NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah bersikap hati-hati dalam menentukan pengelolaan kilang minyak dan gas terkait dengan blok Masela di kawasan Maluku."Karena proyeknya besar jadi harus hati-hati," ujarnya seusai menghadiri acara "Indonesia Summit 2016" di Jakarta, Kamis (25/2).

Menurut Wapres, pemerintah dalam mengambil keputusan terkait proyek blok Masela harus lebih berhati-hati agar hitungannya juga harus baik. Sedangkan terkait kontroversi apakah pengelolaan dilakukan secara "off shore" (lepas pantai) atau di darat, Jusuf Kalla mengatakan akan diambil keputusan untuk segera."Kami menunggu hari yang baik (untuk mengambil keputusan terkait blok Masela)," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Maluku bertemu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto dan Suharso Monoarfa di Jakarta, Selasa (16/2), terkait pengelolaan Blok Masela sekaligus berharap agar kilang minyak dan gas di daerah itu dibangun di darat, bukan di laut.

Menurut Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl-Oek Engelina Pattiasina kepada pers di Jakarta usai pertemuan itu mengemukakan, Wantimpres akan menyampaikan masukan pemikiran dan sikap para tokoh Maluku yang menginginkan agar pembangunan kilang Blok Migas Masela dibangun di darat kepada Presiden Joko Widodo.

Sidarto didampingi Suharso Monoarfa menerima masukan para tokoh Maluku dari berbagai elemen itu sekitar dua jam. Engelina selaku pimpinan rombongan membuka dan sekaligus menutup pertemuan yang berlangsung di Kantor Wantimpres tersebut.

Engelina menegaskan, posisi para tokoh dan keinginan hampir semua elemen masyarakat Maluku bahwa pembangunan kilang di darat bukan saja penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga pengakuan akan keberadaan Blok Masela sebagai bagian dari wilayah adat Maluku.

"Sikap kami jelas, pembangunan kilang di darat akan berdampak sangat positif bagi rakyat Maluku. Pengaruhnya jauh lebih besar ketimbang kilang dibangun di laut lepas," ujarnya seperti dikutip Antara.

Karena itu, kata Engelina, Wantimpres perlu secepatnya menyampaikan hal ini kepada Presiden agar mengambil keputusan yang tepat. 

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya belum mengkaji skema dana untuk pengembangan kawasan Blok Masela.

"Dana yang anda sebutkan itu kita belum bicara, tapi yang penting adalah pembangunan kawasan Maluku dan sekitar Masela, begitu proyek masela dijadikan, bukan seperti dulu. Dulu di Arun, (pembangunan) di Arun saja. Nah sekarang bagaimana kita kaitkan ini dengan pembangunan regional," ujar Sofyan di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurut Sofyan, pembangunan Blok Masela harus memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, ekonomi Provinsi Maluku dan juga berdampak (spill over) ke provinsi di sekelilingnya.

"Dananya nanti kita pikirkan, apakah dana dari participating interest (PI/saham partisipasi) pemerintah daerah atau APBN. Yang penting bagaimana kemaslahatan masyarakat dan pembangunan regional terjadi," ujar Sofyan.

Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo sendiri masih belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela apakah "off shore" (lepas pantai) atau "on shore" (daratan) Presiden masih mengkaji seluruh aspek Proyek Masela. Mengingat besaranya skala dan kompleksitas proyek gas blok Masela, keputusan harus dibuat dengan sangat berhati hati.

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan Presiden tengah mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya aspek komersial dan teknis, tetapi juga aspek sosial, kultur, ekonomi, sampai dengan pengembangan kawasan setempat.

Pada saat ini, Presiden sudah mendengar berbagai masukan dan sudah memahami argumen argumen dari berbagai pihak, baik yang berpendapat membangun kilang di laut maupun membangun kilang di darat.

Perhatian utama Presiden adalah bagaimana masyarakat Maluku Selatan dan Maluku keseluruhan memperoleh manfaat secara maksimal, dari keberadaan proyek gas Masela tersebut, tetapi tentu juga memberi manfaat yang maksimal bagi negara. mohar