NERACA

Jakarta - Pertumbuhan kelas menengah, alias orang kaya baru ternyata tak berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan. Padahal data Bank Dunia maupun Asian Development Bank menyebutkan  jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia tumbuh 30% dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini, atau sekitar 50 juta-60 juta orang. Semestinya secara teori tercatat ada 31 juta orang miskin juga menghilang.

Namun Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim jumlah orang miskin yang berkurang cuma satu juta orang.  Hingga Maret 2011 jumlah orang miskin tercatat 30,02 juta orang atau 12,49% dari total seluruh penduduk Indonesia. Dibandingkan Maret 2010, penduduk miskin sebesar 31,02 juta orang atau 13,33% maka terjadi penurunan 1 juta orang dalam setahun.

Pengamat ekonomi UGM Ichsanudin Noorsy  mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk meratakan pertumbuhan ekonomi masyarakat demi mengurangi kesenjangan dan kemiskinan takkan pernah tercapai. Alasanya pemerintah lebih tunduk kepada kepentingan korporasi. Sehingga kepentingan rakyat tetap terabaikan. “Jadi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh segelintir orang, karena hanya segelintir orang itulah  yang berperan dalam upaya pertumbuhan ekonomi tersebut,” katanya.

Lebih jauh Direktur Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) ini mengaku kebijakan untuk meratakan tingkat pertumbuhan itu kepada kelas menengah bawah takkan menghasilkan apa-apa. “Kalau  pemerintah berbasiskan pertumbuhan korporasi, maka tidak ada hasilnya dari kebijakan untuk  meratakan hasil pembangunan itu,” tegasnya

Menurut Noorsy, upah minimum regional (UMR) bisa menjadi indikator kemajuan ekonomi yang bisa dinikmati oleh kalangan menengah bawah. “Bagaimana para karyawan bisa sejahtera, kalau upah yang mereka dapatkan adalah upah minimum. Ya sebatas itulah kemajuan ekonomi  yang bisa dinikmati oleh kelas menengah bawah,” katanya.

Noorsy memberikan contoh, secara mudah PDB itu dapat dihitung dari  jumlah angkatan kerja yang sekitar 100 juta,  dikalikan  50% dikalikan dengan UMR, maka akan didapat nilai nominal PDB itu.

Dikatakan Noorsy, pendapatan itu akan lebih dahsyat lagi kalau dipilah-pilah lagi berdasarkan sektor pekerjaan para  karyawan. Intinya, bagaimana pun pemerintah  tidak akan bisa  meratakan hasil pertumbuhan ekonomi itu, karena orientasinya tidak ditujukan bagi kalangan menengah bawah, melainkan lebih pro ke korporasi.

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Cyrillus Harinowo mengungkapkan kerja keras pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ternyata juga menumbuhkan jumlah masyarakat kelas menengah. Berdasarkan data dari Bank Dunia maupun Asian Development Bank, jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia tumbuh 30% dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini 238 juta jiwa. Hal ini juga tidak bisa lepas dari pertumbuhan positif perekonomian dalam negeri,

“Bertumbuhnya masyarakat kelas menengah atas sebesar 30% tahun 2010 diperkirakan akan memberikan imbas pada permintaan barang-barang premium tahun depan,”katanya di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Harinowo, besarnya pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia memberikan peluang besar bagi industri untuk merebut pasar dalam negeri. Pasalnya, besarnya populasi penduduk Indonesia serta kekaayaan alam dalam negeri menjadi penopang perekonomian Indonesia. Alhasil, tingginya tingkat daya beli masyarakat dengan populasi penduduk yang besar bisa menyamakan Indonesia sejajar dengan perekonomian Brazil, Rusia, India dan Cina (BRIC).

Menurut dia, potensi melesatnya produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun depan makin mengkokohkan pertumbuhan masyarakat kelas menengah atas. Bila lembaga asing Goldman Sach menilai PDB Indonesia 2010 akan mencapai US$ 419 miliar, ternyata meleset naik menjadi US$ 700 miliar.

Lalu jika lembaga asing memprediksikan tahun 2025 pertumbuhan PDB Indonesia mencapai US$ 1.030 miliar, maka Cyrillus lebih optimis capaian tersebut akan melebihi proyeksi tersebut dan akan mencapai US$ 1 triliun. Pencapaian tersebut, kata Cyrillus bisa terealisasi jika ditopang pertumbuhan industri otomotif, properti dan teknologi. Sebagai catatan, Cina saja mampu mencatatkan PDB US$ 3000 miliar pada tahun 2008 tidak bisa lepas dari kemajuan industri otomotif, properti, baja dan lainnya.

Merespon hal tersebut Chief Operating Officer PT Mulia Industrindo Tbk, Hendra Heryadi Widijanarko mengatakan, tingginya PDB Indonesia lambat laut akan mengerek penjualan industri dalam negeri. Sebut saja, saat ini produksi keramik dan kaca yang dilakoninya tiap tahun terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, “Besarnya kebutuhan dalam negeri memaksa porsi ekspor harus dikurangi dari 30% menjadi 20%,”tandasnya.

Dia menyebutkan, kebutuhan keramik di dalam negeri tertinggal jauh dengan negara Malaysia dan Thailand. Dimana kedua negara tersebut kebutuhan keramiknya mencapai 4 meter per kapita per hari dan Indonesia baru mencapai 1,2 meter per kapita per hari.

Peran Infrastruktur

Sementara Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Frans Sunito berpendapat, tingginya pertumbuhan PDB Indonesia tidak bisa lepas dari peran infrastruktur. Oleh karena itu, kehadiran infrastruktur sangat diperhitungkan menunjang industri guna meningkatkan pertumbuhan PDB dalam negeri bisa lebih besar lagi. “Dengan strategi nilai tambah, kita bisa bangun industri lebih maju lagi dan ujungnya PDB kita bisa lebih baik lagi,”tandasnya.

Sementara itu, Bank Dunia mengucurkan dana pinjaman sekitar Rp 3,4 triliun untuk memberantas kemikinan.  Yang jelas utang ini lebih ditujukan penggunaan anggaran publik yang terkait pengurangan angka kemiskinan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle mengatakan, utang untuk Indonesia ini merupakan pinjaman kebijakan pembangunan ke delapan Bank Dunia (eight development policy loan). "Pencapaian Indonesia dalam menciptakan stabilitas makro ekonomi dan politik selama sepuluh tahun terakhir sungguh luar biasa. Pencapaian Indonesia dalam memajukan reformasi kelembagaan patut kita dukung terus melalui program pinjaman ini," jelasnya

Utang sebesar US$ 400 juta ini baru disetujui oleh dewan direktur eksekutif Bank Dunia pada hari ini. Bank Dunia akan terus mendukung program reformasi pemerintah Indonesia yang selama 7 tahun terakhir telah berhasil meningkatkan investasi asing.

Stefan mengatakan, tujuan dasar pinjaman atau utang ini adalah meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi, mengelola anggaran publik, dan mengurangi angka kemiskinan. agus/bani/cahyo