Industri Tekstil Siap Bersaing di Pasar Global - Ade Sudrajat Usman, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

Industri tekstil mengaku yang paling siap menyongsong Indonesia kembali bergabung dalam perdagangan bebas Trans Pacific Partnership (TPP). Namun, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi untuk ekspor pakaian jadi agar mendapat fasilitas dari perjanjian tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mengatakan, ada ketentuan dalam TPP yang harus dipatuhi untuk mendapat fasilitas pemotongan tarif. Salah satunya adalah yarn forward atau atau rule of origin. ”Jadi ekspor pakaian jadi yang ingin mendapat pemotongan tarif, proses pembuatanya mulai dari benang hingga kain garmen dilakukan oleh negara anggota TPP,” kata Ade

Jika sudah memenuhi aturan tersebut, ekspor pakaian jadi baru mendapatkan pemotongan bea masuk hingga 0%. Ade menjelaskan, saat ini Indonesia beruntung sudah memiliki industri tekstil dari hulu hingga hilir. Hanya, kapas dan finishing tekstil yang belum dimiliki. ”Spinning kita sudah bagus, mungkin aturan itu akan mendapatkan dari negara lain seperti Malaysia,” kata Ade.

Makanya, Ade mengatakan, industri tekstil yang paling siap saat Indonesia masuk dalam TPP. ”Spining kita bagus, hanya tekstil finishing seperti pemberian warna, desain, dan cetak gambar yang kurang,” imbuhnya.

Sebagai informasi, sudah ada 12 negara yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership yaitu Amerika Serikat, Canada, Chile, Japan, Brunei Darusalam, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Vietnam, Singapura, dan Australia. Saat ini bea masuk garmen ke Amerika Serikat mencapai 17,5 %. ”Dibandingkan Vietnam bisa hanya 5 %,” kata Ade.

Ade mengatakan, TPP merupakan kebutuhan mendasar bagi pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan devisa. Namun, menurut dia, meski tergabung dalam TPP merupakan kesempatan yang mumpuni, pemerintah harus tetap realistis dalam perundingan nantinya. "Kita pun harus realistis dalam berunding dengan AS. Bukanlah suatu hal yang mudah, yang pasti mereka akan menempatkan tuntutan setinggi langit, mengapa kita juga tidak demikian?" ujar Ade.

Menurut Ade, Indonesia dan AS akan saling membutuhkan dan bergantung baik dari segi ekonomi dan politik. Kesamaan ini yang harus dijadikan kesamaan fundamental perundingan. Selain itu dibutuhkan ahli hukum yang ahli dalam bidang perundingan TPP. "Kami pengusaha yang berkepentingan bisa diajak berkontribusi positif ke arah tersebut," ujar dia.

Ade mengatakan, Indonesia mulai ekspor TPT ke AS dan dunia pada 1984, namun dalam 5 tahun terakhir mengalami stagnasi, kalaupun naik hanya 2-3 persen. Tahun ini pun ekspor TPT diperkirakan hanya sekitar US$ 12,9 miliar. Sementara Vietnam yang baru ekspor pada 2000, capaian ekspor TPT ke dunia mendekati US$ 25 miliar.Menurut dia, bila perundingan TPP berjalan dengan baik maka ekspor Indonesia akan naik tiga kali lipat dalam kurun lima tahun dan serapan tenaga kerja bisa bertambah 4 juta orang."Industri tekstil sudah siap bersaing dengan negara-negara yang tergabung dalam TPP. Dengan mengedepankan kepentingan nasional yakni membuka lapangan kerja yang luas dan menghasilkan devisa yang besar," ujar Ade.

Dia menjelaskan, kemitraan Indonesia dalam TPP dengan Amerika Serikat dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa (UE) dinilai sangat penting. “Kita sadar hal ini merupakan kebutuhan yang mendasar bagi pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan devisa, begitu pula bagi AS dan UE. Jadi kemitraan tersebut sangat dibutuhkan,” jelas dia.

Ade menjelaskan, tahun 2014 ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Inodonesia ke AS sebesar US$ 7 miliar.“Kami berharap kalau jadi perundingan ini (TPP dan CEPA) bisa rampung tahun 2018,” jelas dia.

Menurut dia, masalah untung rugi dalam suatu perjanjian selalu ada, sangat tidak mungkin dalam situasi dan kondisi dapat untung semua “You win some, you lose some. Yang penting kita menempatkan pondasi bagi kepentingan kita yang kokoh, yakni FTA harus sanggup menghasilkan lapangan kerja dan devisa yang melimpah,” tegas dia.

