NERACA

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga ada penemuan sekitar Rp300 triliun dana bantuan sosial yang mengalir pada 2007-2010 dimanfaatkan untuk keperluan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun kalangan pengamat mencurigai ada indikasi penyimpangan penggunaan dana Bansos tersebut.

Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Rizal Djalil mengatakan hal itu pada acara seminar Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia di Jakarta, Senin (28/11).

"Kami melansir ada temuan sekitar Rp300 triliun dana bantuan sosial (Bansos) yang mengalir, dan dimanfaatkan untuk keperluan pemilihan kepala daerah selama tahun 2007-2010," ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Forum Masyarakat Pengamat Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan hal itu adalah fenomena yang patut disesali. “Jelas dana bantuan sosial (bansos) yang diduga mengalir ke partai politik sangat patut dicurigai sebagai penyimpangan,” katanya kemarin.

Menurut dia, temuan BPK itu harus ditindaklanjuti. Aparat penegak hukum harus cepat memproses laporan BPK, dan menghukum mereka yang terlibat, baik secara langsung maupun yang mengatasnamakan kepentingan daerah.

Salang mengatakan, sekarang ini banyak daerah yang bermasalah dengan Bansos. Buktinya, sekarang sudah banyak pejabat daerah yang diproses secara hukum. “Persoalan hukum banyak bermunculan karena pada dasarnya tidak ada pengaturan yang jelas dari dana Bansos,” tuturnya.

Dia menegaskan, lemahnya aturan itu membuat peluang oknum koruptor semakin lebar untuk mempertebal kantung mereka dengan melakukan penyelewengan. “Ke depannya, perlu diperketat soal pengaturan penggunaan bansos, dan yang lebih penting lagi adalah peningkatan pengawasannya,” tambahnya.

Sangat Rentan

Direktur Pasca Sarjana Universitas Paramadina Dinna Wisnu mengatakan dana publik memang sangat rentan disalahgunakan karena dana tersebut tersedia untuk diakses politisi. ”Makin gelap info perencanaan dan penggunaan dana, makin nyaman penyalahgunaannya,” katanya.

Menurut Dinna, khusus dana Bansos, selain info perencanaan dan penggunaannya sangat gelap, dan para politisi butuh dana untuk menunjang pencitraan. ”Klop. Ada supply ada demand, nol pengawasan. Tak heran bocor sebesar itu,” ujarnya.

Dinna mengungkapkan untuk pengawasannya Pihak KPK dan BPK harus bekerjasama untuk saling bahu membahu mengawasi dana bansos tersebut.

Rizal mengatakan, dana Bansos itu digulirkan dalam bentuk uang dan barang untuk masyarakat tidak mampu. Pada pelaksanaannya ada pembelokan dari tujuan awal.

“Namun di masa depan, BPK mengharapkan tidak ada lagi tumpangan gelap lagi di APBN,” ujarnya.

Menurut dia, dana Bansos itu harus didesain dari awal dan tidak boleh dicairkan menjelang pilkada tiba. BPK sendiri sudah melakukan audit forensik dana bansos tersebut. Hasilnya, ada 20 kasus yang sudah diusut dan diajukan ke pengadilan. Situasi tersebut karena pendapatan partai politik tidak berjalan secara optimal.

”Unsur transparansi tidak ada, termasuk beberapa sumber tersebut iuran anggota, subsidi dari pemerintah, dan donasi masyarakat,” ujarnya.

Rizal menambahkan, selama ini pengeluaran terbesar partai politik di Indonesia adalah sebagian besar untuk pembiayaan kampanye. Pengeluaran itu membuat calon legislatif (caleg) terpilih menjadi memiliki utang besar.

Pengamat lainnya,  Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Center (IBC) menyatakan, temuan BPK soal pemborosan yang dilakukan Parpol serta pejabat Pemda seringkali terjadi. Namun, kondisi tersebut tidak pernah diperbaiki dari tahun ke tahun.

“Itu kan sudah biasa terjadi, tetapi prosentasenya kali ini lebih tinggi, padahal ini bagian terpenting,” kata Arif.

Pasalnya, jika tidak ingin hasil audit BPK hanya sebatas pepesan kosong belaka, BPK harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti KPK misalnya, untuk sama-sama menagih komitmen SBY untuk meminimalisasi pemborosan anggaran untuk Pilkada. Tujuannya agar audit BPK punya wewenang untuk menekan presiden.

“SBY kan punya hak prerogatif untuk mengundang kementerian dan memberikan punishment atas pemborosan ini,” ujarnya.

Kalau ini dibiarkan, lanjut Arif, dengan demikian SBY hanya berwacana saja dalam memerangi pemborosan dan melakukan efisiensi anggaran. Dan akibatnya, kepercayaan publik terhadap SBY akan semakin menurun. “Kalau seperti ini rakyat akan semakin tidak percaya,” jelasnya.

Apalagi saat ini, di mana ajang demokrasi negeri ini akan segera sampai pada 2014. Pastinya, ini akan membutuhkan suntikan dana besar. Maka dari itu, Arif mengimbau agar Presiden segera menghentikan hal-hal yang melukai rakyat. “Harus ada lembaga yang pro-aktif untuk menghalau pemborosan ini,” kata dia.

Direktur Eksekutif KPPOD Agung Pambudhi mengatakan  kebocoran APBN Rp300 triliun akibat dana bantuan sosial (Bansos) diarahkan kepada dana politik untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), sangatlah besar.

Agung menilai, indikasi ini menunjukkan belum efektifnya sistem pengawasan internal dan eksternal. “Internal itu daerah seperti inspektorat jenderal (Itjen) dan BPKP. Eksternal Itjen pusat dan BPK. Kalau sistem berjalan, pasti, nilainya tidak sebesar ini,” ujarnya kemarin. ahmad/ardi/munib/iwan/agus