Perlu Kepastian Hukum Persaingan Usaha Migas

NERACA

Jakarta - Dalam industri minyak dan gas bumi (migas), keseimbangan antara penawaran dan permintaan merupakan hukum dasar untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Namun kenyataannya, ada banyak kondisi pasar bagi tiap komoditas. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menyusun strategi pengadaan yang komprehensif.

Pakar Hukum Migas, Hakim Nasution mengatakan bahwa kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendukung tumbuh-kembang perusahaan terkait dengan kondisi pasar yang beragam. Dia pun berharap, kebijakan pemerintah berupa pemberdayaan kemampuan dalam negeri bisa tepat sasaran dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan.

Hakim juga mengatakan pentingnya peran pelaku usaha menciptakan kondisi persaingan yang sehat. Untuk itu, Hakim menilai para pengusaha harus berada dalam situasi persaingan yang wajar. Hanya saja, iklim yang kondusif dan kemandirian itu, menurutnya,harus ada kepastian hukum. “Hukum harus bisa memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku industri,” katanya, Jumat (17/4).

Dia pun mengingatkan, untuk mendukung perwujudan kepastian hukum, pengusaha maupun pengambil kebijakan jangan lagi memainkan banyak unsur lobi. Selain itu, Hakim menekankan pentingnya peraturan yang tidak mengambang. Dirinya menambahkan, semua itu tentu harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. dan hukum mesti konsisten.

Sementara, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Sukarmi menguatkan perlunya perangkat hukum yang jelas untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri migas Indonesia. Namun Sukarmi mengingatkan, pengawasan juga harus dilakukan secara ketat. Selain itu, dia menuturkan bahwa para pihak dalam industri ini perlu membangun komitmen membangun industri yang sehat.

Lebih jauh Sukarmi mengkritisi kebijakan mengenai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) hulu migas dalam kacamata hukum persaingan. Dia juga mengingatkan pemerintah agar proteksi dan keistimewaan tidak berujung pada ketidakmandirian. Dia mengatakan, KPPU mendukung peningkatan kapasitas nasional di hulu migas, dalam hal ini TKDN. Tapi ia juga berharap regulasi soal TKDN bisa menciptakan iklim usaha yang kompetitif, bukan memanjakan.

Sukarmi mengakui bahwa keistimewaan yang diberikan pemerintah terhadap industri lokal SCM hulu migas memang dibenarkan. Namun ia resah keistimewaan tersebut bisa berakibat ketidakmandirian. Terlebih, bila kebijakan itu tidak disertai rencana atau roadmap yang jelas.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah bisa menciptakan kepastian hukum sekaligus membuat rencana kerja atau roadmap yang jelas pada sistem TKDN dan SCM hulu migas. “Upaya keberpihakan pada industri dalam negeri tentunya merupakan kewenangan pemerintah yang harus didukung. Namun juga perlu diformulasikan bentuk keberpihakan dan juga rencana kerjaserta target waktu keberpihakan yang wajar. Hal ini dalam rangka membentuk industri dalam negeri yang mandiri,” kata Sukarmi.

Sukarmi juga mengingatkan, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah dimulai membuat arus barang, jasa, teknologi, tenaga kerja dan investasi masuk begitu deras ke Indonesia. Suka atau tidak suka, siap tidak siap, pelaku industri SCM hulu migas Indonesia harus bersaing dengan mereka. Sukarmi pun menggambarkan pelaku industri yang terlalu lama dimanjakan sehingga tak bisa mandiri sebagai bayi berjenggot.

Sebelumnya, KPPU dalam menegakan hukum persaingan usaha migas, Majelis KPPU menjatuhkan hukuman denda kepada 17 pelaku usaha terkait Penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Wilayah Bandung dan Sumedang. Ke 17 pelaku usaha adalah penyalur LPG yang merupakan anggota Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang.

Putusan dibacakan Sukarmi sebagai Ketua Majelis Komisi, Kamser Lumbanradja dan Chandra Setiawan masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi yang disampaikan melalui siaran pers, Rabu lalu (1/4). “Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI dan Terlapor XVII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,”,” kata Sukarmi saat membacakan putusan. mohar

BERITA TERKAIT

Berikan Payung Hukum Khusus - Pemerintah Kritik Unicorn Yang Belum IPO

NERACA Jakarta – Desakan pemerintah lewat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara agar empat perusahaan starup…

Pemerintah Serahkan Bantuan ke 47 Usaha Kreatif

  NERACA Jakarta – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah menyerahkan secara simbolis Bantuan Pemerintah untuk 47 pelaku di sektor kreatif.…

Dunia Usaha - Industri Hijau Bisa Masuk Bagian Program Digitalisasi Ekonomi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan yang terkait…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASALAH KEPATUHAN WP DIPERTANYAKAN - Kontribusi Pajak Orang Kaya Masih Minim

Jakarta-Pengamat perpajakan menilai, meski nilai harta orang terkaya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data majalah Forbes…

BSSN: Jelang Pemilu 2019, Serangan Siber Meningkat Pesat

NERACA Jakarta-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memprediksi ada tiga pola serangan siber yang berpotensi mengganggu jalannya proses Pilpres 2019.…

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…