Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 bahwa, dunia masih penuh dengan ketidakadilan sosial seperti digambarkan bagaimana ketidakadilan tersebut terjadi ketika banyak orang di belahan dunia sebagai negara maju, sementara 1,2 miliar jiwa di negara berkembang hidup dalam kemiskinan, persoalan ini sebenarnya sudah lama. Artinya, pernyataan Jokowi hanya mengingatkan kepada badan dunia PBB agar segera melaksanakan reformasinya. .

Menurut Presiden, aksi-aksi kekerasan telah memperlihatkan bahwa organisasi internasional seperti PBB telah diabaikan keberadaannya. Untuk itu, Jokowi mendesak dilakukannya reformasi PBB yang mendorong keadilan bagi semua bangsa.

Bukti adanya serangan udara menggebu-gebu dari koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi, yang diarahkan ke kubu-kubu kelompok Houthi di Yaman, akhirnya mulai berimbas ke salah satu pihak yang tidak terlibat dalam konflik, sebuah bom  “menyasar” menghantam kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana’a, ibukota Yaman.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengecam keras serangan bom yang terjadi di kota Sana’a, yang mengakibatkan terlukanya beberapa staf diplomat Indonesia, dan rusaknya KBRI serta seluruh kendaraan milik KBRI yang berada di area tersebut. Bisa dibilang, 80 persen gedung KBRI rusak parah. Saat pemboman itu terdapat 17 WNI di KBRI Sana’a, yang terdiri dari staf KBRI, anggota tim evakuasi WNI dari Jakarta, dan WNI yang sedang mengungsi.

Pemerintah juga menekankan kembali, penyelesaian secara damai melalui diplomasi dan perundingan merupakan jalan terbaik. Maka, Indonesia mendesak agar semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan dan agar jeda kemanusiaan segera diterapkan.  Tujuannya,  agar warga sipil termasuk warga negara asing dapat segera keluar dari Yaman, serta bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Yaman.

Pemerintah Indonesia meminta agar semua pihak yang bertikai menghormati aturan dan hukum internasional, khususnya menyangkut perlindungan warga sipil, termasuk berbagai resolusi PBB terkait. Kementerian Luar Negeri telah menginstruksikan KBRI dan tim evakuasi di Sana’a, untuk segera mengambil langkah yang diperlukan, guna mengamankan keselamatan warga Indonesia yang berada di sana.

Ironisnya, insiden pengeboman ini terjadi ketika Indonesia sedang sibuk sebagai tuan rumah peringatan 60 tahun KAA (Konferensi Asia Afrika) di Bandung. KAA 1955 di Bandung itu memang merupakan peristiwa bersejarah, yang menandai kebangkitan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, lepas dari belenggu penjajahan. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno waktu itu turut memainkan peran kunci dalam pemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika.

Mereka yang terlibat konflik sekarang adalah Arab Saudi yang mendapat dukungan Amerika Serikat, pemerintah Yaman yang didukung Saudi; kubu perlawanan Houthi yang penganut Syiah dan dituding didukung Iran; serta Iran sendiri, yang sejauh ini tidak terlihat campur tangan langsung dengan konflik di Yaman.  

Indonesia sebagai negara besar dengan 250 juta penduduk, yang mayoritas Muslim, diharapkan bisa berperan sebagai penengah untuk mendorong terwujudnya perdamaian atau negosiasi damai dalam krisis Yaman. Krisis itu selain bermula dari konfik-konflik internal, yang merupakan urusan dalam negeri Yaman, dipandang juga terimbas oleh persaingan pengaruh antara dua kekuatan regional: Arab Saudi dan Iran. 

Saudi merasa terancam oleh Iran, yang dianggap makin kuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, khususnya di Suriah, Irak, Lebanon, dan kini Yaman. Indonesia sebaiknya tidak terlibat dalam pemihakan kepada kubu manapun, yang tidak akan menguntungkan posisi Indonesia di Timur Tengah. 

Oleh karena itu, pernyataan sejumlah ormas Islam yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan pada serangan Saudi terhadap kelompok Houthi di Yaman, adalah sesuatu kekeliruan naïf yang patut disesalkan. Pernyataan itu juga tidak menunjukkan pemahaman utuh terhadap hakikat konflik di Yaman.

Selain persoalan politik, pernyataan Jokowi yang menyoroti tiga lembaga keuangan internasional yang mendominasi ekonomi dunia (Bank Dunia, IMF, ADB), selama ini dianggap tidak banyak manfaatnya. Terbukti sebagian negara di wilayah Asia Afrika sekarang terjebak dalam kondisi “gali lubang tutup lubang” dalam memanfaatkan utang internasional untuk menutupi defisit anggaran di dalam negerinya. Namun bagaimanapun, untuk menghilangkan ketergantungan pembiayaan pembangunan kawasan Asia Afrika atas tiga lembaga keuangan itu, sangat sulit dilakukan dalam jangka pendek.  

Karena itu, momen peringatan KAA di Bandung saat ini, sepatutnya menjadi introspeksi bagi pemerintahan Jokowi untuk segera merumuskan dan menata langkah-langkah konkret khususnya keterlibatan aktif dan positif Indonesia di kawasan Asia Afrika sesuai kepentingan nasional.  

