NERACA

Jakarta - Pemerintah memang berupaya memberantas mafia migas. Namun, ada hal yang membuat mafia migas sulit dibasmi. Mafia migas sulit diberantas, karena faktor kepercayaan. Pasar lebih percaya dengan pihak yang memiliki uang. "Ada kepercayaan pasar bahwa dia punya uang," kata Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4).

Bahkan, lanjut Said, kepercayaan tersebut diibaratkan sebagai permainan judi online. Para pemain saling percaya meskipun belum pernah bertemu."Mereka saling percaya ibarat penjudi bola online. Penjudi bola online kan tidak pernah bertemu, tapi tidak ada yang tahu kalau dia main judi. Nah, karakter pasar migas begitu," ujarnya.

Oleh karena itu, sebuah perusahaan jika ingin menjadi trader migas harus mempunyai kepercayaan pasar. Mereka pun bisa dan boleh menjadi trader migas."Ya boleh saja, tidak ada masalah," ungkap Said.

Kemudian Said mengatakan, bahwa pemerintah dan PT Pertamina akan menghapus keberadaan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Trading Energy Limited (Petral). Penghapusan Petral bertujuan untuk membuat pengadaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi lebih efisien. Namun, ada pihak yang diklaim menginginkan keberadaan Petral tetap ada. "Saya yakin, banyak sekelompok orang yang ingin mempertahankan Petral. Bahkan, kelompok ini menyatakan dengan dibubarkannya Pertal, mafia baru akan muncul," kata dia.

Dia pun menyambut baik rencana Pertamina membubarkan anak usahanya Petral.“Saya sambut baik keputusan tersebut. Dengan dilakukannya pembubaran Petral ini menjadi momentum awal yang baik untuk memberantas mafia migas dan kemandirian kelola energi sendiri,” jelas Said.

Said menjelaskan, Petral dibentuk karena praktek korupsi di PT Pertamina (Persero) sangat tinggi. Namun lucunya, kata dia, para mafia migas malah pindah ke Petral.

Menurutnya, yang dibutuhkan Indonesia dalam hal ini Pertamina adalah perusahaan trader minyak yang berada di Indonesia, sehingga transparansi bisa dilakukan melalui audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dulu banyak sekali korupsinya jadi dibentuklah Petral yang menangani pembelian dan penjualan minyak. Eh, ternyata malah nimbun mafia migas disana. Tidak heran kalau RI selama ini beli minyak dengan harga mahal. Jadi Petral memang sudah harus dibubarkan kalau mau memberantas mafia migas,” jelasnya.

Said pun berharap rencana ini jangan hanya sekedar rencana dan menjadi awal keseriusan pemerintah untuk memberantas praktik-pratik mafia di Indonesia.

Menurut Said, pembubarkan Petral ini karena dianggap hanya menjadi sarang mafia migas. Padahal, dahulu peran Petral adalah sebagai pemberantas mafia migas. Pembentukan Petral saat era Mantan Presiden Soeharto, dilakukan sebagai bentuk pemberantasan praktik korupsi di tubuh PT Pertamina (Persero) pada saat itu. "Pak Harto melihat korupsi di Pertamina sangat tinggi, dan dibentuklah perusahaan di Hong Kong," ungkapnya.

Pembentukan Petral yang dilakukan di Hong Kong lantaran sebagai unit usaha pengadaan dan penjualan minyak internasional dan juga Pertamina. Pasalnya pasar minyak terbesar berada di Singapura."Tapi ternyata mafianya pindah ke sana, karena mafia di Singapura, maka Petral badan hukum Hong Kong yang kerja di Singapura, pasar BBM besar di Singapura," tambah Said.

Said juga mengatakan, sama sekali tidak memiliki sikap anti Petral. Namun, buruknya stigma Petral di mata masyarakat mengenai praktik korupsi sudah sulit untuk diperbaiki kembali. Oleh karenanya, dia meminta pembubaran Petral harus segera direalisasikan, dan bukan hanya sekadar wacana. "Kita berharap yang suplai minyak ke Pertamina bisa di audit BPK, kalau badan usaha luar negeri BPK tidak bisa audit," tandasnya.

Di tempat terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menyatakan bakal melapor kepada Presiden RI Joko Widodo sebelum membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral).“Saya sudah mengatakan kepada Pertamina untuk melaporkan secara detail hukumnya itu bagaimana, agar saya dapat melaporkan ke Bapak Presiden,” kata di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Jumat (24/4).

Rini mengatakan, Pertamina sudah melaporkan kondisi Petral saat ini sudah tidak berfungsi. Sejak Januari 2015, pengadaan crude dan produk minyak dilakukan langsung oleh Pertamina pusat, di Jakarta. “Sehingga tidak melalui Singapura (lagi). Oleh sebab itu, mereka (Pertamina) melihat bahwa institusi seperti Petral tidak dibutuhkan (lagi). Untuk itu saya minta detail laporannya supaya bisa melaporkan ke Presiden. Kemudian Bapak Presiden akan memutuskan,” tambahnya. mohar