“Kuncinya” Ada di Bank BUMN - PENURUNAN SUKU BUNGA KREDIT

Jakarta – Ketika BI Rate naik, seketika itu juga bank-bank umum menaikkan tingkat suku bunga kredit. Namun, ketika suku bunga acuan tersebut turun, perbankan nasional selalu meminta waktu hingga tiga bulan dengan dalih penyesuaian. Padahal, seperti dikatakan Guru Besar FE Univ.Brawijaya Prof Dr. Ahmad Erani Yustika, sebenarnya mereka bisa menurunkan suku bunga kredit dengan cepat asalkan Bank Indonesia mau mengambil tindakan terhadap bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

NERACA

“Bank BUMN sebagai market leader yang mengelola 60% dana pihak ketiga harus lebih dahulu menurunkan suku bunga kredit perbankan. Kalau itu terjadi, saya yakin bank-bank swasta akan mengikuti. Oleh karena itu, bank BUMN diharapkan tidak terlalu boros dalam penggunaan BOPO, jangan sampai di atas 80%. Kalau itu terjadi dan dibiarkan saja maka sampai kapan pun suku bunga kredit perbankan tidak akan berangsur turun”, papar Erani kepada Neraca, Minggu (20/11).

Hal itu diamini Dekan FE Univ.Trisakti Prof Dr Sofyan S. Harahap. Menurut dia, bank-bank BUMN harus menjadi leader dalam penurunan bunga pinjaman. Pasalnya, lanjut dia, bagaimana pun tanpa dimulai lebih dulu oleh bank BUMN, bank lain akan sulit menurunkan bunga pinjaman karena pada praktiknya mereka mengikuti kebijakan empat bank besar milik BUMN.

“Bulan depan, BNI sudah mengumumkan menurunkan suku bunga pinjaman. tapi sebenarnya kebijakan BI menurunkan suku bunga acuan akan sulit diikuti dengan penurunan bunga kredit karena aturan itu pada dasarnya bukan perintah dari bank sentral, tapi hanya imbauan”, ungkap Sofyan kemarin.

Menurut dia, keengganan bank BUMN segera turunkan suku bunga juga tidak lepas dari kontrak atau perjanjian yang telah dibuat perbankan selama masa sebelumnya. “Mereka juga punya cost of fund. Tapi untuk ke depan, dengan turunnya BI Rate, bank akan ikut menurunkan suku bunga, karena kalau tidak dilakukan, mereka tidak akan laku. Kalau mereka tidak ikut pasar, maka perbankan juga akan ditinggalkan. Ini soal hukum pasar. Ini masalah persaingan di industri perbankan”, papar Sofyan lagi.

Dalam kajian Sofyan, perbankan nasional punya bunga kredit yang tinggi karena cost of fund mereka besar yang diakibatkan tidak efisiennya bank nasional. Apalagi dengan hukum pasar, dimana BI tidak punya wewenang memerintahkan turunkan suku bunga karena memang tidak ada aturannya. “Makanya tidak salah juga bank tidak menurunkan suku bunga. Aturan BI itu sifatnya hanya himbauan. Meski pun bank-bank nasional punya asosiasi, di internal mereka juga saling bersaing. Jadi, BI Rate turun ini harusnya menjadi momentum buat persaingan mereka”, tukas Sofyan.

Hal senada juga disebut ekonom Undip Semarang Nugroho SBM, bahwa perbankan menurunkan suku bunga kredit harus dipelopori oleh bank BUMN. Nugroho memperkirakan belum adanya penurunan suku bunga kredit karena bank mengalami inefisiensi seperti dibutuhkannya biaya pembangunan gedung dan ATM yang kemudian anggaran tersebut dibebankan kepada nasabah.

Oleh karena itu, lanjut Nugroho, seharusnya BI dapat memberikan sanksi kepada perbankan yang tidak menurunkan suku bunga kreditnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peraturan BI, misalnya adanya ketentuan spread antara BI Rate dengan deposito serta antara BI Rate dengan suku bunga kredit. "Tentukan spread dan jika bank tidak melakukannya, maka dapat dikenai sanksi. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menurunkan suku bunga kredit," tandas Nugroho.

Sedangkan dosen FEUI Aris Yunanto merujuk Bank BRI dan Bank Mandiri sebagai bank besar apabila langsung menurunkan suku bunga pinjaman secara drastis akan langsung merepotkan karena ini menyangkut efisiensi dari bank tersebut. “Kalau dilihat dari tingkat besaran Bank BTN dan Bank BNI memang agak berbeda. Jadi, mereka cenderung lebih berani untuk menurunkan suku bunga pinjaman lebih dahulu”, kata Aris, Minggu.

Oleh karena itu, Aris berharap, Bank Indonesia sebagai regulator dapat memerintahkan bank BUMN menurunkan suku bunga pinjaman, karena ini terkait dengan pergerakan perbankan di Indonesia. Apabila bank BUMN segera menurunkan suku bunga pinjaman otomatis akan diikuti bank swasta nasional lainnya.

Tetap Tinggi

Sementara Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Perry Warjiyo mengatakan, selisih atau spread suku bunga perbankan di Indonesia sangat tinggi yaitu rata-rata 6,07% pada September lalu yang membuat suku bunga pinjaman sulit diturunkan. "Spread suku bunga perbankan masih terlalu tinggi. Kita akan coba menurunkannya dengan membuat benchmark pada komponen suku bunga pinjaman yaitu di overhead cost, profit margin dan risk premium," kata Perry.

Menurut Perry, dari empat komponen suku bunga pinjaman yang harus diumumkan bank dalam Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), selama ini hanya komponen biaya dana sebesar 6,5 % (rata-rata) yang sudah mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini, sehingga BI tidak akan memberikan patokan terbaik untuk menurunkan komponen ini.

Namun untuk biaya overhead, yang saat ini rata-rata sebesar 2,9%, justru mengalami peningkatan sejak 2001 yang rata-rata sebesar dua persen. Begitu pula mengenai profit margin yang rata-rata 1,7% mengalami kenaikan dibanding sebelumnya sekitar 1,5%, dan komponen risk premium yang saat ini rata-rata 1,3%, atau naik dari posisi sebelumnya 1,1%. iwan/munib/rin

BERITA TERKAIT

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuannya pada November 2018 menjadi enam persen,…

Bank Mandiri Tawarkan KPR Bunga 6,5%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menawarkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga tetap…

Ada Apa PLN Kota Bekasi?

Dalam pekan ini sudah ada pemadaman listrik antara lain di Perumahan Irigasi Danita RW 14, Bekasi Jaya, Kota Bekasi (12/11/2018),…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Ketua BKBM: Kemaritiman Sediakan 45 Juta Lapangan Kerja

NERACA Jakarta - Ketua Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim (BKBM) Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa sektor kemaritiman memiliki potensi lapangan kerja…

INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM DAN MEMILIKI TANAH SUBUR - Kepala Bappenas Prihatin Kondisi Nelayan Miskin

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi nelayan di Indonesia. Dia melihat petani dan…