Saatnya ormas-ormas Islam di negeri ini jangan mudah terpukau atau terseret arus ke pemihakan kubu ini dan kubu itu, dalam konflik yang rumit dan berlarut-larut di Timur Tengah. Arah konflik di kawasan itu biasanya cepat berubah. Maka sekali lagi, kepentingan nasional harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan tindakan. 

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 bahwa, dunia masih penuh dengan ketidakadilan sosial seperti digambarkan bagaimana ketidakadilan tersebut terjadi ketika banyak orang di belahan dunia sebagai negara maju, sementara 1,2 miliar jiwa di negara berkembang hidup dalam kemiskinan, persoalan ini sebenarnya sudah lama. Artinya, pernyataan Jokowi hanya mengingatkan kepada badan dunia PBB agar segera melaksanakan reformasinya. .

Menurut Presiden, aksi-aksi kekerasan telah memperlihatkan bahwa organisasi internasional seperti PBB telah diabaikan keberadaannya. Untuk itu, Jokowi mendesak dilakukannya reformasi PBB yang mendorong keadilan bagi semua bangsa.

Bukti masih adanya serangan udara menggebu-gebu dari koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi,  yang diarahkan ke kubu-kubu kelompok Houthi di Yaman, akhirnya mulai berimbas ke salah satu pihak yang tidak terlibat dalam konflik, sebuah bom  “menyasar” menghantam kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana’a, ibukota Yaman.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengecam keras serangan bom yang terjadi di kota Sana’a, yang mengakibatkan terlukanya beberapa staf diplomat Indonesia, dan rusaknya KBRI serta seluruh kendaraan milik KBRI yang berada di area tersebut. Bisa dibilang, 80 persen gedung KBRI rusak parah. Saat pemboman itu terdapat 17 WNI di KBRI Sana’a, yang terdiri dari staf KBRI, anggota tim evakuasi WNI dari Jakarta, dan WNI yang sedang mengungsi.

Pemerintah juga menekankan kembali, penyelesaian secara damai melalui diplomasi dan perundingan merupakan jalan terbaik. Maka, Indonesia mendesak agar semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan dan agar jeda kemanusiaan segera diterapkan.  Tujuannya,  agar warga sipil termasuk warga negara asing dapat segera keluar dari Yaman, serta bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Yaman.

Ironisnya, insiden pengeboman ini terjadi ketika Indonesia sedang sibuk sebagai tuan rumah peringatan 60 tahun KAA (Konferensi Asia Afrika) di Bandung. KAA 1955 di Bandung itu memang merupakan peristiwa bersejarah, yang menandai kebangkitan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, lepas dari belenggu penjajahan. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno waktu itu turut memainkan peran kunci dalam pemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika.

Mereka yang terlibat konflik sekarang adalah Arab Saudi yang mendapat dukungan Amerika Serikat, pemerintah Yaman yang didukung Saudi; kubu perlawanan Houthi yang penganut Syiah dan dituding didukung Iran; serta Iran sendiri, yang sejauh ini tidak terlihat campur tangan langsung dengan konflik di Yaman.  

Indonesia sebagai negara besar dengan 250 juta penduduk, yang mayoritas Muslim, diharapkan bisa berperan sebagai penengah untuk mendorong terwujudnya perdamaian atau negosiasi damai dalam krisis Yaman. Krisis itu selain bermula dari konfik-konflik internal, yang merupakan urusan dalam negeri Yaman, dipandang juga terimbas oleh persaingan pengaruh antara dua kekuatan regional: Arab Saudi dan Iran. 

Saudi merasa terancam oleh Iran, yang dianggap makin kuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, khususnya di Suriah, Irak, Lebanon, dan kini Yaman. Indonesia sebaiknya tidak terlibat dalam pemihakan kepada kubu manapun, yang tidak akan menguntungkan posisi Indonesia di Timur Tengah. 

Oleh karena itu, pernyataan sejumlah ormas Islam yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan pada serangan Saudi terhadap kelompok Houthi di Yaman, adalah sesuatu kekeliruan naïf yang patut disesalkan. Pernyataan itu juga tidak menunjukkan pemahaman utuh terhadap hakikat konflik di Yaman.

Selain persoalan politik, pernyataan Jokowi yang menyoroti tiga lembaga keuangan internasional yang mendominasi ekonomi dunia (Bank Dunia, IMF, ADB), selama ini dianggap tidak banyak manfaatnya. Terbukti sebagian negara di wilayah Asia Afrika sekarang terjebak dalam kondisi “gali lubang tutup lubang” dalam memanfaatkan utang internasional untuk menutupi defisit anggaran di dalam negerinya. Namun bagaimanapun, untuk menghilangkan ketergantungan pembiayaan pembangunan kawasan Asia Afrika atas tiga lembaga keuangan itu, sangat sulit dilakukan dalam jangka pendek.  

Karena itu, momen peringatan KAA di Bandung saat ini, sepatutnya menjadi introspeksi bagi pemerintahan Jokowi untuk segera merumuskan dan menata langkah-langkah konkret khususnya keterlibatan aktif dan positif Indonesia di kawasan Asia Afrika sesuai kepentingan nasional.  

Saatnya ormas-ormas Islam di negeri ini jangan mudah terpukau atau terseret arus ke pemihakan kubu ini dan kubu itu, dalam konflik yang rumit dan berlarut-larut di Timur Tengah. Arah konflik di kawasan itu biasanya cepat berubah. Maka sekali lagi, kepentingan nasional harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan tindakan.