Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk mencari terobosan baru untuk mengamankan kebutuhan pokok, transportasi serta perbaikan infrastruktur menjelang puasa dan Lebaran. Sementara sebulan menjelang Ramadhan harga pangan mulai merangkak naik, kondisi ini dikhawatirkan akan membuat harga bahan pokok terus meningkat hingga datangnya Hari Raya Idul Fitri 1436 H.

NERACA

"Harus ada terobosan agar dampaknya bisa dirasakan rakyat, harus ada kemajuan bidang transportasi dan infrastruktur, dan dipastikan kebutuhan rakyat tersedia dengan harga terjangkau," ujar Jokowi saat memimpin sidang kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (25/5).

Dengan semakin dekatnya puasa dan Lebaran, Presiden meminta para menterinya mulai menghitung dan menyiapkan kebutuhan pokok masyarakat. Sidang kabinet terbatas antara lain membicarakan masalah nelayan, pertanian, wisata, UMKM, infrastruktur dan energi ini.

"Kenapa ini perlu dirapatkan dalam sidang kabinet terbatas karena ini yang akan jadi konsentrasi kita dalam program 2016. Kemudian untuk tahun ini kita harap program-program prioritas untuk rakyat harus segera berjalan," ujarnya seperti dikutip Antara.

Dalam menjalankan program tersebut, Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga negara harus bisa membuat terobosan tanpa melanggar aturan agar pembangunan bisa lebih cepat dan bisa dirasakan oleh rakyat. "Yang pertama berdayakan nelayan kita, harus berpihak pada kelompok marginal," kata Presiden.

Sedangkan dalam bidang pertanian, Jokowi meminta untuk mengamankan panen petani, mengamankan harga dan pasokannya.

Sebelumnya Rofi Munawar, anggota Komisi IV DPR, mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mencegah melonjaknya komoditas bahan pokok utama di pasaran. "Harus ada kepastian bawah perpres itu dilaksanakan. Agar jangan sampai ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan,” ujarnya kepada pers, kemarin.

Pengendalian Harga

Menurut dia, kenaikan harga pangan dipicu oleh perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan meningkatnya biaya produksi pangan di tingkat petani akibat mundurnya musim tanam. Oleh karenanya, peran pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi.

Saat ini harga 9 bahan pokok (sembako) pada umumnya mulai beranjak naik kisaran Rp500 hingga Rp1.000. Di pasar tradisional seperti Keramat Jati Jakarta dan Tanah Tinggi, Tangerang, harga beras medium naik pada kisaran Rp10.800/kg, minyak goreng Rp11.300/kg, bawang putih Rp23.000/kg, gula pasir Rp12.700/kg, dan daging Rp108.000/kg.

Rofi mengingatkan, tim pangan yang baru saja dibentuk oleh pemerintah juga harus bergerak. Serta berkoordinasi antar instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung.

Rencananya pemerintah akan mengesahkan peraturan presiden (perpres) tentang pengendalian harga jelang Ramadhan sebagai amanah dari UU No 7/2014. Isi Perpres tersebut akan mengatur pengendalian harga komoditas pangan utama dengan wewenang pengendalian harga diberikan kepada Menteri Perdagangan.

Namun hingga saat ini, Perpres belum juga keluar. Sementara harga pangan menjelang datangnya bulan Ramadhan perlahan telah naik. Pemerintah seharusnya mulai mengantisipasi terkait ketersediaan maupun distribusinya. Salah satu sebab kenaikan harga dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen. Serta kenaikan biaya distribusi dan psikologi pasar jelang bulan Suci Ramadhan.

"Peran pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi. Diantaranya dengan, menjaga distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga," kata Rofi.

Selain itu dia menambahkan, informasi mengenai permintaan dan penawaran barang kebutuhan pokok harus dilakukan dalam sistem tata niaga yang transparan dan berimbang.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan  juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan menjaga stabilitas harga seperti bawang merah, kedelai, dan lainnya.karena harga yang terus merangkak naik

Menurut dia, harga bawang merah, kedelai, dan beras ketan, diprediksi akan mengalami kenaikan karena adanya permintaan yang tinggi. Lonjakan permintaan tersebut, salah satunya dipicu oleh permintaan domestik yang tinggi, lebih-lebih menghadapi bulan puasa.

"Kementerian Perdagangan telah kecolongan dalam menjaga stabilitas pasar domestik yang berujung pada fluktuasi harga komoditas bawang merah, kedelai, dan beras ketan di pasaran. Buktinya, banyak komoditas impor 'ilegal'' yang merembes masuk ke pasar-pasar tradisional yang terus mendistorsi harga," ujarnya.
Heri mengatakan, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan harus segera dapat memperhatikan produksi dalam negeri melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat.
 
"Perum Bulog yang juga ditugaskan untuk menjaga stabilitas harga kedelai dan bawang merah, tidak efektif dalam menjalankan perannya. Hal ini tentu sungguh mengecewakan, mengingat BUMN tersebut telah disuntik dengan penyertaan modal negara (PMN) Rp3 triliun dalam rangka menopang tugasnya sebagai stabilisator harga. Untuk menjaga stok beras saja terlihat kelimpungan, apalagi komoditas lain, diperkirakan daya serap beras oleh bulog secara nasional berkisar dibawah 10%," ujarnya.
 
Dia juga menilai pemerintah terlihat tidak siap dalam merespon “perang harga” yang sedang dilakukan oleh negara-negara importir, terutama Tiongkok. "Padahal “perang harga” sudah gila-gilaan. Negara-negara importir rela memotong harga komoditasnya hingga 40% dalam rangka mendorong ekspornya.

Mestinya fenomena “perang harga” itu bisa diantisipasi jika pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan bisa lebih sensitif dan intensif melakukan pengawasan dan pengetatan pasca “perang mata uang” yang telah melumpuhkan rupiah hingga menembus Rp13.000. Apalagi, perang harga yang terjadi saat ini sudah masuk dalam kategori dumping yang merugikan kepentingan domestik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ajiep Padindang mendesak agar pemerintah serius dan fokus dalam mengatasi persoalan pangan akhir-akhir ini. Utamanya kepada Kementerian Perdagangan, dia bilang, lebih baik Kemendag fokus saja dalam menjaga dan mengatur distribusi bahan pangan. "Kemendag bicara perdagangan saja. Produksi biar Kementan saja. Fokus saja," ujarnya, Senin.  

Menurut Ajieb, ada permasalahan besar dalam distribusi pangan, yakni terkait dengan perdagangan antar pulau dan perdagangan di perbatasan. Dia bilang, banyak perdagangan di perbatasan tidak terawasi oleh pemerintah pusat. Apalagi perdagangan beras misalnya, tidak mengharuskan adanya retribusi. "Akhirnya beras keluar," ujarnya. bari/mohar/munib