Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan Indonesia saat ini dalam keadaan darurat pangan dan energi. Apabila hal ini tidak segera diantisipasi, akan bisa berdampak pada keamanan nasional. Pasalnya, pangan dan energi merupakan bagian dari ketahanan sebuah negara.

NERACA

Menurut Wakil Kepala BIN Mayjen TNI (Purn) Erfi Triassunu, pangan dan energi merupakan bagian dari ketahanan sebuah negara.  Namun, berdasar fakta, temuan, dan analisis Dewan Analis Strategis (DAS) BIN, ketahanan pangan dan energi Indonesia masih lemah. Atas dasar itu, BIN harus memiliki upaya deteksi dan cegah dini. Begitu juga prediksi apa yang harus dikerjakan secara bersama-sama.

”Kalau dikatakan dalam keadaan darurat, ya memang ada. Kita ketahui bersama kebutuhan pangan masih banyak impor. Dampak dari lemahnya ketahanan pangan akan berdampak pada keamanan,” ujarnya saat peluncuran buku “Memperkuat Ketahanan Pangan demi Masa Depan Indonesia serta Ketahanan Energi 2015–2025 Tantangan dan Harapan” di Jakarta, pekan ini. Erfi mengaku telah memberikan data analisis intelijen ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Data tersebut kemudian akan ditindaklanjuti pemerintah dengan langkah-langkah konkret seperti program menjadikan Papua sebagai lumbung padi. Bila ini terwujud, kebutuhan beras tidak perlu dari daerah lain. ”Kita selalu membuat analisis, mengumpulkan semua data temuan dan sudah kita laporkan ke Bapak Presiden. Itu rutin kami lakukan,” ujarnya. Bila dalam hal ketahanan pangan ada langkah konkret, tetapi dalam hal energi hal itu belum terlihat. Dia menyadari energi dan pangan bisa menjadi pemicu terjadinya proxy war. 

”Itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi kita bisa mengantisipasi asalkan semua kementrian/lembaga bersinergi dalam menangani permasalahan karena semuanya terkait, ” ucapnya. Kelangkaan pangan dan energi dapat memicu orang untuk berbuat anarki. BIN melalui tim mengumpulkan fakta dan temuan mengenai kemungkinan adanya gejolak. 

”Oh, itu pasti kita temukan di lapangan. Biasanya orang yang lapar itu cepat emosi. Fakta, temuan itu kita berikan ke DAS BIN, mereka melakukan kajian bersama dengan stakeholder lain,” ujarnya.

Ketua DAS BIN Muhammad AS Hikam mengakui Indonesia masih memiliki ketergantungan pangan dan energi. Untuk pangan misalnya, ketergantungan negara ini sangat luar biasa. Terbukti, bangsa ini masih mengimpor kedelai dan jagung, bahkan beras meskipun sudah panen raya. 

”Ini menunjukkan bahwa swasembada kita memang masih banyak tantangan. Pemerintah saat ini sedang berusaha menggenjot swasembada pangan. Itu karena masalah pangan juga menjadi salah satu bagian di masalah keamanan nasional juga,” tutur dia. Sama halnya dengan energi, menurut Hikam, ketersediaan energi di Indonesia hanya berada dalam hitungan waktu 18–20 hari. 

Berbeda dengan kondisi negara di Eropa yang ketersediaan energinya mencapai 90 hari, bahkan lebih. Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, semua pihak harus bersinergi dan melihat ini menjadi sesuatu yang menjadi tantangan bersama sehingga pemenuhan energi bisa terlaksana. ”Ini menjadi warning kepada masyarakat mengenai kondisi energi dan bagaimana kita harus menghadapi tantangan tersebut bahwa ini adalah masalah yang serius. 

Ada beberapa hal yang harus masyarakat mengerti, kita itu importir BBM terbesar. Kebutuhan energi itu dilihat dari pertumbuhan negara. Kalau diasumsikan negara itu tumbuh 6%, kebutuhan energinya 7%. Kalau pertumbuhannya 5%, kebutuhan energinya 6%,” ujar Widhyawan.

