Jakarta - Presiden Jokowi  menaruh perhatian besar pada industri kerajinan dan industri kreatif Indonesia. Hanya saja, saat ini tidak banyak masyarakat, khususnya pembeli dari luar negeri, yang bisa mengakses produk Indonesia. Presiden menegaskan, dalam dunia bisnis, kreatif saja tidak cukup. Para produsen harus membuka diri seluas-luasnya agar bisa diakses dengan mudah oleh semua konsumen dalam maupun luar negeri.

NERACA

"Catatan saya masih sering produk yang baik itu masih sulit diakses oleh pembeli. Bahkan, masih ada pembeli yang tidak tahu bahwa produk kerajinan Indonesia produk kreatif yang dicarinya itu ada di Indonesia. Banyak yang belum tahu," kata Jokowi saat membuka pameran Inacraft 2017 di Jakarta, Rabu (26/4).

Presiden memahami betul permasalahan ini karena pernah menjadi pengrajin kayu. Dia juga pernah ikut ambil bagian dalam Inacraft pada awal 2000-an. Tantangan yang harus dihadapi saat ini masih sama, yakni promosi.

"Oleh sebab itu, kita harus jemput bola kepada pembeli. Jangan menunggu pembeli datang menemukan kita. Apalagi interaksi dengan pembeli jauh lebih mudah sekarang ini," ujarnya.

Para perajin saat ini harusnya lebih mudah memperkenalkan hasil karya mereka. Adanya sistem digital melalui toko online atau pembuatan situs tersendiri seharusnya bisa memaksimalkan promosi produk kerajinan mereka. "Apabila ada web yang dikelola dengan baik dan menarik, ini akan menjadikan lebih mudah pembeli di negara mana pun, dan di mana pun, kapan pun," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Jokowi  juga sudah memerintahkan seluruh kedutaan besar, konsulat jenderal, maupun ITPC Indonesia di luar negeri ikut mempromosikan produk asli Indonesia. Sehingga masyarakat internasional lebih mengenal produk kerajinan dan kreatif dalam negeri. Dia yakin potensi besar ini bisa banyak berkontribusi pada perkembangan ekonomi Indonesia.

Jokowi mengingatkan para perajin agar tetap menjaga kualitas produk dan meningkatkan pelayanan pada konsumen. Tak kalah penting, kemasan produk juga harus dibuat sangat menarik sehingga bisa menarik konsumen untuk membeli.

"Jangan melupakan yang namanya kemasan. Buat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Ini penting karena sering kali kemasan membuat pembeli jatuh cinta pada pandangan pertama," tutur Kepala Negara.

Para pengusaha harus memperhatikan setiap produk yang dibuatnya. Produk harus sesuai dengan spesifikasi atau pesanan konsumen, harga yang bersaing dan pas dengan anggaran yang dimiliki konsumen, dan tepat waktu dalam pengiriman produk. "Kalau hal-hal ini bisa kita kerjakan, saya yakin kenaikan pembelian produk-produk kerajinan dari negara kita akan semakin naik," ujarnya.

Selain itu, Presiden memahami peningkatan produksi tentu harus didukung dengan modal yang tidak kecil. Karena itu, Jokowi menawarkan para perajin untuk mengambil kredit usaha rakyat. Terlebih KUR saat ini bunganya cukup kompetitif, yakni 9% per tahun. "Jadi tolong dikalkulasi kalau ingin memperbesar investasi, memperbesar usaha menguatkan modal saya kira kredit usaha rakyat ini sekarang memberikan bunga yang sangat kompetitif yaitu 9%," tutur dia.

Keputusan Investasi

Pada kesempatan terpisah, Presiden menegaskan dunia investasi sangat dinamis. Di zaman teknologi yang semakin berkembang, dalam kurun waktu yang sangat cepat keputusan investasi bisa berubah. 

Jokowi mengatakan, investasi berkaitan erat dengan iklim usaha di negara yang mencakup kepastian hukum, pelayanan, dan birokrasi. Agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain dalam urusan investasi, aspek tersebut harus selalu diperbaiki. 

