NERACA

Jakarta – Besarnya dominasi kepemilikan investor asing di instrument investasi surat utang pemerintah, tentunya memberikan kekhawatiran tersendiri. Oleh karena itu, guna memberikan keseimbangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan mensyaratkan industri dana pensiun (Dapen) dan asuransi untuk menginvestasikan dana kelolaannya minimum 20% ke surat berharga negara.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya akan menyerukan dana pensiun atau asuransi perbesar kepemilikan di instrument surat berharga negara.”Kita masih kaji syarat minimumnya, tapi di sekitar 20%,"ujarnya di Jakarta, Senin (23/11).

Muliaman mengatakan, pihaknya sedang memfinalisasi peraturan tersebut, termasuk dampaknya bagi pelaku industri dana pensiun (dapen) dan asuransi, karena imbal hasil (yield) obligasi pemerintah akan sangat menentukan ketertarikan investasi para pelaku industri.

Dia menargetkan, Peraturan OJK (POJK) tentang syarat minimum investasi itu, dapat dikeluarkan sebelum akhir tahun."Saat ini, secara rata-rata, industri dana pensiun dan asuransi menginvestasikan dananya sebesar 18% ke obligasi pemerintah," kata Muliaman.

Jika dirinci, dana pensiun memiliki kepemilikan 3,4% dan asuransi 11,9% di Surat Berharga Negara (SBN), berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 13 November 2015. Sedangkan kepemilikan asing mencapai 37,42% di SBN. OJK berharap kepemilikan domestik di obligasi pemerintah terus meningkat, sehingga bisa mengurangi volaitilitas di pasar obligasi yang banyak diakibatkan faktor eksternal.

Oleh karena itu, menjawab hal tersebut, kata Muliaman, pihaknya akan membuat aturan kepemilikan minimal investasi untuk dana pensiun atau asuransi di surat berharga negara. Selama ini, beleid yang mengatur investasi industri asuransi tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/ 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Sedangkan, peraturan investasi Dana Pensiun tertera dalam POJK Nomor 3/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution pernah bilang, Indonesia merupakan negara yang paling tinggi dominasi dan peranan asingnya dalam permodalan. Hal ini salah satunya terlihat dari Surat Utang Negara (SUN) Indonesia yang pembelinya didominasi asing.

Dia mengungkapkan, dominasi asing dalam permodalan di Tanah Air awalnya disebabkan karena Indonesia sejak dulu mengalami defisit tabungan (saving) dan investasi. Awalnya, dana asing tersebut hanya berupa Foreign Direct Investment (FDI). Namun, nyatanya FDI pun tak cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Akhirnya kita undanglah foreign shortterm capital. Nah, sekarang jadilah kita negara yang paling tinggi peranan asingnya di permodalan," pungkasnya. (bani)