Cadangan Mengkhawatirkan

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran pernah mengatakan, kondisi ketahanan energi dalam negeri bisa dikategorikan mengkhawatirkan. Indonesia hanya mengandalkan cadangan operasional untuk energi, yaitu ketersediaan stok bahan bakar minyak untuk 18-21 hari.

"Tanpa berharap ada kondisi darurat, kita akan mengalami situasi sulit jika hanya mengandalkan cadangan operasional. Seharusnya pemerintah segera memikirkan dan membangun cadangan strategis dan cadangan penyangga energi,"  ujarnya kepada pers di Jakarta, belum lama ini.

Ketahanan energi Indonesia dapat dikatakan terbilang rapuh dibandingkan dengan negara lain. Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 129 negara dalam hal ketahanan energi pada 2014 yang dikeluarkan Dewan Energi Dunia (World Energy Council). Indonesia belum memiliki cadangan strategis dan cadangan penyangga energi yang memadai.

Cadangan strategis adalah dengan membangun kilang-kilang penyimpanan untuk minyak mentah atau gas. Cadangan itu bisa dimanfaatkan untuk situasi darurat, misalnya karena bencana alam atau perang, ketika cadangan operasional sudah habis.

"Kalau cadangan penyangga adalah menyimpan sumber daya alam, seperti batubara, untuk tidak dieksploitasi dalam jangka panjang. Cadangan itu baru kita pakai jika seluruh cadangan operasional dan strategis menipis," ujar Tumiran.

Idealnya ketika menyiapkan cadangan strategis dan cadangan penyangga, menurut dia, pengembangan energi baru terbarukan juga harus terus dilakukan. DEN sudah mengeluarkan kebijakan energi nasional tentang bauran energi, di mana porsi energi baru terbarukan harus terus ditingkatkan.

Menurut Tumiran, kemandirian dan ketahanan energi bisa dicapai dengan mengubah pola pikir bahwa sumber daya energi tidak lagi menjadi komoditas ekspor, tetapi sebagai modal pembangunan nasional.

Sama halnya dengan kondisi pangan yang rapuh di dalam negeri. Padahal, selama bertahun-tahun, strategi stabilisasi harga di negeri ini mengajarkan agar bisa berlangsung dengan baik, strategi tersebut memerlukan integrasi hulu-hilir, dari kebijakan produksi, referensi harga gabah/beras, penyaluran raskin, operasi pasar hingga sistem tata niaga beras secara keseluruhan.

Namun ternyata, hingga kini  langkah organisasi pangan pemerintah (Kementan, Kemendag, dan Bulog) masih terkesan tambal sulam. Wacana penggantian raskin dengan voucher  oleh Kementerian BUMN makin memperkeruh suasana di masyarakat.

Bagaimanapun, menurut pengamat pangan Khudori, keberadaan kelembagaan pangan penting karena dua hal. Pertama, pemerintah bisa dinilai melanggar UU jika kelembagaan pangan tak dibentuk. Sesuai dengan Pasal 151 UU No 18/2012 tentang Pangan, lembaga pemerintah yang menangani pangan harus terbentuk paling lambat tiga tahun sejak UU ditetapkan alias paling lambat Oktober 2015. Kedua, kelembagaan pangan jadi keniscayaan guna mengisi kevakuman. Kelembagaan yang ada saat ini tidak memadai sebagai penggerak dan dirijen pangan karena powerless.

Tantangan pangan ke depan kian berat bukan hanya karena menurunnya kapasitas pangan domestik dalam berbagai aspek, melainkan juga ancaman geopolitik pangan global yang dikontrol secara monolitik oleh segelintir korporasi multinasional. Dengan sistem rantai pangan (agri-food chain), korporasi multinasional dapat mengontrol rantai pangan dari gen sampai rak-rak di supermarket tanpa ada titik-titik penjualan. Konsekuensi arsitektur pangan seperti itu, pertama, instabilitas jadi keniscayaan. Krisis pangan 2008 dan 2011 jadi bukti, harga pangan pada saat itu bergerak bak roller coaster. Kedua, krisis pangan berulang. Celakanya, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik. mohar/bari/fba