Ade melanjutkan, setiap FTA harus diberikan ruang untuk renegoisasi berdasarkan sifat sektor tertentu dan dalam jumlah tertentu. Secara fundamental, kata dia, Indonesia harus memiliki database yang terintegrasi di berbagai sektor ekonomi dan sosial secara nasional. Hal ini penting sebagai bahan dasar untuk mengambil berbagai keputusan strategis."Dari sisi industri TPT, bergabungnya Indonesia dengan TPP akan banyak menguntungkan, karena untuk pengembangan pasar. Namun, pemerintah harus mempelajari apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi secara mendetail," tukasnya.

Sejauh ini, kata dia, syarat antara lain mengenai ketenagakerjaan dan lingkungan tidak ada masalah. “Industri garmen Indonesia itu kuat, yang melemahkan selama ini adalah masuknya barang-barang ilegal. Ini yang harus diperangi. Kalau untuk bersaing secara fair, kita bisa,” kata dia.

Ade mengatakan, jika Indonesia tidak bergabung dengan TPP, maka dipastikan akan sulit untuk bersaing masuk ke negara yang memiliki pasar besar seperti AS, karena Indonesia akan langsung kalah dengan anggota TPP lainnya yang mendapatkan banyak kemudahan. “Lawan Vietnam saja kita langsung kalah, karena Vietnam sudah bergabung dengan TPP,” jelas dia.

Menurutnya, ada beberapa sektor di mana Indonesia bisa bersaing seperti industri tekstil, sepatu serta makanan dan minuman."Cuma nanti tinggal 'based-on product'-nya. Kalau 'based on commodity' misalnya di sektor makanan minuman seperti susu, cokelat. Kalau misal berbahan baku daging, mungkin kita belum tentu kompetitif karena di sana (luar negeri) juga penghasil daging," katanya.

Ade menuturkan, dengan bergabung bersama TPP, produk buatan Indonesia bisa menikmati sejumlah keuntungan seperti bebas bea masuk. Jika tidak bergabung dengan TPP, menurut Ade, produk Indonesia bisa kena bea masuk sebesar 12 persen hingga 15 persen sehingga tentu tidak mampu bersaing.

Kendati banyak pihak menilai belum saatnya bergabung dalam TPP, Ade menjelaskan, Indonesia juga punya kesempatan lantaran ada klausul yang memungkinkan negara yang ikut bergabung untuk mengusulkan waktu persiapan. "Jepang bahkan butuh waktu sampai 30 tahun untuk produk tertentu seperti pertanian," katanya.

Dengan demikian, peran pemerintah adalah mendorong tenggat waktu tersebut untuk menyiapkan diri. Ade menambahkan, bergabung dalam TPP tidak semata menjadikan Indonesia sebagai pasar, melainkan juga mendorong Tanah Air untuk meningkatkan standar produk. "Tapi memang ada yang siap dan perlu waktu. Jadi seharusnya tidak ada yang tidak siap. Tinggal ada yang langsung siap dan ada yang perlu waktu untuk persiapan," katanya. (iwan)

BERITA TERKAIT

Selamatkan Masa Depan 250 Ribu Siswa Keluarga Ekonomi Lemah

KCD Wilayah III‎ Disdik Jawa Barat, H.Herry Pansila M.Sc    Saatnya Untuk selamatkan 250 Ribu Siswa dari Keluarga Ekonomi tidak…

Aktivis Masjid Yang Kini Menjabat Sebagai Menteri - Idrus Marham, Menteri Sosial Republik Indonesia

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Perjalanan karier Idrus sebagai…

Proses Belajar Tak Mengenal Batas - Diding Sudirdja Anwar, Presdir Perum Jamkrindo

“Jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar. Meski sudah berada di posisi puncak sebuah perusahaan, jangan pernah berpuas diri. Teruslah belajar,…

BERITA LAINNYA DI PROFIL

Selamatkan Masa Depan 250 Ribu Siswa Keluarga Ekonomi Lemah

KCD Wilayah III‎ Disdik Jawa Barat, H.Herry Pansila M.Sc    Saatnya Untuk selamatkan 250 Ribu Siswa dari Keluarga Ekonomi tidak…

Aktivis Masjid Yang Kini Menjabat Sebagai Menteri - Idrus Marham, Menteri Sosial Republik Indonesia

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Perjalanan karier Idrus sebagai…

Proses Belajar Tak Mengenal Batas - Diding Sudirdja Anwar, Presdir Perum Jamkrindo

“Jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar. Meski sudah berada di posisi puncak sebuah perusahaan, jangan pernah berpuas diri. Teruslah belajar,…