Jakarta - Komisi XI DPR RI merekomendasikan pemerintah membentuk "crisis center" untuk mengatasi kondisi perekonomian yang kini sedang tidak baik dan mencegah kondisinya semakin memburuk. Sementara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kondisi ekonomi di kawasan regional termasuk Indonesia dalam status “lampu kuning”

NERACA.  

"Kami Komisi XI, merekomendasikan dibuat crisis center yang menyediakan matriks. Saya kira ini sangat penting," ujar Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad dalam rapat kerja mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBN 2014 dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin malam.

Fadel mengaku terganggu melihat kondisi perekonomian yang tidak baik, sedangkan menurut dia, pemerintah belum menunjukkan langkah-langkah yang jelas untuk mengatasinya.

Untuk itu, ia meminta Menteri Keuangan, Menteri PPN serta Menko Perekonomian bersama membentuk "crisis center" yang menyediakan data-data dalam bentuk matriks untuk masyarakat agar mereka mengetahui dengan pasti kondisi perekonomian kini.

Menurut Fadel, cara itu ditempuh pemerintah masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terbukti dapat membantu mengatasi perekonomian yang saat itu juga kurang baik.

Sementara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ujar dia, masih menunggu kebijakan pemerintah mengenai upaya mengatasi masalah ekonomi dengan cara "crisis center" itu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah menyiapkan "crisis management protocol", tapi data-data yang terdapat di dalamnya tergolong rahasia.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah terus mengikuti surat berharga BI serta menjaga surat berharga negara (SBN), misalnya dengan melakukan pembelian kembali (buy back) dan memperkuat cadangan devisa.

Menkeu menuturkan kondisi perekonomian kini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 karena pertumbuhan masih positif, inflasi tujuh persen (yoy) dan neraca perdagangan surplus, meskipun karena impor turun drastis.

"Dari fundamental makro cukup baik, tapi tidak bisa dihindari global yang chaotic, AS memperketat, Tiongkok mendevaluasi. Kalau Tiongkok terus mendevaluasi dolar juga akan semakin kuat," ujarnya seperti dikutip Antara.  

Menkeu menyatakan tidak ada indikasi yang menyatakan Indonesia saat ini tengah mengalami krisis ekonomi. Namun perlambatan perekonomian memang tengah terjadi.

"Saya pikir kita tidak bicara krisis, karena tidak ada indikasi yang menyatakan kita krisis," ujar Bambang, usai bertemu Ketua DPR, Setya Novanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pekan ini.

Percaya Pemerintah Mampu

Secara terpisah, mantan presiden dan juga ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan negara-negara Asia harus menyadari bahwa perkembangan ekonomi di kawasan ini sudah "lampu kuning". Sementara di Indonesia, perlambatan ekonomi sudah mulai terdampak sehingga diperlukan manajemen krisis.

"Cegah jangan sampai merah," ujarnya seperti dikutip dari akun twitter resminya, Senin (24/8).

Menurut SBY, diperlukan kebijakan koordinasi di kawasan (regional policy coordination) serta aksi nasional, termasuk solusi yang efektif. "Selain itu, gunakan kerangka ASEAN dan ASEAN +," ujarnya.

SBY mengatakan, bangsa di Asia, termasuk Indonesia perlu memetik pelajaran saat krisis Asia 98 dan krisis ekonomi global 2008. "Ingat selalu ada contagion effect serta faktor eksternal dan internal. Bukan hanya emerging economies yang pertumbuhannya melambat, tapi juga negara-negara Asia. Tiongkok pun (terbesar di Asia) kena," ujarnya.

Indonesia, menurut dia, memang sering alami gejolak. "Dalam krisis 98 ekonomi kita jatuh, tetapi dalam krisis gobal 2008 kita selamat. Ambil pengalamannya," tuturnya. 

Dia menyebutkan masyarakat Indonesia sudah merasakan dampak gejolak ekonomi global. Untuk itu, pemerintah harus mencegah masyarakat tidak makin cemas, kehilangan kepercayaan, dan hidupnya makin susah.

‎SBY menjelaskan, kejatuhan nilai tukar, indeks saham gabungan dan harga minyak telah melebihi kewajaran. Sementara kondisi makro dan mikro ekonomi, sektor keuangan serta sektor riil telah terpukul. "Ekonomi Asia sedang susah, cegah isu lain yang serius. Saya berharap siaga perang dan ketegangan antara Korut dan Korsel segera berakhir," ujarnya.

Meski demikian, SBY percaya pemerintah bisa mengatasi gejolak ekonomi saat ini. Di jajaran Kabinet Kerja dan pemerintah lanjut SBY, tidak sedikit yang memahami ekonomi dan bisa ikut mengatasi gejolak. Namun diperlukan tim kerja yang solid dan efektif. "Maaf, sebaiknya lebih fokus dan serius, serta cegah hal-hal yang tak perlu," ujarnya.

Saat ini, kata dia, yang diperlukan adalah kepemimpinan dengan arahan yang jelas yakni solusi, kebijakan yang cepat dan tepat serta dukungan semua pihak.

Sebelumnya Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution memberi saran jitu dalam menghadapi gejolak pelemahan rupiah, yang kini sudah menembus angka Rp 14.000 per dollar AS.

“Sebetulnya, satu-satunya jawaban yang jitu adalah jangan ikuti iramanya tapi ambil posisi lawannya,” kata Darmin kepada wartawan seusai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat koordinasi dengan para Gubernur, dan setelahnya menerima sejumlah pimpinan utama perusahaan-perusahaan besar di tanah air, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/8).

Menurut Darmin, yang pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah terutama belanja modal, karena belanja modal masih 20 persen sampai hari ini

Darmin mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah, terutama dari segi belanja modal. Hingga Agustus, belanja APBN baru sekitar 50 persen dan belanja modal yang terealisasi mencapai 20% persen. Selain itu, jumlah dana daerah yang masih mengendap di bank sangat besar, yaitu sekitar Rp 273 triliun.

Langkah kedua, ujar Darmin, adalah mendorong arus masuk investasi ke dalam negeri. Langkahketiga, menderegulasi secara besar-besaran berbagai aturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

“Pemerintah menderegulasi besar-besaran aturan penghambat, agar investasi bisa lebih lancar dan ekonomi kita bisa bergerak. Kita jangan hanyut mengikuti perlambatan ekonomi. Kita harus maju,” ujarnya.

Darmin juga mengatakan, pemerintah akan membantu pengusaha menghadapi berbagai persoalan, khususnya menyangkut persoalan gudang dan standar produksi. bari/mohar/fba