Jakarta - Total belanja modal langsung pemerintah ternyata melejit menjadi  76,5% hingga 27 Des. 2011. Padahal data sebelumnya per 7 Des. baru terserap hanya 51%. Tentu saja kualitas serapan belanja modal ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Selain berindikasi serapan anggaran yang buruk, penyerapan yang tinggi di akhir tahun justru berpotensi menimbulkan korupsi.

“Ini jelas serapan jenis sistem "kebut" sebulan (SKS) yang  membuka peluang korupsi di setiap kementerian. Padahal dengan sistem ini berarti seharusnya terjadi penghematan anggaran,” kata ekonom Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Rabu (28/12)

Menurut Guru Besar FE Unibraw ini, penyerapan anggaran yang melonjak hingga 24% dalam kurun waktu 20 hari menjadi penyerapan anggaran yang buruk. Karena, program-program yang seharusnya pengerjaannya memakan waktu 6 bulan dikebut menjadi 1 bulan atau 2 bulan. “Tentunya, kualitas lah yang perlu dipertanyakan dalam hal ini,” tambahnya

Lebih jauh Erani mengaku heran mengapa pada etiap kuartal IV penyerapan anggaran selalu melonjak, dan terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Tentunya, hal ini mengindikasikan adanya korupsi dalam hal penyerapan anggaran. ”Kalau seberapa besarnya korupsi itu, saya kurang tahu, tetapi yang jelas ada yang tidak beres dalam hal ini,” ujarnya.

Nah, untuk menanggulanginya, lanjut Erani, pemerintah seharusnya membangun mekanisme untuk menanggulangi bobroknya sistem penganggaran dengan memberikan reward and punishment kepada setiap kementerian. Selain itu perlu diadakan pengawasan akan realisasi penyerapan anggaran ini. ”Ya kalau salah harus diberi hukuman dong, kalau tidak, perekonomian negara kita akan terus memburuk,” imbuhnya

Hal yang sama dikatakan mantan Menkeu Fuad Bawazier, melonjaknya penyerapan anggaran dalam dua puluh hari terakhir menunjukkan kebijakan politik anggaran pemerintah dinilai tidak sehat dan mempertegas pengelolaan anggaran negara buruk. “Penyerapan anggaran dalam waktu singkat adalah awal adanya penyimpangan anggaran,”katanya dalam pesan singkatnya kemarin.

Menurut dia, cara ini merupakan salah satu kemungkinan bentuk penyimpangan berupa mengeluarkan anggaran untuk disimpan atau dititipkan dahulu agar tidak hangus. “Ini membuat celah, bagaimana mengakali anggaran,”tegasnya.

Demikian pula dengan, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre Arif Nur Alam yang menilai secara logika tidak mungkin dalam 20 hari anggaran bisa terserap hingga 76,5% untuk membangun infrastruktur nasional. “Intinya, patut dicurigai, apakah terjadi penarikan yang kemudian dialihkan ke rekening pribadi. Temuan PPATK baru-baru ini adalah fakta kalau anggaran negara telah digunakan untuk kepentingan pribadi,” tegas Arif, Rabu.

Menurut dia, masalah lonjakan serapan anggaran ini menjadi problem klasik tahunan yang belum bisa terselesaikan. Harusnya, dari hulu dibenahi sebab disanalah akar masalahnya. Ditambah lagi, kata Arif,  pengawasan internal tidak berjalan dengan baik “Gimana pengawasan mau jalan, wong, jabatannya dibawah yang diawasi malah di atasnya. Bisa ditebak, tidak optimal fungsi pengawasan itu,” ujarnya lagi

Lebih jauh Arif menilai jabatan pengawas internal harus selevel dengan BPKP agar kerjanya independen. Jika terlaksana maka reformasi keuangan negara berjalan efektif karena alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, khususnya daerah.

Di tempat terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengatakan prediksi penyerapan anggaran tahun anggaran 2011  sampai 27 Desember mencapai sekitar Rp 50,38 triliun atau 88,53%.  “Saya optimistis dalam waktu beberapa hari menjelang akhir tahun ini, angka penyerapan anggaran bisa 90%,” kata Joko Kirmanto dalam evaluasi kinerja Kementerian PUTahun 2011 di Jakarta, kemarin.

Bahkan Joko berani mengklaim dari pagu anggaran Rp 56,91 triliun, yang masih kena blokir Rp 492 miliar, sisa lelang Rp 1,078 triliun dan kena putus kontrak Rp 124 miliar.  “Sisa pagu  paket tidak terserap Rp 3,85 triliun dan alokasi  lahan tidak terserap Rp 587,55 miliar dan pagu paket gagal lelang Rp 393 miliar,”imbuhnya.

Percepatan Luar Biasa

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui terjadi percepatan yang luar biasa terkait penyerapan anggaran belanja modal 2011 di akhir tahun. Alasannya per 7 Des. 2011 saja belanja modal yang terserap baru hanya 51% sementara berselang 20 hari setelah itu (27 Des.) sudah mencapai 76,5%.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, per 27 Desember 2011 total belanja negara baru terealisasi Rp 1.165 triliun atau hanya 88,2%. Untuk belanja modal penyerapannya masih jauh di bawah itu. "Untuk belanja modal sudah mengalami peningkatan dari 47% pada November, sekarang sudah 76,5%," kata Agus lagi

Sebelumnya Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mendesak perlunya pengoptimalan belanja negara. Masalahnya, setiap Rp 100 triliun anggaran belanja yang tidak terealisasi akan mengerem pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7% . "Itu belum menghitung multiplier effect-nya," ujarnya

KEN mencatat, paling tidak sampai Oktober lalu, jumlah uang belanja pemerintah yang diparkir di bank sentral sebesar Rp 243 triliun. Dana yang diparkir itu hanya memberikan keuntungan bunga pemerintah dan memudahkan Bank Indonesia melakukan penghematan operasi pasar. "Yang jadi korban adalah perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan," katanya.

Pemilik CT Corp ini  memperkirakan laju pertumbuhan belanja pemerintah meningkat sebesar 5,9 persen pada triwulan pertama dan pada triwulan keempat akan mencapai 8,1 persen. "Perkiraan tersebut lebih tinggi dari angka perkiraan pertumbuhan belanja sebesar 4 persen di 2011 ini," katanya.

Seharusnya, menurut Chairul, tidak ada uang sisa dalam anggaran pemerintah karena membuat program pemerintah tidak tepat. "Kelambatan daya serap anggaran yang buruk dalam empat tahun terakhir menyebabkan daya dorong kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal,” pungkasnya. ahmad/bani/agus/ardi/cahyo