Terjegal Daya Saing, dan Terbelenggu Pasar Bebas - Sektor Industri dan Perdagangan

Oleh: Munib Ansori

Jakarta – Kendati diprediksi tumbuh hingga 7% sampai tutup tahun 2011, derap langkah sektor industri nasional masih terjegal sejumlah masalah, utamanya menyangkut rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. Lemahnya daya saing industri sepanjang tahun ini tercermin jelas dari kontribusi sektor ini yang hanya mampu menyumbang 24,38% terhadap produk domestik bruto (PDB). Padahal idealnya, untuk menjadi negara industri, suatu negara wajib mengantungi minimal 40% kontribusi sektor industri terhadap PDB.

Seperti menggenapi persoalan daya saing industri, sektor perdagangan nasional bahkan seperti terkurung oleh pasar bebas dan perjanjian dagang yang dibuat oleh pemerintah bersama sejumlah negara. Di dalam negeri, produk lokal digempur habis-habisan oleh barang-barang impor, khususnya dari China, yang dengan begitu mudahnya melenggang kangkung ke pasar domestik. Produk lokal yang lemah dipaksa berjibaku secara head to head melawan produk impor lewat realisasi perjanjian dagang CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement), perjanjian pasar bebas dengan sesama negara ASEAN, ASEAN-Korea, ASEAN-India, perjanjian bilateral RI-Jepang, RI-AS, dan lain sebagainya.

Sementara untuk perdagangan luar negeri, nilai ekspor yang diprediksi menyentuh US$200 miliar di penghujung 2011 sejatinya hanya bersifat semu karena lebih ditopang oleh ledakan harga komoditas primer dan bukan peningkatan volume perdagangan. Menurut catatan Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI), dari 120 komoditas ekspor andalan Indonesia, 62% nilainya dikuasai oleh 10 besar komoditas. Dari 10 komoditas ekspor utama tersebut, 5 jenis teratas didominasi komoditas primer seperti CPO, batubara, karet, dan biji logam yang kini tengah mengalami booming harga. Sedangkan dari 10 negara utama tujuan ekspor, pasar yang kini tengah dibelit krisis seperti Amerika dan Eropa masih menjadi tujuan favorit yang masing-masing menyumbang 13% dan 12,5% terhadap total ekspor. Ini artinya, gembar-gembor cerita sukses diversifikasi produk dan tujuan ekspor tak lebih dari celotehan warung kopi.

Khusus menyangkut kinerja perdagangan luar negeri dengan China, data Kementerian Perdagangan menyebutkan, impor Indonesia dari China didominasi produk industri yang mencapai 91,67% dari total impor dari China. Secara akumulatif, peningkatan volume impor asal Negeri Tirai Bambu meroket 300% dalam kurun empat tahun belakangan. Neraca perdagangan RI-China mulai tergerus sejak 2008 dan kondisi tersebut cenderung membengkak hingga 2011, dengan angka defisit rata-rata mencapai US$500 juta per tahun.

Ketergantungan Impor

Itulah sebabnya, teramat sulit mengatakan sektor industri tumbuh berkualitas sepanjang 2011 ini. Sebaliknya, keterpurukan industri nasional justru menjadi semakin telanjang jika, misalnya, dilihat dari sedikitnya 208 sektor industri kalah bersaing, terutama dengan produk murah asal China. Apalagi jika melirik data pertumbuhan industri di Kementerian Perindustrian, produsen besar terutama yang bergerak di sektor otomotif, elektonik, farmasi dan tekstil masih terlalu bergantung pada bahan baku impor. Tidak tanggung-tanggung, industri farmasi atau otomotif bahkan jamu tradisional, umpamanya, ketergantungannya terhadap bahan baku impor mencapai 90%. Celakanya, bahan baku tersebut sesungguhnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Namun ironis, republik ini lebih memilih batubara, karet, bijih logam, CPO dan gas sebagai komoditas ekspor, bukan modal untuk membangun Industri lokal. Hobi mengekspor komoditas primer juga menjadi tanda betapa buruknya politik pengelolaan bahan baku. Di satu sisi, industri kecil dan menengah (IKM) mengalami kekurangan bahan baku seperti yang terjadi pada industri logam skala kecil. Sementara di sisi lain, ketergantungan terhadap bahan baku impor membuat keberlangsunggan industri sangat rentang di tengah krisis global. Ketika rupiah terguncang atau pasar internasional bergolak, maka dampak buruknya bakal menghantam telak sektor riil secara masif.

Di samping itu, predikat investment grade yang baru diraih Indonesia dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings tidak serta-merta menarik investasi di sektor industri. Kasus Research in Motion (RIM), produsen ponsel pintar Blackberry, yang urung membangun pabrik di Indonesia dan memilih Malaysia sebagai basis produksinya setidaknya menjadi bukti sahih betapa prasyarat dasar investasi seperti infrastruktur dan birokrat korup benar-benar menjadi biang keladi yang mengganjal penanaman modal jangka panjang.

Padahal menurut hitungan BKPM, penjualan Blackberry (BB) di Indonesia pada 2012 diperkirakan mencapai 4 juta unit, jauh di atas Malaysia yang hanya menyerap 400 ribu unit per tahun. Akibat ketidaksiapan instrumen investasi domestik, bukannya tertarik membangun pabrik di Indonesia, RIM justru lebih condong memperlakukan negeri ini semata-mata sebagai pasar produk mereka.

Buruknya infrastruktur yang memicu mahalnya biaya produksi, biaya logistik dan distribusi, minimnya keterkaitan antar lini industri, penggunaan mesin-mesin tua di sektor IKM, beragam undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, kebijakan perpajakan, dan bunga kredit yang teramat tinggi turut menggiring proses produksi di sektor industri semakin tidak efisien.

Alih-laih beragam regulasi memberikan kemudahan pengembangan roda industri, menurut catatan Kemenperin, lebih dari 15 aturan justru menjegal pengembangan industri nasional, termasuk di dalamnya regulasi tentang pengadaan lahan yang masih belum ada aturan teksnisnya. Pendekanya, sepanjang 2011, pengelolaan sektor industri dan perdagangan masih jauh dari kata ideal. Padahal, jika dikelola dengan baik, dalam konteks pengurangan kemiskinan saja, misalnya, sektor industri memiliki koefisien regresi paling tinggi, yakni 6,5 kali lipat lebih powerfull dibanding sektor non industri.

Related posts