Sulitnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau Small & Medium Enterprises mendapatkan permodalan adalah cerita lama yang dinilai jadi hambatan pengembangan daya saing sektor UKM, ditengah gempuran produk asing di pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rupanya permasalahan ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara berkembang pada umumnya. Maka guna memudahkan sektor UKM mendapatkan permodalan di pasar modal, pekan lalu lembaga otoritas pasar modal negara berkembang dan negara maju berkumpul pada Konferensi Organization of Security Commission (IOSCO) The Growth and Emerging Markets Committee (GEM-C) untuk mencari solusi bagaimana memudahkan UKM mendapatkan pendanaan di pasar modal.

Hal ini sangat beralasan, karena sektor UKM dirasakan pentingnya bagi negara berkembang dalam menggerakkan roda ekonomi dan termasuk Indonesia yang mempunyai pengalan, betapa kokohnya sektor UKM terhadap krisis ekonomi. Kondisi ini membuat pemerintah menaruh harapan besar terhadap eksistensi sektor UKM untuk berperan lebih besar lagi. Indonesia memiliki jumlah mencapai 56,2 juta unit dan mampu menyerap 97,2% tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada, sementara UMKM Indonesia menjadi jumlah yang terbesar di bandingkan negara lain.

Begitu strategisnya peranan UKM, menjadi dorongan dan komitmen bagi OJK untuk mempermudah UKM mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan untuk memperkuat modalnya sebelum menjadi perusahaan publik. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman bilang, selama ini kendala yang dialami sebagian besar UKM adalah sulitnya mendapat akses pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya. Apalagi perusahaan yang belum lama beroperasi (start up) tidak memiliki track record untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

OJK akan membuka akses pendanaan yang lebih besar untuk UKM dari Modal Ventura. Investasi pembiayaan berupa penyertaan modal ini dinilai lebih efektif untuk mengembangkan bisnis UKM. Nantinya, UKM bekerja sama dengan Modal Ventura hingga permodalan mencukupi dan menjadi bankable. Dengan begitu, UKM bisa memenuhi persyaratan untuk melantai di pasar modal dan mendapat akses pendanaan dengan skala yang lebih besar. Isu ini muncul bukan tanpa alasan. OJK dan IOSCO menilai, UKM akan memiliki peran besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. ”Kami ingin produk-produk keuangan bisa menjangkau seluruh level model. Sehingga perusahaan yang tadinya unbankable bisa menjadi bankable dan kemudian IPO," ujarnya.

Siobhan Clearly, Head of Research & Public Policy, World Federation of Exchanges mengatakan, masalah utama dari UKM di pasar modal adalah soal kemampuan pasar menyerap saham UKM dan juga likuiditasnya. Namun, hal itu bisa dilakukan dengan membuat program market maker. "Bisa ada broker atau private bankers yang menjamin saham itu diserap," imbuhnya.

Papan Akselerasi

Nurhaida, Kepala Eksekutif Modal OJK menambahkan, OJK juga mengkaji untuk membuat papan akselerasi bagi UKM yang berniat melantai di bursa. Nantinya OJK akan memberi bantuan untuk mengakses pendanaan bagi UKM yang tercatat di papan akselerasi sehingga memenuhi persyaratan untuk IPO. OJK dan BEI juga akan membuat papan perdagangan khusus saham-saham UKM. Regulasi baru ini diharapkan bisa meluncur pada Juni 2016 mendatang. "Kalau sudah semakin berkembang nilainya, bisa pindah ke papan pengembangan atau papan utama," ujar Nurhaida.

Nurhaida sendiri mengakui, masih banyak hal yang perlu dikembangkan dan dipersiapkan bagi sektor UKM untuk masuk pasar modal melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO)."Banyak hal yang perlu diperhatikan, salah satunya jumlah saham yang dikeluarkan ke publik. Bisa dibayangkan jumlah saham yang dikeluarkan oleh sektor UKM, tidak terlalu banyak. Sehingga apa yang terjadi? likuiditasnya rendah," katanya.

OJK lanjutnya, juga menyiapkan market maker untuk menjaga likuiditas saham-saham UKM. Selain itu, otoritas juga bisa memberi berbagai insentif untuk persyaratan IPO UKM. Ia menyebut, misalnya dalam beberapa negara, ada kebijakan relaksasi pajak sebagai insentif untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio, dealer driven dan market maker dinilai cara yang tepat untuk membuat likuiditas saham UKM nantinya likuid. Sebelum itu terealisasi, lanjut dia, pihaknya akan terus mencermati dan memastikan agar saham sektor UKM kelak dapat diserap investor dan likuid (mudah ditransaksikan)."Ada satu hal menarik yang selalu saya cari, yakni keberpihakan. Bicara insentif. Bagaimana insentif untuk investornya dan calon emiten UKM-nya supaya biayanya tidak mahal dan sahamnya likuid," kata Tito.

Menurut dia, ada dua model yang memungkinkan dipilih agar saham UKM diminati investor yakni membuat bursa khusus untuk saham-saham UKM atau menyediakan papan khusus saham-saham UKM di luar dari papan utama dan papan pengembangan yang sudah ada saat ini di BEI."Kalau membuat Bursa itu tidak murah, mahal. Butuh orang lagi. Kita juga sedang membuka cabang khusus di Surabaya. Kemungkinan membuat papan tersendiri bagi saham UKM," paparnya.

Sementara Satrio Utomo, Kepala Riset Universal Broker Indonesia mengatakan, sebenarnya jika perusahaan yang masuk ke bursa memiliki prospek menarik, tidak diperlukan market maker. "Likuiditas bisa bertambah ketika prospeknya memang bagus," imbuhnya.

Menurutnya, otoritas bursa tetap harus menyaring emiten yang masuk bursa. Pasalnya selama ini pun masih ada perusahaan yang masuk bursa dengan kondisi finansial babak belur. "Jangan sampai karena mereka berusaha menambah modal untuk IPO, jadi utangnya menggunung," tandasnya.

Selain itu, IOSCO GEM-C juga membahas antisipasi serangan kejahatan berbasis internet atau kejahatan siber (cyber crime) di industri pasar modal. Kata Sekretaris Jenderal IOSCO,  David Wright, kejahatan berbasis internet sudah menjadi masalah yang cukup serius seiring dengan perkembangan teknologi. Dirinya menilai, penting bagi para pengawas pasar modal untuk mempelajari jenis-jenis 'cyber crime' yang mungkin menyerang negaranya. (bani)