NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kurs rupiah terhadap dolar AS bukan lagi tolok ukur yang tepat untuk melihat kondisi perekonomian Indonesia. "Menurut saya, itu bukan lagi tolok ukur ekonomi yang tepat," kata Presiden Jokowi dalam kata kunci Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12). Menurut Jokowi, tolok ukur yang relevan adalah kurs rupiah dengan mata uang negara yang menjadi mitra dagang besar bagi Indonesia. "Yang relevan adalah kurs rupiah dengan mata uang negara mitra dagang kita yang besar. Jepang, Tiongkok, dengan kurs dua negara itu," katanya.

Presiden menyebutkan porsi nilai perdagangan Indonesia dengan AS hanya 10 persen sementara dengan Tiongkok 15,5 persen, Eropa 11,4 persen, Jepang 10,7 persen. Presiden Jokowi menyebutkan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, praktis seluruh mata uang dunia melemah. "Bukan hanya rupiah, menurut saya rupiah malah relatif stabil," katanya.

Jokowi menyebutkan saat kampanye terlihat bahwa AS akan jalan sendiri termasuk dengan mata uangnya. "AS tidak peduli apa yang terjadi di negara lain. Mereka akan menerapkan kebijakan refraksi. Pertumbuhan Ekonomi AS akan menguat lagi, artinya kurs rupiah tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia, melainkan mencerminkan kebijakan ekonomi AS yang jalan sendiri," katanya.

Dia meminta agar persepsi kurs rupiah terhadap dolar AS tidak mendominasi sebagai tolok ukur ekonomi Indonesia. "Kalau mengukur ekonomi Indonesia dengan dolar AS, kita akan keliru, padahal ekonomi kita baik-baik saja," katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan maksud pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kurs rupiah terhadap dolar AS saat ini tidak mencerminkan kondisi ekonomi domestik. "Apa yang dikatakan Presiden itu maksudnya, esensinya sebenarnya kurs suatu negara dengan negara lainnya itu ditentukan betul oleh perdagangannya," ujar Darmin.

Darmin mencontohkan, nilai kurs rupiah terhadap kurs Tiongkok yakni Yuan Renminbi, semestinya memang harus diukur berdasarkan transaksi ekonomi Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. "Artinya, kurs mata uang kita dengan China mustinya ya memang berdasarkan transaksi ekonomi kita dengan China, baik ekspor ataupun impor," kata Darmin.

Tidak Banyak Pengaruh

Keinginan Presiden Joko Widodo agar tidak menggunakan mata uang dolar AS sebagai tolok ukur untuk mengukur fundamental ekonomi Indonesia, dinilai pengamat tidak terlalu berpengaruh ke perekonomian dalam negeri. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, secara fundamental tidak akan ada pengaruhnya ke perekonomian kalau pemerintah mempromosikan tolok ukur rupiah ke yuan renminbi (mata uang China) kecuali Bank Indonesia memperbesar jumlah cadangan devisa yuan secara signifikan.

"Jika itu mungkin bisa ada pengaruh fundamental, walaupun tidak besar," kata Rangga. ‎Menurut Rangga, secara teori ekonomi memang seharusnya kurs suatu negara diukur terhadap kurs rekan dagangnya, yang dalam praktiknya diukur berdasarkan bobot nilai dagang terhadap perdagangan ekspor plus impor. "Saya setuju dengan semangatnya, bahwa rupiah-dolar AS tidak menggambarkan utuh fundamental perekonomian Indonesia, begitupu dampaknya terhadap variabel makro lainnya," tutur Rangga.

‎Akan tetapi, kata Rangga, hal tersebut kurang sejalan dengan dinamika pasar keuangan yang biasanya mengacu pada rupiah-dolar AS, dimana mayoritas perdagangan dunia saat ini masih menggunakan mata uang negeri Paman Sam. "Dolar AS sendiri bukan hanya kurs, tetapi juga sebuah alternatig aset bersama aset lainnya seperti emas, obligasi, ataupun saham," ujar Rangga.

‎Rangga melihat, jika yuan sudah semakin mendunia maka ukuran rupiah-yuan akan banyak digunakan sebagai acuan, seperti euro-rupiah ataupun pound sterling-rupiah. "Namun sepertinya, masih akan butuh waktu lama jika ingin dijadikan acuan utama seperti rupiah-dolar AS," ucapnya. bari