persoalan ditataran sektor riil seperti ketersediaan dan kualitas sejumlah infrastruktur (pelabuhan, jalan, listrik), persoalan korupsi, perijinan yang birokratis dan berbelit-belit, kualitas sumber daya manusia (SDM), penguasaan teknologi dan R&D yang masih rendah, kesenjangan pendapatan dan disparitas regional. Hal-hal tersebut tercermin pada rendahnya posisi Indonesia dalam sejumlah pemeringkatan seperti indeks kinerja logistic (Logistic Performance Index/LPI), peringkat kemudahan berusahaa Indonesia (doing business) dan sejumlah indikator lainnya terkait dengan produktivitas tenaga kerja, pemberantasan korupsi dan kualitas birokrasi.

Tantangan terbesar ekonomi nasional selain menjaga stabilitas adalah keterkaitan antara sektor keuangan dengan sektor riil. Hal ini tercermin dengan inelastisnya penurunan suku bunga kredit perbankan nasional setelah Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga acuan. Selain itu dengan tercapainya peringkat Investment Grade, langkah berikutnya adalah menyalurkan dana-dana investasi ke sejumlah proyek infrastruktur dan ke sektor riil untuk menghindari penggelembungan (buble) di pasar finansial.

Pada tahun 2012 merupakan tahun pemanasan Pemilu 2014 dimana hiruk pikuk penyelenggara negara untuk menyelesaikan UU Politik, persiapan Calon Presiden (Capres) dan lobi-lobi politik akan intens dilakukan. Kita semua berharap kegaduhan politik tidak mengganggu aktivitas dan kinerja ekonomi Indonesia di tahun 2012. Semua pihak tentunya berkewajiban menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial dan hukum dapat terus dijaga. Selain itu juga, kita berharap konsentrasi para penyelenggara negara di sektor ekonomi untuk melakukan sejumlah perbaikan tetap tinggi di tengah persiapan Pemilu 2014.

BERITA TERKAIT

Menteri Dalam Negeri - HUT DKI Jakarta Momentum Perubahan Lebih Baik

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri HUT DKI Jakarta Momentum Perubahan Lebih Baik Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap…

Daya Saing Indonesia

Di tengah gejolak ekonomi global belakangan ini, peringkat daya saing Indonesia pada 2019 melesat 11 poin dari tahun lalu. Pada…

Jaga Momentum Ekonomi 2019

Membaca kinerja ekonomi Indonesia hingga triwulan I-2019 terlihat cukup positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,07% (yoy), tumbuh stabil dibandingkan pertumbuhan periode…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BPS:MEMBAIKNYA NERACA PERDAGANGAN SINYAL POSITIF - NPI Surplus US$0,21 Miliar pada Mei 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Mei 2019 mengalami surplus US$0,21 miliar, membaik jika dibandingkan posisi…

PEMERINTAH PRIORITASKAN REVISI UU PPH - Pajak Dipangkas, Ekonomi Domestik Bergairah?

Jakarta-Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha dari saat ini 25%  menjadi 20%, dan memangkas PPh final atas…

BPKN: Denda Pembatalan Order Grab Langgar UU No. 8/1999

NERACA Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berpendapat, kebijakan Grab menerapkan denda ke konsumen yang membatalkan pesanan berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan…