Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Menyimak data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, produk domestik bruto (PDB) per kapita selama periode sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu kian meningkat.

Namun, peningkatan pendapatan masyarakat tersebut belum diikuti oleh pola pengelolaan keuangan yang baik. Menurut data BPS, keinginan masyarakat untuk menabung akibat peningkatan pendapatan (marginal propensity to save) selama periode 2003-2012 cenderung menurun. Sebaliknya dalam periode yang sama keinginan masyarakat untuk konsumsi (marginal propensity to consume) cenderung meningkat.

Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi terwujudnya industri jasa keuangan yang lebih inklusif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini gencar mendorong perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan. Melalui kerjasama dengan pemerintah maupun jasa keuangan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK  Muliaman D Hadad, peningkatan akses keuangan dapat dilaksanakan melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang bersifat mikro. Sesuai kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

”Akses produk dan jasa keuangan ini tidak boleh eksklusif, namun harus inklusif. Jadi tidak ada satu pun keluarga, atau anggota masyarakat yang tidak masuk radar jasa keuangan,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.  

Apalagi meningkatnya akses keuangan ini akan membuat masyarakat di daerah dapat lebih dekat dan dapat terbantu dengan produk dan jasa keuangan. Untuk mendorong keuangan inklusif, OJK sekarang fokus perhatiannya pada upaya meningkatkan terlebih dahulu pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Artinya, seluruh lapisan masyarakat perlu memahami secara menyeluruh kelebihan, dan manfaat, begitu juga dengan kekurangan dari setiap produk dan jasa keuangan.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur untuk mendekatkan produk dan layanan tersebut dengan masyarakat luas juga harus tersedia. Seperti implementasi layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka inklusi keuangan, Laku Pandai, pada 2015 mampu mendorong tersedianya akses keuangan ke daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan kantor lembaga keuangan. Alhasil semakin luas masyarakat yang akan tersentuh oleh layanan keuangan.

Dengan literasi keuangan yang memadai berarti menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan keuangan (financial capability). Ini berarti juga melengkapi individu dengan keterampilan praktis yang memungkinkan mereka untuk mengelola dana, meminimalkan risiko, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Adapun terbukanya akses keuangan baru merupakan satu sisi dari mata uang. Sisi lainnya yang tidak dapat dipisahkan adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat. Dengan cara demikian, ketimpangan ekonomi dan sosial masyarakat dapat teratasi dengan membekali masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai terutama tentang manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan. Semoga!