Jakarta - Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat ini memang tengah menjadi primadona pemerintah untuk ”menyentuh” rakyat kecil. Namun, masih tingginya suku bunga KUR membuat program mulia tersebut sepertinya masih menjadi beban bagi debitur mikro dan kecil. Menurut Guru Besar Univ. Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, bank pelaksana KUR terlalu mengambil untung banyak dari program tersebut. Padahal, dana KUR tersebut sudah dijamin oleh pemerintah (PT Askrindo, red.).

NERACA

Erani mengungkapkan, sampai saat ini memang pemerintah mengakui belum bisa memberikan bunga rendah kepada segmen usaha mikto dan kecil. Bunga kredit sektor UMKM semua masih berada di atas 16 % walau kredit itu sudah menggunakan skema KUR.

“Karena saat ini Bank Indonesia belum memberikan aturan yang keras terhadap bank pelaksana KUR. Intinya, pemerintah belum bisa mengupayakan bunga rendah bagi masyarakat dan UMK", ujarnya kepada Neraca, Kamis (22/12)

Oleh karena itu, Erani berharap pemerintah terus mengusahakan jika bunga memang tinggi, bagaimana agar masyarakat mendapatkan kreditnya secara mudah. Dan untuk hal ini dia mengaku pihaknya telah bekerjasama dengan Bank Indonesia dan industri perbankan mendisikusikan masalah bunga ini.

Erani memaparkan bahwa, Bank Indonesia mencatat secara kumulatif penyaluran kredit ke segmen UMKM mencapai Rp436,7 triliun sampai Juni 2011. Namun tingkat kredit macetnya pun cukup tinggi yaitu 4,59%. “Angka ini mencemaskan karena hampir mendekati batas maksimal kredit macet yang ditetapkan bank sentral sebesar 5%. Padahal, kredit macet di sektor ritel non-UMKM hanya sekira 1% saja”, papar Erani.

Kondisi itu, lanjut Erani, seyogianya mendorong pemerintah untuk menekan perbankan guna menurunkan suku bunga kredit, terutama untuk sektor UMK. “Langkah ini mungkin bisa membangkitkan kembali pelaku usahanya dari keterpurukan di tengah musim persaingan bebas dengan produk-produk impor dari negara tetangga”, tegas dia.

Erani mencontohkan perbankan di negara-negara tetangga yang mengenakan suku bunga kredit murah untuk dunia usahanya. Lihat saja China, Malaysia, dan Thailand yang mematok suku bunga kredit sekitar 4%-6 % saja per tahun. “Karena itu dunia usaha di sana mampu menghasilkan produk secara massal dengan harga jual lebih murah dibandingkan produk serupa made-in pengusaha kita. Jadi, segera turunkan suku bunga kredit, kecuali pemerintah memang hendak membiarkan sektor UMKM kita terus berguguran”, tukas Erani lagi.

Sementara di mata ekonom FEUI Dr Lana Soelistianingsih, tingginya tingkat suku bunga yang diterapkan terhadap pengusaha usaha kecil karena bank tidak tahu profil pengusaha lemah itu. “Hal itu karena risiko yang dihadapi dalam memberikan kredit kepada pengusaha UKM, belum dapat dihitung secara tepat oleh perbankan,” ungkap Lana kemarin.

Menurut Lana, hal itu karena cash flow sektor usaha UMK tidak ada pembukuannya yang jelas, tidak mempunyai kolateral yang pasti, dan sebagainya. “Padahal sebagai usaha kecil, UKM adalah sektor usaha yang tahan banting. Bahkan, pada saat krisis ekonomi 1997/1998, ketika para konglomerat kita rontok, sektor UKM justru menjadi dewa penyelamat perekonomian nasional,” ujarnya.

