Implementasi Buruk Hambat Pengentasan Kemiskinan - AKIBAT FAKTOR KORUPSI DAN BIROKRASI

Jakarta - Persoalan kemiskinan di Indonesia sejak dulu hingga sekarang tampaknya sulit dikurangi. Padahal sejumlah anggaran telah disediakan, baik melalui APBN langsung maupn tidak langsung. Tercatat dalam APBN 2011, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 86,1 triliun. Entah apa sebabnya?

NERACA

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang jumlahnya mencapai Rp10 triliun. Demikian pula dengan penyaluran KUR yang menembus 103%. Karena itu anggaran KUR akan ditambah menjadi Rp30 triliun. Belum lagi ada Raskin yang mencapai Rp12,6 triliun. Lalu ada Jamkesmassebesar Rp14 triliun dan program bantuan langsung tunai (BLT) Rp14 triliun

Namun sayangnya dari triliunan rupiah dana kemiskinan yang dikucurkan itu, jumlah penduduk miskin yang bisa diturunkan tidak signifikan jumlahnya. Padahal total dana kemiskinan diperkirakan mencapai Rp200 triliun. Nah, kalau dana itu dibagikan kepada 31,02 juta orang miskin (berdasarkan data BPS). Maka satu orang miskin seharusnya mendapat bagian sekitar Rp7.000.000/orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin mencapai 31,02 juta orang. Tapi yang mampu diturunkan cuma satu juta orang. Disebutkan hingga Maret 2011 jumlah orang miskin sebesar 30,02 juta orang atau 12,49% dari total seluruh penduduk Indonesia.

Dibandingkan pada Maret 2010, di mana penduduk miskin sebesar 31,02 juta orang atau 13,33% maka terjadi penurunan 1 juta orang dalam setahun. Intinya, dalam setahun ini pemerintah baru berhasil menurunkan 1 juta orang miskin. “Saya tidak bisa mengatakan berapa lama waktu kemiskinan akan bisa diatasi. Masalahnya, seperti kata Wapres Budiono, problem dari segala problem di Indonesia hanya implementasi di lapangan," kata Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Selasa (23/11)

Guru Besar FE Universitas Brawijaya ini mengatakan implementasi menjadi batu sandungan dalam pengentasan kemiskinan. Penyebabnya tidak lain korupsi dan birokrasi. “Sebagus apapun program memberantas kemiskinan dibuat, tanpa implementasi yang benar, program itu tidak akan berefek apapun. Masalah birokrasi dan korupsi selalu menghantui setiap program, apapun itu, termasuk mengatasi kemiskinan,” tambahnya.

Lebih jauh kata Erani, penanganan kemiskinan tidak boleh lepas dari dua hal terkait dengan alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang harus diprioritaskan adalah sektor pertanian. Alasanya kemiskinan kebanyakan berpusat di pedesaan. “fokuskan pada sektor pertanian, maka pengentasan kemiskinan akan efektif. Lalu, anggaran kemiskinan harus diarahkan pada industri padat karya. Kalau dana APBN kita diarahkan pada sektor UMKM yang padat karya, angka kemiskinan pasti akan bisa dikurangi,” ujarnya.

Menurut Erani, dengan fokus pada sektor pertanian dan industri padat karya. Maka angka kemiskinan bisa ditekan. Bahkan bisa di bawah 5%. “Khusus untuk program di luar dua sektor itu, seperti program BLT agar diarahkan pada pengentasan kemiskinan di kota-kota besar, khususnya untuk orang usia lanjut, orang cacat fisik dan cacat mental,”tuturnya.

Tidak Merata

Tak beda jauh dengan, peneliti Macro Economic Specialist EC Think Indonesia, Telisa Falianty yang mengatakan upaya pengentasan kemiskinan di negeri ini masih belum mencapai kuantitas seperti yang diharapkan. “Memang secara pendapatan per kapita mencapai US$3.000, tapi itu kan tidak merata,” katanya kemarin.

Menurut dia, masih terjadi ketimpangan yang sangat tinggi antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Banyak program yang sifatnya hanya sekadar pencitraan. “Begitu program itu usai dilaksanakan, setelah itu tidak jelas pelaksanaan selanjutnya. Padahal hal itu perlu di-maintain,” katanya.

Telisa mengatakan berbagai program pengentasan kemiskinan yang ada di pelbagai kementerian tidak terkoordinasi dengan baik. “Masing-masing kementerian berjalan secara sendiri-sendiri, sehingga tidak efektif mencapai kelompok sasaran yang dituju,” katanya.

Padahal seharusnya berbagai program itu pro growth, pro job, dan pro poor. Namun pro job dan pro poor itu tidak berjalan sebagaimana diharapkan. “Jadinya berbagai program itu hanya sekadar show force dari berbagai kementerian, namun tidak menyentuh kelompok sasaran secara mendasar,” tuturnya.

Telisa mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak dana hibah dari lembaga internasional seperti Bank Dunia atau ADB yang bisa dipergunakan untuk mengentaskan masyarakat miskin, namun belum optimal dimanfaatkan oleh pemerintah. “Masalah pengentasan kemiskinan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, namun harus dilihat dari sudut pandang sosial, budaya, dan hukum,”ungkapnya.

Sosiolog FISIP UI, Meutia Ganie Rochman mengatakan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dikarenakan struktur ekonomi Indonesia yang tidak memiliki landasan yang baik. Dimana saat ini, penyerapan tenaga kerja sangat sedikit. ”Dengan demikian timbullah kemiskinan di Indonesia,” sebutnya.

Hal ini dikarenakan badan yang mengurusi kemiskinan tidak integratif, dan berjalan sendiri-sendiri. Maka dari itu, untuk mengatasinya, kita membutuhkan pimpinan yang cerdas dan konsisten, sehingga segalanya dapat berjalan dengan baik. ”Yang ada saat ini kan kerjanya sepotong-sepotong,” kata dia.

Sementara itu, mengenai bantuan pemerintah diakui Meutia memang tidak begitu dinikmati oleh masyarakat miskin. Karena faktanya dilapangan, bukan masalah sampai atau tidaknya bantuan tersebut, tetapi lebih kepada standar kualitas yang tidak baik. Salah satunya program raskin, menurut Meutia, dalam program raskin, beras yang dijual tidak memnuhi standar.

Lebih lanjut Meutia mengatakan, memang ada indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam program bantuan rakyat miskin. Namun, diakuinya, semua itu tidaklah besar. ”Bantuan untuk rakyat miskin ini memang ada yang mengkorupsi juga, tapi tidak besar jumlahnya,” tegasnya.

Sementara itu, persoalan mental aparat serta rakyat Indonesia yang gemar meminta bantuan disebut Meutia sama dengan semua masyarakat dunia. Bahkan di negara maju. Dengan demikian ia tak mau mempersoalkan mental aparat serta rakyat Indonesia. “Ini dimanapun sama, orang kalau liat orang lain enak juga pasti ingin. Yang terpenting semua itu harus mendapat kontrol serta didukung sistem yang baik,” tutupnya. munib/agus/ahmad/cahyo

Alokasi Dana bantuan RakyatMiskin

TahunProgramJumlah

2012KURRp30 triliun

2011RaskinRp12,6 triliun

2011JamkesmasRp14 triliun

2011PNPMRp 10,31 triliun

2010BLTRp14 triliun

BERITA TERKAIT

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…

Dekonsolidasi Positif Bagi Meikarta dan LPCK

NERACA Jakarta – Aksi korporasi PT Lippo Cikarang Tbk mendekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek mega properti Meikarta…

Bhineka Life dan OJK Gelar Literasi Keuangan untuk Guru

    NERACA   Bandung - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

YLKI Terima 200 Aduan Korban Pinjaman Fintech

NERACA Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, sepanjang tahun ini telah menerima 200 aduan dari masyarakat yang menjadi nasabah dari…

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16 - Kepemilikan Asing Boleh 100% di 54 Sektor Usaha

Jakarta-Pemerintah kini terbuka mengizinkan pihak asing untuk memiliki 100% saham di 54 sektor usaha setelah dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi…

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…