NERACA

Jakarta – Bank Dunia menawarkan dana segar bagi Indonesia sebesar Rp143 triliun kepada pemerintahan Jokowi. Tak ayal, ada kemungkinan penawaran tersebut akan diambil oleh pemerintah yang tengah membutuhkan banyak dana segar untuk pembangunan khususnya infrastruktur. Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa utang Indonesia hingga saat ini mencapai Rp3.303 triliun. “Jika dianalogikan bahwa utang tersebut dibebani kepada pembayar pajak, artinya setiap penduduk akan mempunyai utang sebesar Rp13 juta per orangnya,” ungkap Uchok, dalam pesan singkatnya, Selasa (26/5).

Pihaknya merinci nilai utang yang mencapai Rp3.303 triliun terdiri dari posisi utang pada 2014 yang dikeluarkan oleh Kementeran Keuangan sebesar Rp2.604 triliun. Dan pemerintah saat ini tercatat mempunyai utang sebesar Rp191 triliun sehingga posisi utang sampai Maret 2015 telah mencapai Rp2.795 triliun yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp696 triliun, dan SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp2.099 triliun. “Penambahan utang ini memang baru sedikit, dan angkanya juga baru sementara saja,” ujarnya.

Namun begitu, kata Uchok, sejak APBN P 2015 telah disahkan oleh DPR, ternyata pemerintah Jokowi membutuhkan anggaran untuk kebutuhan pembiayaan sebesar Rp507 triliun untuk menutupi adanya defisit anggaran dalam APBN P 2015 sebesar Rp222,5 triliun, dan juga untuk pembayaran utang yang jatuh tempo sebesar Rp223 triliun, dan pembiayaan non utang sebesar Rp62 triliun.

Uchok mengatakan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp507 triliun, Rp502,4 triliun berasal dari utang dan Rp5,1 triliun berasal dari non utang. “Ini semua atau anggaran utang sebesar Rp507 triliun hanya dipergunakan seperti gali lubang untuk menutupi lubang. Bukan untuk kebutuhan Invesatasi dalam bentuk proyek proyek yang produktif,” tegasnya.

Dia juga menegaskan masih banyaknya utang luar negeri sangat menganggu kedaulatan negara. Uchok pun menuding bahwa tugas pemerintah setiap tahun hanya mencari utang baru. “Banyak juga pejabat negara yang tidak ada rasa malu menjadi sales untuk mencari utang baru tersebut. Apalagi Jokowi, tidak malu malu lagi, akan berutaang ke Bank Dunia sebesar Rp143 Triliun. Ini benar benar prestasi yang tidak disukai sejarah,” ujarnya.

Menurut pengamat ekonomi Gunawan Benjamin, peningkatan utang luar negeri nasional yang mencapai 11% merupakan angka yang perlu diwaspadai. “Memang utang yang ditambah bila digunakan untuk hal yang produktif merupakan kebijakan yang cukup baik meskipun risiko juga perlu diwaspadai. Peningkatan utang di tahun 2014 terjadi akibat utang swasta dan pemerintah yang bertambah banyak,” ujarnya.

Dia mengatakan, yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan memburuknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Mengingat di tahun 2015 ini justeru sangat krusial bagi pergerakan rupiah, yang diyakini akan tertekan dengan kebijakan Bank Sentral AS. Sehingga di saat pembayaran pokok utang maupun bunga jatuh tempo, saat itulah rupiah berpeluang tertekan dalam dan bisa membuat utang membengkak.

Lebih jauh dia mengatakan sentimen utang dan eksternal sangat potensial menekan kinerja keuangan pemerintah ke depan. Sementara itu, untuk peningkatan utang swasta perlu diperhatikan lebih serius lagi. Meski dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan, berdasarkan angka tahunan realisasi utang valas swasta tetap menduduki peringkat teratas.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi kebijakan utangnya. Jangan sampai utang yang sudah ditumpuk justru tidak dimanfaatkan. Karena hal itu merugikan perekonomian nasional. Bayangkan saja kita telah menyerap utang dan membayar bunga namun tidak kita manfaatkan untuk hal yang produktif. “Saya pikir pemerintah perlu menata ulang kebutuhan utang luar negerinya. Bila utang dibiarkan menumpuk di saat potensi tekanan mata uang relatif lebih besar di tahun ini, maka selanjutnya pemerintah ataupun BI mampu menyediakan kebutuhan valas sesuai dengan pembayaran bunga, utang pokok serta kebutuhan impor ke depan,” ujarnya. bari