NERACA

Jakarta – Kepala Badan Litbang Pertanian, Haryono menyebutkan guna mendukung swasembada pangan dan sesuai dengan instruksi presiden maka pemerintah berencana  membukaan lahan food estate di Merauke, Papua, sebesar 1,2 juta hektar guna mendukung program itu, Balitbang Pertanian ikut serta dalam mendukung program tersebut dengan berkontribusi transfer tekhnologi pertanian seperti pembibitan dan lainnya kepada petani lokal.

“Sesuai dengan program pemerintah akan pembukaan lahan diwilayah timur salah satunya di Merauke, Papua, maka kami (Balitbang Pertanian) mulai transfer tekhnologi kesana guna mendukung program swasembada pangan,” katanya saat berbincang dengan Neraca di kantornya di Jakarta, awal pekan kemarin.

Rencananya, lanjut dia dari 1 juta hektar pembukaan lahan itu akan dikelola oleh BUMN sebesar 750 hektar, dan swasta 250 ribu hektar. Diperkirakan dari pembukaan lahan itu akan menelan anggaran sebesar Rp 7 trilliun untuk pembangunan infrastruktur pendukung dan pengembangan yang lain. “Saat ini untuk BUMN baru PT. Pupuk Indonesia Holding Company yang akan mengcover pembukaan lahan disana, tapi nantinya aka nada BUMN lain yang berkontribusi di sana,” ujarnya..

Haryono menjelaskan, Merauke sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan baru areal pangan.Bahkan, sebagai lahan pertanian sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. “Sebagian infrastruktur pertanian disana sudah ada, tinggal dikembangkan. Jadi memang nantinya tidak terlalu menekan biaya besar,” jelasnya.

Dia menambahkan, areal pertanian di Merauke adalah lahan pasang surut tipe c. Meski tergolong lahan rawa, sangat cocok dibudidayakan untuk lahan pertanian karena kadar asamnya yang rendah.Sebagian diantaranya lagi merupakan lahan irigasi teknis dan tadah hujan. “Tanah disana flat makanya potensial untuk pertanian,” terangnya.

Haryono menerangkan, pengembangan food estate di Merauke akan diarahkan pada mekanisasi pertanian baik dari kegiatan produksi hingga pemanenan. Atas hal itu, Litbang Kementan siap melakukan transfer teknologi baik dari hal pembibitan, penyiangan sampai mesin paska panen. “Disitulah pentinya transfer tekhnologi, untuk mendukung keberhasilan program ini,” ujar dia lagi.

Melalui mekanisasi pertanian, biaya usaha produksi pertanian akan lebih efisien. Apabila, dalam usaha budidaya pertanian cara konvensional, biayanya mencapai Rp 6-9 juta/ha, maka anggaran yang dibutuhkan Rp 3-4 juta/ha.

Untuk menjamin ketersediaan benih, Haryono menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi produksi benih yang adaptif dengan kondisi lokal Merauke seperti Inpari 12,Inpara 34, Inpara 35.Balai benih induk padi milik provinsi sudah menyiapkan lahan 700 Ha untuk dikembangkan Balitbang Kementan. Adapun untuk pengembangan massal, akan bekerjasama dengan para penangkar benih setempat.

Haryono mengkalkulasikan, potensi produktivitas padi di lahan rawa,Merauke itu mampu mencapai 6-7 ton Ha. Asumsi, denggan lahan pertanian 250.000 Ha maka ada tambahan produksi padi mencapai 1,5 juta Ton GKG. Kualitas beras yang dihasilkan pun sudah kelas premium. Partisipasi masyarakat setempat terbuka apabila menjadi petani. Kemitraan sepertihalnya dirintis Medco dengan pola bagi hasil 70:30 dapat menjadi opsi.

Dukungan Bersama

Kendati demikian, dirinya mengatakan program ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari yang lain. Karena keberhasilan suatu program karena ada sinergitas dan campur tangan dari semua pihak. “Pogram ini bukan serta merta hanya dilakukan oleh Kementrian Pertanian tapi harus ada dukungan bersama antar Kementrian/Lembaga terkait,” tegasnya.

Untuk itu, dieinya meminta agar koordinasi dan sosialisasi antar instansi pusat maupun daerah harus terus berjalan sinergis mengingat alasan tanah ulayat menjadi potensi hambatan. Meski begitu, menurutnya, baik Gubernur maupun Bupati sudah berkomitmen menyediakan areal pertanian 1,2 juta Ha di Merauke menjadi kawasan pangan.

Apalagi dengan program pemerintah sekarang dunia banyak yang memperhatikan untuk itu dirinya meminta agar seluruh masyarakat Indonesia turut bersatu dan mendukung guna merealisasikan program swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi – JK. “Sampai dengan saat ini Indonesia menjadi sasaran empuk pasar pangan, banyak pihak yang tidak ingin Indonesia berhasil dalam mewujudkan program swasembada pangan. Oleh karenanya butuh dukungana bersama seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.