NERACA

Jakarta – Pengamat lingkungan hidup Berry Nahdian Furqon menyatakan, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit mestinya menjadi gerakan yang menyeluruh yakni semua perusahaan melakukan hal yang sama.

“Langkah-langkah preventif memang harus dilakukan, namun agar upaya tersebut lebih efektif, maka harus menjadi sebuah sistem dalam perusahaan dan terintegrasi dengan masyarakat, pemerintah, aparat, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata dia di Jakarta, Kamis (1/2).

Gerakan menyeluruh itu, lanjutnya, harus dikoordinasikan sehingga tidak parsial, dan bukan sekadar seremonial serta mengupayakan sistem tersebut bisa menjadi budaya perusahaan sehingga setiap karyawan akan memiliki kepedulian yang sama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, bukan hanya petugas seperti Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) yang memahami SOP tentang penanggulangan dalam kondisi darurat atau kebakaran, namun setiap karyawan juga memahami.

Sejumlah kalangan meminta Presiden Joko Widodo segera memastikan pelaksanaan regulasi soal gambut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. "Perlu segera dipastikan karena beberapa pihak menilai bahwa peraturan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo.

Dia mengatakan bahwa terbitnya PP Gambut sebetulnya merupakan langkah maju pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap ekosistem gambut. Ekosistem gambut, menurut dia, memiliki peran strategis bagi perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Sudah sewajarnya negara membenahi tata kelolanya, dan oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan sewajarnya mendukung pembenahan ini, termasuk kalangan dunia usaha.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo mengatakan sudah sangat jelas sekali dari berbagai kajian ilmiah bagaimana hubungan antara praktik pengelolaan lahan gambut yang eksesif dengan kerusakan lingkungan hidup, terutama kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan mengarah pada praktik-praktik pengelolaan yang lebih selaras dengan ekosistem gambut sehingga bisa berkontribusi pada misi Negara ini untuk mengakhiri bencana Karhutla yang setiap tahun terjadi.

Menurut dia, kajian ilmiah dan ilmu pengetahuan dalam konteks ini diperlukan untuk mencari jalan terbaik tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi juga untuk masa depan. Ambil contoh terkait dengan ketentuan 0,4 meter tinggi permukaan air tanah pada lahan gambut. Ini dihitung dari tingkat risiko pengeringan air gambut dengan risiko Karhutla. "Apakah masih ada usaha budidaya yang eksis dalam ketentuan itu? Jawabnya masih banyak, jadi jangan tunggu semua hancur baru kita sadar," katanya.

Direktur Pengembangan Kebijakan Samdhana Institute Martua Sirait, sebagaimana disalin dari Antara, mensinyalir ketidakpastian hukum yang disampaikan oleh sejumlah kalangan sebetulnya karena kekhawatiran yang berlebihan mengingat belum seluruh mandat dari PP Gambut diimplementasikan oleh pemerintah.

Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama tim dari berbagai pemangku kepentingan mengkaji potensi restorasi gambut melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM) di Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Jadi, menurut Nazir, alangkah baiknya jika Indonesia mencuri "start" sehingga ketika pasar karbon terbentuk lagi sudah bisa "running", tidak perlu mulai dari nol lagi. Hal yang perlu dilakukan Pemerintah saat ini adalah menciptakan pasar karbon domestik, sehingga jika animo masyarakat telah terbentuk maka perusahaan yang berinvestasi restorasi akan ramai.

"Tentu perlu diregulasi bahwa sekian ton karbon minimal harus terserap, harus keluar cara verifikasi dan cara hitungnya sesuai standar yang ada. Perlu ditetapkan juga harga ganti karbon dari Pemerintah, sambil kita menunggu pasar internasional terbentuk," ujarnya. munib