Waspadai Gejolak Kurs Rupiah pada 2012 - DAMPAK KRISIS EROPA

Jakarta – Pemerintah Indonesia diminta mewaspadai dampak krisis Eropa, khususnya untuk mengantisipasi gejolak nilai tukar (kurs) rupiah terhadap valuta asing, mengingat ancaman krisis itu diperkirakan akan merambah ke negeri ini pada awal tahun 2012. Sementara Bank Indonesia (BI) menyiapkan enam strategi kebijakan untuk menghadang krisis tersebut.

NERACA

Menurut ekonom LIPI Agus Eko Nugroho, semua pihak harus mewaspadai dampak krisis Eropa Barat di sektor moneter. Karena sisi moneter akan sangat tergantung dari pemulihan krisis di Eropa Barat. “Termasuk kemungkinan rupiah akan terdepresiasi cukup signifikan. Makanya BI harus terus menyikapi dengan benar kemungkinan nilai rupiah akan terguncang,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (15/11).

Agus Eko memprediksi, sulit mengharapkan nilai rupiah terapresiasi rupiah di tahun depan. Bahkan, akhir tahun 2011 nilai rupiah diperkirakan akan melemah sekitar Rp 9 ribu/US$ seiring dengan krisis Eropa dan Amerika yang belum kunjung pulih.

Selain itu, Agus Eko mengatakan Indonesia juga perlu mewaspadai beberapa aspek. Pertama, ekspor kita untuk beberapa komoditas akan mengalami penurunan. Kedua, perlambatan ekonomi negara maju yang diikuti perlambatan ekonomi negara emerging market seperti China dan India akan menurunkan angka investasi, baik PMDN maupun PMA. Di lain pihak, impor Indonesia juga akan mengalami perlambatan.

Sebelumnya Direktur Bank Dunia yang juga mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, pemerintah untuk memperhatikan dampak krisis ekonomi di Eropa terhadap perekonomian di Indonesia. Krisis di Eropa bisa mengganggu sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata di negara berkembang.

"Seluruh proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia saat ini sedang dalam proses untuk dievaluasi kembali karena krisis terjadi di Eropa sudah pasti akan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi dunia," ujarnya.

Saat ini banyak negara maju yang memprediksi ekonominya akan menurun sekitar 0,6% akibat krisis di Eropa. Di kawasan Asia, perekonomian juga akan menurun.

Jurus Penangkal

Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo mengatakan enam strategi tersebut adalah mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Meningkatkan efisiensi intermediasi dan menyiapkan ketahanan perbankan nasional serta daya saing menghadapi persaingan bebas.

Lalu meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memperkuat antisipasi dampak krisis global dengan membangun mekanisme pencegahan krisis, meningkatkan peran BI dalam pemberdayaan sektor riil, dan meningkatkan tata kelola manajemen BI

"Untuk yang pertama, kebijakan moneter BI yang sudah berjalan baik dengan mendorong suku bunga turun perlu terus diupayakan. Penurunan suku bunga acuan diharapkan bisa diikuti penurunan suku bunga perbankan baik simpanan atau pinjaman sehingga meningkatkan efektivitas perekonomian," kata Perry, kemarin.

Sementara soal siasat yang kedua, Perry mengatakan BI terus mengupayakan agar bunga kredit bank turun dengan cara efisiensi perbankan.

Untuk kebijakan ketiga, Perry menjelaskan upaya BI meningkatkan daya saing Indonesia melalui peningkatan efisiensi sistem pembayaran lewat pembentukan National Payment Gateway, yang tujuannya memudahkan masyarakat bertransaksi dan juga untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

"Keempat, saat ini BI sedang menyusun mekanisme antisipasi dampak krisis global dengan membangun mekanisme pencegahan krisis atau protokol manajemen krisis terkait nilai tukar dan perbankan. Protokol ini akan disinergikan dengan pemerintah," kata Perry.

Perry mengakui, dampak ini diperkirakan akan sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian dunia terutama terhadap negara-negara maju, baik negara Uni Eropa maupun Amerika. Ada dua dampak yang signifikan bagi Indonesia, yang pertama adalah dampak keuangan dan sektorial.

“Saat ini kita telah mengalami dampak keuangan, bukan berarti dampak di sektor riil tidak ada, namun belum terlihat,” ujarnya.

Selain itu dampak krisis ekonomi global belum begitu terasa di sektor ekspor. Karena ketergantungan terhadap negara-negara maju sudah mulai berkurang. Data BI menjelaskan saat ini ekspor Indonesia ke Amerika mencapai 8%, padahal sepuluh tahun yang lalu bisa mencapai 17%. Ekspor dari Indonesia ke Uni Eropa mencapai 10%, ke ASEAN mencapai 20% dan ke China sebesar 16%.

Menurut pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih, peringatan Bank Indonesia (BI) agar mewaspadai gejolak kurs rupiah di awal 2012 mendatang adalah tepat. Lana menilai, ketidakpastian perekonomian Eropa dan isu Uni Eropa akan bubar tidak bisa diukur seberapa besar dampak, khususnya sektor moneter.

“Legislatif Jerman telah setuju (Uni Eropa bubar). Mereka sebenarnya enggan membantu negara-negara anggota karena uangnya diambil dari pajak rakyat Jerman,” jelas Lana kemarin.

Lana menegaskan, dengan mengadopsi sistem devisa bebas sejak 1999 silam, Indonesia tidak akan mampu mencegah capital outflow, kecuali direvisi. “Nilai tukar rupiah kita jangan sampai tergerus diatas Rp 9.300 per dolar AS. Itu posisi paling rawannya,” kata dia.

Namun menurut Krisna Wijaya, pengamat perbankan, krisis yang terjadi di Amerika dan Eropa tidak akan akan dirasakan dampaknya di Indonesia. Tetapi, soal nilai tukar dinilainya tidak ada masalah. Pasalnya, untuk hal ini BI telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. “Saat ini kan BI selalu berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah,” katanya.

Kondisinya akan berbeda jika BI tak mampu menstabilkan nilai tukar rupiah, seperti kejadian pada 1998/99. Karena keadaan seperti ini yang menjadi masalah. Dimana nilai tukar kita sangat rendah dibandingkan dolar, sementara utang kita dalam bentuk dolar. ”Kalau kondisinya seperti ini saya yakin krisis akan segera menghampiri,” tegasnya.

Sementara itu, persoalan devisa Indonesia saat ini dinilai Krisna sudah cukup baik untuk menghadang krisis. Karena cadangan devisa Indonesia telah mencukupi untuk melakukan impor selama 6 bulan. “Berbeda kalau kejadiannya seperti 1998/99, kita membutuhkan devisa yang lebih besar lagi daripada yang ada saat ini,” tutupnya. bari/ahmad/ardi/munib

BERITA TERKAIT

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Sektor Riil - Kinerja Sektor Manufaktur ‘Tancap Gas’ pada Triwulan I-2019

NERACA Jakarta – Sektor industri manufaktur sepanjang triwulan I tahun 2019 menunjukkan kinerja positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prompt…

Dampak MRT Masih Belum Terasa Terhadap Kinerja Properti

Dampak MRT Masih Belum Terasa Terhadap Kinerja Properti NERACA Jakarta - Pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) yang diresmikan beberapa waktu…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…