OJK Diminta Tak Berat Industri Asuransi

NERACA

Jakarta---Kalangan Industri Perasuransian meminta agar biaya kontribusi (iuran) terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberatkan perusahaan asuransi. Masalahnya, hal ini bisa berdampak negative pada industri asurnasi nasional. “"Kita mau biaya tidak memberatkan kita. Karena pasti nanti ada beberapa aspek yang akan dibebankan kepada kita, layaknya lembaga penjamin," kata Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Kornelius Simanjuntak di Jakarta, Selasa (29/11).

Lebih jauh kata Kornelius, pihaknya berharap ada representasi dari industri asuransi di lembaga OJK. Sehingga bisa menambah kelengkapan dan peran OJK di masa datang. "Kami minta dengan penuh harapan agar nanti di sana ada perubahan yang lebih baik, dengan adanya orang yang paham dari aspek bisnis practice, sehingga warna OJK kita harap akan berbeda," ucapnya

Menurut Kornelius, berdirinya OJK kelak diharapkan akan meningkatkan pengawasan industri asuransi baik secara kualitas maupun kuantitasnya. "Industri asuransi mengharapkan dengan OJK maka perhatian untuk pengembangan bisnis asuransi juga diharapkan meningkat," tandasnya

Sementara itu, Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatawarta mengatakan akan memastikan pengawasan terhadap industri-industri keuangan termasuk asuransi tidak akan berkurang dengan adanya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2012. "Kami memastikan pengawasan ke industri tidak berkurang," ungkapnya.

Lebih jauh Isa menambahkan OJK tahun depan akan berusaha untuk membangun infrastruktur yang akan mulai beroperasi dengan terlebih dahulu mengawasi pasar modal dan jasa keuangan nonbank sehingga pihaknya tidak hanya disebut ganti baju saja. "Ada alternatif kami berganti baju. Tapi, hal-hal tertentu harus diletakkan dasarnya, misalnya soal keuangan. Keuangan pada tahap awal yang disepakati adalah APBN," terangnya

Dikatakan Isa, OJK akan memiliki anggaran sendiri dan mempersiapkan satuan kerja sendiri di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Tentu kami tidak berada di bawah Kementerian Keuangan kalau lepas, kami menyiapkan anggaran dan memiliki satuan kerja sendiri," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

OJK Irit Bicara Soal Merger Bank BUMN Syariah

      NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana…

Fatayat NU Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Maraknya Aksi Penyerangan Pesantren

Jakarta, Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan maraknya teror terhadap ulama…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…