BPJS Tenaga Kerja DKI Targetkan Rp18 Triliun - Penerimaan Iuran

NERACA

Jakarta -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menargetkan penerimaan iuran pada tahun ini sebesar Rp18 triliun. Hingga Maret 2015, tercatat penerimaan iuran telah mencapai Rp 4 triliun.Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Rizani Usman menjelaskan, untuk mencapai target itu, perusahaan akan melakukan beberapa strategi, di antaranya menambah jumlah kepesertaan. Tahun ini, perusahaan menargetkan bisa menambah 1,3 juta peserta baru.

"Kami berharap Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta yang saat ini berjumlah 81 ribu orang bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan kami sudah negosiasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk segera merealisasikan hal ini," ujar Rizani di Jakarta, Selasa (21/4).

Strategi lain yang akan diterapkan adalah bekerjasama dengan kejaksaan untuk menagih piutang iuran yang belum dibayarkan. "Kami memiliki 17 kantor cabang, di kantor-kantor tersebut masih ada iuran yang tertunggak, potensinya cukup besar untuk penambahan iuran," tandasnya.

Selanjutnya adalah perusahaan akan menambah lima kantor perintis di daerah Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Cengkareng, Mall Ambassador, dan ITC Cempaka Putih. Sementara saat ini, perusahaan sudah memiliki satu kantor perintis dan 17 kantor cabang di seluruh wilayah Jakarta.

Wilayah Jakarta, menurut Rizani berkontribusi signifikan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Sampai saat ini, penerimaan iuran sudah berkontribusi 43% terhadap total iuran BPJS Ketenagakerjaan. Di kawasan DKI Jakarta, lanjutnya, daerah Jakarta Selatan berkontribusi terbesar terhadap BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta sebesar 60%.

Ke depan, Rizani optimis kontribusi tersebut akan meningkat signifikan seiring dengan penambahan program baru, yaitu program pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, didukung programReturn to Workyang memberikan manfaat tanpa batas bagi pekerja yang mengalami cacat total hingga bisa bekerja kembali.

Sementara menanggapi soal kontra program pensiun, Rizani mengungkapkan, industri dana pensiun (dapen) masih bisa bersaing kendati BPJS Ketenagakerjaan masuk ke program tersebut. Pasalnya, batas maksimal upah yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan adalah Rp10 juta. "Sementara bagi peserta yang memiliki upah di atas Rp10 juta, bisa melakukantop upke industri dapen," pungkasnya. [kam]

BERITA TERKAIT

Lagi, CIMB Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2017 dengan jumlah pokok Rp2…

FREN Rilis Obligasi WK III Rp 15 Triliun

PT Smartfren Tbk (FREN) akan melakukan penawaran terbatas obligasi wajib konversi III sebanyak-banyaknya Rp15 triliun melalui mekanisme penempatan terbatas secara…

Jika Berinovasi, PLN Bisa Hemat Hingga Rp1 triliun

  NERACA   Jakarta - Perusahaan Listrik Negara (PLN) memproyeksikan jumlah efisiensi yang diciptakan dari inovasi-inovasi korporat bisa mencapai Rp1…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Ancaman Serangan Siber ke Industri Keuangan Meningkat

    NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan ancaman serangan siber terhadap sistem…

BTN Siapkan 2.000 Unit Apartemen di Kawasan Undip

      NERACA   Semarang - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar kemitraan dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas…

Bank Mandiri Incar Fintech Potensial

      NERACA   Jakarta - Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengembangan industri kreatif di tanah air untuk menciptakan…