BPJS Tenaga Kerja DKI Targetkan Rp18 Triliun - Penerimaan Iuran

NERACA

Jakarta -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menargetkan penerimaan iuran pada tahun ini sebesar Rp18 triliun. Hingga Maret 2015, tercatat penerimaan iuran telah mencapai Rp 4 triliun.Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Rizani Usman menjelaskan, untuk mencapai target itu, perusahaan akan melakukan beberapa strategi, di antaranya menambah jumlah kepesertaan. Tahun ini, perusahaan menargetkan bisa menambah 1,3 juta peserta baru.

"Kami berharap Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta yang saat ini berjumlah 81 ribu orang bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan kami sudah negosiasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk segera merealisasikan hal ini," ujar Rizani di Jakarta, Selasa (21/4).

Strategi lain yang akan diterapkan adalah bekerjasama dengan kejaksaan untuk menagih piutang iuran yang belum dibayarkan. "Kami memiliki 17 kantor cabang, di kantor-kantor tersebut masih ada iuran yang tertunggak, potensinya cukup besar untuk penambahan iuran," tandasnya.

Selanjutnya adalah perusahaan akan menambah lima kantor perintis di daerah Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Cengkareng, Mall Ambassador, dan ITC Cempaka Putih. Sementara saat ini, perusahaan sudah memiliki satu kantor perintis dan 17 kantor cabang di seluruh wilayah Jakarta.

Wilayah Jakarta, menurut Rizani berkontribusi signifikan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Sampai saat ini, penerimaan iuran sudah berkontribusi 43% terhadap total iuran BPJS Ketenagakerjaan. Di kawasan DKI Jakarta, lanjutnya, daerah Jakarta Selatan berkontribusi terbesar terhadap BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta sebesar 60%.

Ke depan, Rizani optimis kontribusi tersebut akan meningkat signifikan seiring dengan penambahan program baru, yaitu program pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, didukung programReturn to Workyang memberikan manfaat tanpa batas bagi pekerja yang mengalami cacat total hingga bisa bekerja kembali.

Sementara menanggapi soal kontra program pensiun, Rizani mengungkapkan, industri dana pensiun (dapen) masih bisa bersaing kendati BPJS Ketenagakerjaan masuk ke program tersebut. Pasalnya, batas maksimal upah yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan adalah Rp10 juta. "Sementara bagi peserta yang memiliki upah di atas Rp10 juta, bisa melakukantop upke industri dapen," pungkasnya. [kam]

BERITA TERKAIT

Produktivitas Tenaga Kerja Diklaim Meningkat

  NERACA   Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan produktivitas tenaga kerja nasional terus mengalami peningkatan dan pada…

Dyandra Targetkan Laba Rp 43 Miliar di 2018 - Masih Mengandalkan Bisnis Organizer

NERACA Jakarta – Selalu mematok pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi dari tahun ke tahun, terus konsisten dilakukan PT Dyandra Media…

Bank Jateng Terbitkan MTN Rp 1 Triliun

Perkuat likuiditas guna mendanai ekspansi bisnis di tahun depan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah alias Bank Jateng menerbitkan surat…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Sepakati Kerangka LCS dengan Malaysia dan Thailand

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyepakati kerangka "Local Currency Settlement" (LCS) secara bilateral dengan Bank Negara…

Dirut BTN Tegaskan IKA Undip Siap Dukung Program Pemerintah - Terpilih Ketua IKA UNDIP

  NERACA Semarang - Ikatan Alumni Keluarga Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunannya seperti infrastruktur…

Pemberdayaan Ekonomi, Bank Muamalat Gandeng Baznas

      NERACA Langkat - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan…