Bonus Bankir BUMN Perlu Dipangkas - BOPO DAN NIM MASIH TINGGI

Jakarta – Di tengah tingginya suku bunga pinjaman akibat sulitnya perbankan menurunkan biaya-biaya termasuk cost of fund, khususnya di kalangan bank BUMN sebagai market leader perbankan di negeri ini, kalangan pengamat dan akademisi meminta para pimpinan bank BUMN untuk lebih meningkatkan efisiensi dengan menurunkan rasio BOPO dan NIM ke level yang lebih rendah lagi. Salah satunya adalah memangkas bonus dan tantiem pejabat bank BUMN sebagai wujud nyata mendukung penurunan suku bunga perbankan agar selaras dengan suku bunga acuan BI Rate yang sekarang tercatat 6%.

NERACA

Menurut Guru Besar FE Univ. Trisakti Prof. Dr. Sofyan S Harahap, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Bank BUMN per Januari 2011 melesat menjadi 173,89%. Angka ini jauh melampaui tingkat BOPO mereka akhir tahun lalu yang sebesar 88,23%.

Khusus di Jan. 2010, BOPO bank BUMN cuma 97,36%. Padahal, dalam kamus perbankan, rasio BOPO menjadi indikator efisiensi bank. Idealnya, rasio BOPO berada di kisaran 70%-80%. “Dengan tingginya BOPO dari bank BUMN tersebut yang menjadikan tidak adanya keefisienan dalam perbankan nasional. Oleh karena itu, saya sangat setuju apabila tantiem atau bonus para pejabat bank BUMN dipangkas semaksimal mungkin agar bank BUMN bisa efisien”, papar Sofyan kepada Neraca, Senin (21/11).

Pasalnya, kata Sofyan, dengan pemangkasan tantiem para bankir BUMN ini menjadi salah satu faktor pendukung penurunan suku bunga, sehingga sektor riil bisa mudah menyerapnya.

Ironisnya, lanjut Sofyan, bank BUMN menjadi satu-satunya kelompok bank yang mengalami kenaikan BOPO. “Penyebab bengkaknya BOPO bank-bank BUMN adalah kenaikan beban operasional dari Rp10,06 triliun menjadi Rp19,71 triliun. Pemicunya, kenaikan nilai penyusutan dan amortisasi hingga 246% menjadi Rp12,11 triliun”, ungkap dia lagi.

Secara terpisah, ekonom FEUI Dr. Lana Soelistianingsih mengakui, BOPO perbankan Indonesia tertinggi jika kita bandingkan dengan lima negara ASEAN lainnya. Rata-rata BOPO ASEAN hanya 60%. Malaysia bahkan 40%. Sementara di Indonesia sekitar 89%.

“Kalau di negara Asean lainnya, mereka mengatakan biaya teknologinya rendah. BOPO perbankan kita tinggi karena operating cost besar. Boleh jadi karena punya gedung sendiri atau konektivitas yang tinggi karena bank BUMN kita menyebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi, bukankah sebagian besar cabang perbankan kita berada di kota-kota besar, khususnya di Jawa. Jadi saya pikir, BOPO tetap bisa kita tekan”, tukas Lana kemarin.

Tak hanya itu, Lana pun menegaskan bahwa seharusnya bank BUMN harus menjadi agent of development. Karena mereka menyerap dana pihak ketiga (DPK) dan nasabah-nasabah besar paling tinggi karena dijamin pemerintah. “Tapi masalahnya, NIM (net interest margin) perbankan BUMN juga masih tinggi. Mereka beralasan penerapan teknologi dan koneksi antar cabang menjadi penyebab efisiensi masih rendah”, ujarnya.

Padahal, lanjut Lana, NIM perbankan masih bisa ditekan lebih rendah. NIM bank BUMN harusnya lebih rendah dari NIM bank-bank swasta. “Tapi karena setoran ke APBN besar, deviden ke pemerintah besar, mereka sulit untuk menekan NIM-nya”, tegas Lana.

Meski begitu, Lana tetap berharap bahwa bank BUMN harus menjadi pelopor bank-bank di Indonesia untuk memberikan pinjaman yang lebih murah kepada pengusaha agar mereka tidak meminjam ke bank asing.

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah harus mampu menekan bunga kredit di bank-bank BUMN. Dalam kacamata Lana, beberapa waktu lalu BI mau melihat tiga dari empat faktor penentu bunga kredit. Keempat komponen bunga kredit adalah profit margin, risk premium, over head cost, dan cost of fund.

“Cost of fund kita pelit karena deposan besar minta bunga lebih tinggi dari bunga LPS (lembaga penjamin simpanan). Untuk mendapatkan dana besar bank kita harus memberikan bunga di atas bunga LPS sebesar 6,25%, deposan besar paling tidak minta bunga 7%-7,5%. Profit margin mereka 2%, over head cost sekitar 2%, dan risk premium sekitar 2%. Ketiga komponen ini sudah mencapai 6% sehingga bunga kredit kita mencapai 13%”, jelas Lana.

Seharusnya, kata Lana, ketiga komponen ini bisa ditekan agar bunga kredit turun. Termasuk komponen over head cost dimana di dalamnya terdapat unsur gaji, tantiem, bonus, dan lain sebagainya. “Tapi kalau komponen ini diturunkan sehingga mempengaruhi keuntungan bank, pasti ada sentimen negatif bagi saham-saham perbankan BUMN yang mengakibatkan koreksi besar-besaran di lantai bursa”, tandas Lana lagi.

Pemburu Rente

Di sisi lain, ekonom kepala LIPI Dr. Latief Adam menilai sangat aneh bila perbankan terutama bank BUMN tidak segera mengikuti penurunan sukubunga yang ditetapkan oleh pemerintah. “Hal itu menunjukkan ada ketidakefisienan dalam sistem perbankan Indonesia,” ujarnya kemarin.

Latief mengatakan bahwa selama periode 2002-2011, perbankan nasional lebih bersifat rent seeker (pemburu rente), sehingga menetapkan keuntungan yang besarannya tidak wajar. “Angka keuntungan yang wajar misalnya 2%, tetapi perbankan menetapkan 3% lebih”, tuturnya.

Dia membandingkan dengan perbankan di China yang sangat efisien dalam operasionalnya. Sehingga, begitu bank sentral menetapkan penurunan suku bunga, perbankan negara dan swasta mereka segera ikut menurunkan sukubunga. “Tetapi di Indonesia saya melihat adanya asimetri dalam perilaku bankir kita,” katanya.

Menurut Latief, perbankan segera menaikkan sukubunganya, begitu Bank Indonesia menaikkan bunga BI Rate. Tetapi anehnya, begitu suku bunga diturunkan, mereka tidak segera ikut menurunkannya.

Dia tidak melihat peranan bank BUMN sebagai market leader dalam sistem perbankan nasional. Padahal, bank BUMN sebagai market leader mempunyai total aset sekitar 35%-40% dari aset perbankan nasional. “Itu menunjukkan bahwa sebenarnya perbankan kita lebih mengandalkan dana pihak ketiga (DPK) dalam operasionalnya,” kata Latif.

Dia mengatakan bahwa pemerintah sebagai pemilik saham bank BUMN menetapkan dividen 2011 tidak bertambah cukup signifikan dibandingkan 2010. Hal itu menunjukkan bahwa cost of fund perbankan kita terlalu tinggi. Menurut Latief, mengenai adanya indikasi bahwa perbankan mempunyai cost of fund tinggi karena sebagian besar dipergunakan untuk alokasi fee, tantiem atau bonus top manager, dia tidak mengetahuinya secara persis. “Namun dari sisi ini perlu ada transparansi dalam penggajian dan remunerasi para top manager perbankan,” katanya. Kalau ada transparansi seperti itu, maka akan ketahuan di titik mana terjadi pemborosan dana operasioanl perbankan. iwan/munib/agus/rin

.

BERITA TERKAIT

Rupiah Melemah 0,24% Masih Dianggap Wajar

      NERACA   Jakarta - Tingkat pelemahan nilai tukar rupiah saat ini yang sebesar -0,24 persen (year to…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…