Padahal, kata Lana, bank seharusnya sudah bisa mulai memilah-milah. Kalau nasabah kecil yang sudah mempunyai kinerja pembayaran kreditnya yang baik selama lima tahun, seharusnya bisa dipertimbangkan untuk mendapat KUR dengan bunga yang relatif lebih ringan. “Sektor UMK ini masih mendapat suku bunga kredit sekitar 30%. Seharusnya, dengan skema KUR itu bisa diturunkan sampai sekitar 20%. Itu pun masih terlalu tinggi,” kata Lana.

Bahkan kalau kondisi usahanya bisa membaik, UMK itu bisa diberikan kredit modal kerja  dengan sukubunga 12%-13%. Lana menambahkan, UMK sebaiknya tidak disamakan dalam pemberian kredit dengan suku bunga yang tinggi, tetapi harus dengan suku bunga yang lebih kompetitif sehingga mereka bisa semakin kuat.

Sedangkan peneliti LPEM UI Eugenia Mardanugraha menegaskan, Bank Indonesia harus menekan perbankan agar KUR turun. Caranya, dengan mengubah Peraturan BI (PBI) . Selain itu, bank sentral harus memberikan insentif kepada bank yang paling besar mengucurkan KUR. “Seperti penjaminan KUR yang lebih besar. Itu penting, kan, tidak semua bank dalam mengucurkan KUR sama,” katanya kemarin.

Target KUR Rp30T

Sementara itu, penyaluran KUR pada 2012 ditargetkan dapat mencapai Rp30 triliun dengan jangkauan debitur yang lebih luas ke seluruh Indonesia. "Tahun depan kami targetkan penyaluran KUR ditingkatkan menjadi Rp30 triliun, kami sudah bicarakan ini dengan Menko Perekonomian," kata Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, di Jakarta, Kamis, dalam jumpa pers akhir 2011.

Menkop menambahkan, peningkatan target itu akan diiringi dengan penambahan bank penyalur KUR. Mulai Januari 2012, jumlah penyalur KUR akan bertambah 13 bank yakni 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sampai saat ini belum menjadi penyalur program KUR. "Mulai Januari kita harapkan 13 BPD yang belum menyalurkan KUR akan resmi menjadi penyalur KUR agar KUR bisa diperluas jangkauannya," kata Sjarifuddin.

Pada 2011 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp26,56 triliun dengan 1.767.598 debitur. Jumlah itu melebihi target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp20 triliun. Dengan demikian secara akumulatif realisasi penyaluran KUR dari 2008-2011 adalah sebesar Rp60,97 triliun kepada 5.580.156 debitur. KUR pada 2011 mencapai Rp26,56 triliun yang dinilai meningkat pesat dibandingkan 3 tahun terakhir sejak 2008.

Menurut Menkop, meningkatnya penyaluran KUR pada 2011 disebabkan adanyanya Addendum MoU II pada 12 Januari 2010 dan III pada 16 September 2010 yang di antaranya memuat penurunan tingkat suku bunga sebesar 2 persen (KUR mikro semula 24 persen menjadi 22 persen, KUR ritel semula 16 persen menjadi 14 persen efektif per tahun).

Selain itu, addendum juga memuat tentang diperkenankannya calon debitur yang sedang memperoleh kredit konsumtif untuk juga memperoleh KUR, KUR mikro menjadi Rp20 juta dari semula maksimum Rp5 juta, bank pelaksana KUR mikro diperluas pada semua bank pelaksana tidak hanya BRI, dan KUR linkage yang semula maksimal Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar. "Peningkatan penyaluran KUR juga didorong penambahan bank pelaksana yang pada 2010 ditetapkan menjadi 19 bank," kata Sjarifuddin.

Pada 2010 bank pelaksana KUR meliputi BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan 13 BPD. Pihaknya mencatat program KUR sampai saat ini telah membawa banyak manfaat di antaranya lebih dari 600 ribu nasabah KUR telah bermigrasi menjadi nasabah kredit komersial.  iwan/ardi/agus/rin