Pusat Hambat Pengendalian Inflasi Daerah


NERACA
Jakarta - Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah memang masih perlu ditingkatkan. Kebijakan pusat yang seringkali tidak mendukung perekembangan di daerah dan sebaliknya masih kerap terjadi. Salah satu contohnya adalah dalam soal pengendalian inflasi.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sungkono mengatakan, semangat dan berbagai strategi yang disusun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam meredam gejolak inflasi justru kerap mentah ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tak sejalan. Contohnya, saat harga beras, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras dan daging ayam ras (volatile food) relatif stabil, lalu tiba-tiba pemerintah pusat menaikkan harga BBM, LPG 12kg dan Tarif Dasar Listrik yang bersifat administrated price.

"Tentu saja kebijakan tersebut langsung mengerek harga kebutuhan bahan pokok dan berdampak tekanan pada laju inflasi di berbagai daerah," kata Sungkono seperti dikutip laman dpr. go.id, Kamis (4/6).

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, naiknya harga beras di pasaran tidak dibarengi dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani sehingga disparitas harga beras dan gabah tidak dinikmati oleh para petani."Jika harga beras mahal, tapi harga gabah di petani murah saya mensinyalir adanya praktek ijon oleh para tengkulak (pengepul), mereka sengaja membeli gabah dari petani dengan harga murah lalu menimbunnya, ketika harga beras mahal baru mereka jual ke pasaran," ujar Sungkono.

Disisi lain, politisi asal Dapil Jawa Timur ini juga menyoroti kinerja Perum Bulog dalam menyerap gabah hasil panen raya para petani khususnya di daerah Jawa Timur."Saya ingin mengetahui apa saja yang dilakukan Bulog melihat fenomena semacam itu, dimana ada disparitas harga gabah dan beras yang cukup tinggi di tingkat petani, ini kan tidak adil," ungkap sungkono.

Persoalan lain yang tak luput dari perhatian Sungkono adalah adalah langkanya pupuk terutama pupuk bersubsidi. Ia merasakan langsung langkanya pupuk produksi dalam negeri dengan harga yang terjangkau, kalaupun ada biasanya harganya tak menentu.

"Saya terpaksa membeli pupuk produksi Jerman dengan harga 6 kali lipat lebih mahal untuk menyelamatkan usaha perkebunan saya, jika tidak maka akan merusak produktifitas tanaman dalam jangka panjang," tandas dia.

Sebelumnya, DPR juga menyebut, kelangkaan sembilan bahan pokok yang berujung pada kenaikan harga diduga merupakan permainan para spekulan. Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan, kenaikan harga sembako menjelang puasa dan lebaran sebenarnya wajar karena memang ada peningkatan permintaan.

Hanya saja, jika sampai harga sembako melonjak tinggi dan barang di pasaran langka, selain faktor distribusi pasokan yang terlambat juga patut diduga ada permainan spekulan.

Bambang berpendapat untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian terkait kelangkaan tersebut agar jangan sampai kelangkaan sembako hanya dibebankan pada Kementerian Perdagangan.

Sementara, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai inflasi di Indonesia saat ini sudah tidak memiliki pola yang jelas. Biasanya, Indonesia setiap November hingga Desember selalu terjadi inflasi puncak, kemudian pada Januari, inflasi turun dan April-Mei baru mulai terjadi deflasi hingga jelang Ramadan.

"Tergantung kapan nanti Ramadannya, kan maju-maju terus. Nah, waktu Ramadan nanti (inflasi) naik lagi, biasanya polanya seperti itu," kata dia.

Dia menjelaskan, pola inflasi di Indonesia yang kini sudah tidak terarah disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang cenderung mendistorsi, seperti kenaikan harga BBM. Selain itu, lambannya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi terjadinya inflasi lantaran keterlambatan alokasi anggaran.

"Kan TPID juga belum bekerja optimal karena keterlambatan alokasi anggaran, sehingga itu mempengaruhi kemampuan mereka. Sekalipun mereka tidak bisa mengeksekusi itu, tapi mereka harus melaporkan. Yang dilaporkan ini masih tidak fokus. Ada respon yang terlambat," tandas Enny. mohar

 

BERITA TERKAIT

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…