NERACA

Jakarta – Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha baik perusahaan dan petani untuk membuktikan bahwa sebenarkan konmoditas kelapa sawit yang ada di Indonesia sudah menerapkan pola sustainability (keberlanjutan), diantaranya melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Jadi ISPO sudah memenuhi syarat berkelanjutan," kata Sekretaris Jenderal CPOPC Rizal Affandi Lukman, dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kupas Tuntas Regulasi Perkelapa Sawitan Indonesia.”

Atas dasar itu jugalah, lanjut Rizal, sertifikasi ISPO terus didorong, Hal ini menyusul adanya Undang-undang Antideforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/ EUDR).

Perlunya mendorong sertifikasi ISPO adalah untuk membuktian bahwa kelapa sawit pola budidaya yang diterapkan telah memenuhi syarat sustainable, terelbih itu menjadi syarat untuk bisa tetap melakukan ekspor ke negara uni Eropa (UE).

Meski begitu, pada tahun 2023, Tiongkok mengambil alih EU-27 sebagai importir minyak sawit terbesar kedua. Impor minyak sawit UE turun menjadi 6,04 juta ton pada tahun 2023 dari 6,41 juta ton pada tahun 2022.

Seperi dikettahui bahwa Indoneisa telah menuktikan sebagai penghasil crude palm oil terbesar dinudia dan di tahun 2023, Indonesia dan Malaysia merupakan eksportir minyak sawit terbesar. Indonesia mengekspor 28,6 juta ton (56%) sedangkan Malaysia mengekspor 15,1 juta ton (29,6%). 

Meski begitu, Rizal mengakui, walapun ekspor ke UE tidaklah besar tapi akan emberikan dampak signifikan terhadap petani sawit, sebab ada kesenjangan antara regulasi EUDR dan kondisi di lapangan yang dihadapi petani sawit sehari-hari.

Sebab, regulasi tersebut memberlakukan benchmarking atau pengelompokan negara eksportir berdasarkan tingkat risiko deforestasi, yakni risiko tinggi, risiko menengah dan risiko rendah.

“Sehingga dalam hal ini kita pastikan jangan sampai petani sawit tertinggal, jadi kita meminta kepada pihak UE untuk bisa tetap memperhatikan perhatian terhadap petani," imbuh Rizal.

Sementertara itu, menurut Tim Penguatan dan Pelaksanaan ISPO, Rismansyah Danasaputra mengungkapkan bahwa minyak kelapa sawit menjadi semakin populer dari sudut pandang ekonomi-bisnis karena berbagai kelebihan yang dimiliki,  antara lain ketahanan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama, permintaan pasar yang stabil, serta harga yang terbilang menjanjikan.

“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan, bukan desakan global. Sertifikasi berkelanjutan ISPO menjadi salah satu panduan berharga dalam membangun daya saing sawit ditingkat nasional, regional dan global,” ungkap. Rismansyah yang juga mantan Direktur di Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Rismansyah juga memaparkan, menurut data statistik perkebunan tahun 2022 bahwa tujuan ekspor utama indonesia adalah China sebesar 16,72%, India sebesar 11,13%  dan USA sebesar 6,07%, sedangkan ke negara UE hanya 12,7%

Rismansyah juga menjelaskan bahwa secara sederhana, definisi sustainability dapat diartikan kegiatan mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kebutuhan masa depan. Ini memperhitungkan pembangunan sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam kerangka pemerintahan.

Pertama, keberlanjutan mengasumsikan bahwa bumi, alam dan lingkungan bukanlah sumber daya yang tidak ada habisnya, namun harus dilindungi dan digunakan secara rasional.

Kedua, pembangunan berkelanjutan adalah tentang mempromosikan pembangunan sosial dan mencari kombinasi masyarakat dan budaya. Dengan demikian, ia berusaha untuk mencapai tingkat kualitas hidup, kesehatan dan pendidikan yang memuaskan.

Ketiga, keberlanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kekayaan yang adil untuk semua tanpa merusak lingkungan.

Sedangkan, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmjaja mengakui pentingnya komoditas kelapa sawit khususnya provinsi Riau Dimana tidak sedikit petani di provinsi tersebut.

Bahkan dengan luasnya lahan milik petani maka pola budidaya yang dilakukan pun kini telah lebih baik sehingga menghasilkan rendemen yang baik.

Terbukti, berdasarkan hasil kajian rendemen Riau 2021 yang didukung dengan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bahwa rendemen CPO dan kernel kebun plasma di Provinsi Riau relatif sudah berubah signifikan dibandingkan rendemen tabel hasil uji tahun 2013 pada lampiran Permentan 01/2018, dan sudah ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Riau No 77 tahun 2020 yang dibarui dengan Pergub No. 05/2022 sebagai dasar penetapan harga yang merujuk hasil kajian ini.

Lalu, ada pergeseran rendemen CPO ke arah umur yang lebih muda (8-9 tahun) dari yang sebelumnya umur 10 – 20 tahun.

Kemudian, rendemen CPO dan kernel pada TBS dari kebun plasma berbeda signifikan antara wilayah barat (mencakup kabupaten Rokan hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Pelalawan, Indragiri Hulu serta Kota Pekanbaru dengan kebanyakan lahan mineral) dan wilayah timur (mencakup kabupaten Rokan hilir, Bengkalis, Siak dan Indragiri Hilir, kota Dumai, dan kabupaten Meranti yang kebanyakan lahan basah/gambut).

“Artinya jika pemasaran produk kelapa sawit terganggu, maka ekonomi petani di Riau juga akan terganggu,” pungkas Defris.