"Dalam satu, dua detik (investor) pindah ke negara lain karena pelayanan dan kepastian hukum kita yang berubah. Ini yang harus diubah kalau tidak ingin ditinggal negara lain," ujarnya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2017 di Jakarta, kemarin.  

Presiden mengatakan, Indonesia harus selalu siap karena persaingan antar-negara akibat globalisasi dan teknologi terus berkembang. Investor, menurut dia, bisa kapan saja berpindah atau merelokasi investasinya ke negara tetangga, misalnya ke Myanmar, Vietnam, Thailand atau Malaysia. 

Jokowi menjelaskan dunia investasi sangat dinamis. Investor juga selalu membandingkan satu negara dengan negara lain sebelum menanamkan modalnya. "Kalau enggak jadi investasi di Indonesia, bukan berarti enggak jadi invest. Dia investasi di Vietnam, Thailand, atau Myanmar yang lebih memberikan kenyamanan.

Jokowi mengatakan jika hal itu terjadi, Indonesia akan mengalami kerugian dua kali. "Pertama kita kehilangan investasi dan saingan kita dapat investasi. Ini yang selalu saya sampaikan, karena semua orang sekarang melihat ke Asia Timur, ke Asia. Jadi kepala pemerintahan di Asia Timur ini, kamu pesaing saya, kamu bukan teman saya. Selalu di otak saya berpikir seperti itu. Di foto saja kelihatan akrab, tapi di otak saya, kamu pesaing saya," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi menyadari Indonesia saat ini tengah tertinggal dibandingkan beberapa negara, baik dalam hal infrastruktur dan teknologi. Dia melihat, apa yang sudah dilakukan dua perusahaan kelas dunia, Tesla dan Alibaba, sangat jauh dengan apa yang sedang dilakukan di Indonesia.

Saat ini pemerintah tengah fokus dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu Jokowi membuka peluang selebar-lebarnya bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kebiasaan yang selama ini menjadi masalah di lapangan menurut Presiden ialah tidak adanya prioritas program yang ditetapkan. Pemerintahan pusat hingga ke daerah cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi terbengkalai.

"Berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang," ujarnya.

Persoalan berikutnya yang sering disaksikan oleh Presiden saat turun langsung ke lapangan, adalah kurangnya konsolidasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang pemanfaatannya kurang dapat dirasakan.

"Ada waduk tapi tidak ada irigasinya bertahun-tahun. Ada pelabuhan, tapi tidak ada jalan. Tidak hanya satu-dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik. Tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Berarti orientasinya hanya proyek. Tidak menghasilkan output atau outcome," tutur dia.

Presiden kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk pandai menentukan fokus dalam bekerja. Kebiasaan dan rutinitas yang selama ini dilakukan hendaknya untuk diubah dan tentukan prioritas yang jelas. "Saya ingin ingatkan bahwa kita ini sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas," ujarnya.

Kemudian, Kepala Negara juga menyinggung mengenai APBN dan APBD dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah. Sebagaimana diketahui, prioritas pemerintah saat ini ialah membangun infrastruktur secara merata agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing. Prioritas tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar.

Menurut Presiden, hal tersebut dapat dicapai bila Indonesia mampu mendatangkan dan melayani para investor, baik lokal maupun asing, dengan baik. Ia pun turut menyinggung soal sekuritisasi untuk membiayai proyek pembangunan.

"Kalau sudah bangun tol, sudah jadi, segera itu dijual. Misalnya bangun Rp 10 triliun, dijual Rp 30 triliun, bangun lagi di tempat lain, jadi lagi, jual lagi. Yang dulu-dulu BUMN kita senangnya memiliki. Setiap bulan dapat pendapatan dari tol itu. Itu sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi tidak akan jalan infrastruktur itu," Presiden menegaskan.

Oleh karenanya, Presiden kembali menginstruksikan jajarannya agar mengupayakan perizinan dan kemudahan berusaha di masing-masing daerahnya.

Menurut dia, kebiasaan yang selama ini terjadi ialah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota misalnya memiliki aturan-aturan dan standar sendiri hingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi. Diperlukan adanya keselarasan peraturan dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

"Kita harus sadar bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kita terpecah oleh aturan-aturan tadi yang membuat standar-standar sendiri," ujar Jokowi. bari/mohar/fba