NERACA

Palembang - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu diperkuat untuk meningkatkan fungsinya sesuai dengan harapan masyarakat.

"Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, oleh karena itu lembaga ini perlu diperkuat," kata Asman Abnur pada acara Rapat Evaluasi Nasional BPOM 2016 di Palembang, Kamis (8/12).

Dia menjelaskan, produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di pasaran memerlukan pengawasan secara ketat sehingga bisa dijamin aman dikonsumsi. Dengan terjaminnya produk yang berdar di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memiliki daya saing yang tinggi.

"Bayangkan jika makanan dan obat yang dikonsumsi masyarakat tidak terjamin keamanannya atau berisiko terhadap kesehatan, bisa mengganggu kesehatan dan menurunkan kualitas SDM negara ini," ujar dia.

Menurut dia, tidak mungkin lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengawasan peredaran produk obat dan makanan bisa melakukan fungsinya secara maksimal jika secara kelembagaan lemah. Untuk memperkuat kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pihaknya mendukung upaya reformasi birokrasi BPOM dan upaya membentuk tim penyidik khusus untuk menangani kasus pelanggaran hukum terkait peredaran obat dan makanan.

Melalui upaya tersebut diharapkan BPOM lebih kuat dalam melakukan pengawasan obat dan makanan serta memberikan jaminan kepada konsumen dari produk obat dan makanan yang tidak layak konsumsi.”Kemudian dengan kuatnya lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap produsen untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk makanan dan obat yang diproduksi di negara ini,” tambah Menpan RB.

Deputi Penindakan BPOM

Lalu, Menpan-RB sepakat jika BPOM diperkuat dari sisi eksekusi pelanggaran lewat pembentukan Deputi Penindakan."Penguatan salah satunya dengan penambahan deputi penindakan. Sekarang sedang dibuat strukturnya," kata Asman.

Dengan deputi tersebut, kata dia, BPOM memiliki penyidik dengan kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya terutama dari sisi penindakan. Saat ini proses penguatan itu dalam proses finalisasi."Sehingga BPOM punya itu apakah landasannya dengan Perpres, PP atau UU akan kami desain," tutur dia.

Asman mengatakan BPOM merupakan unsur penting dalam membentengi masyarakat dari makanan, minuman, obat dan kosmetik berbahaya Dalam proses itu, kata dia, BPOM harus kuat dalam kontribusinya menjaga masyarakat dari produk berbahaya yang mengancam generasi."Itu adalah tugas berat bukan ringan. Maka presiden menginstruksikan agar BPOM ini diperkuat," ujarnya seperti dikutip Antara.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan tambahan satu deputi itu sangat bermanfaat dalam penguatan BPOM. Menurut dia, penguatan itu penting seiring tantangan globalisasi membuat potensi besar dalam pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Risiko yang makin besar itu perlu penindakan hukum secara khusus.

Dalam kasus besar sepanjang 2016 nampak kelemahan penindakan BPOM dalam kasus vaksin palsu di Bekasi dan obat ilegal di Balaraja, Tangerang. Penindakkan BPOM tergantung lembaga lain seperti Kepolisian yang mempunyai wewenang penindakan.

Selain penambahan deputi, kata Penny, sektor pengawasan internal BPOM yang sudah ada harus diperkuat karena BPOM membawahi bidang pengawasan obat dan makanan di 34 provinsi. Dengan begitu, kinerja BPOM di seluruh Indonesia dapat semakin baik."Inspektur kita akan diperkuat jadi inspektorat utama, karena kita membawahi 34 provinsi dan inspektorat akan kuat," kata dia.

Lalu, dia mengatakan anggaran untuk pembentukan Deputi Penindakan di BPOM tidak menjadi masalah selama untuk menguatkan pengawasan produk yang dikonsumsi masyarakat."Soal anggaran itu relatif dan ini bisa juga diupayakan lewat efisiensi tren kebutuhan. Karena persoalan anggaran jangan menjadi alasan untuk membatasi suatu kebutuhan (pembentukan Deputi Penindakan)," kata Penny. mohar