Perlu Kepastian Hukum Persaingan Usaha Migas

NERACA

Jakarta - Dalam industri minyak dan gas bumi (migas), keseimbangan antara penawaran dan permintaan merupakan hukum dasar untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Namun kenyataannya, ada banyak kondisi pasar bagi tiap komoditas. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menyusun strategi pengadaan yang komprehensif.

Pakar Hukum Migas, Hakim Nasution mengatakan bahwa kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendukung tumbuh-kembang perusahaan terkait dengan kondisi pasar yang beragam. Dia pun berharap, kebijakan pemerintah berupa pemberdayaan kemampuan dalam negeri bisa tepat sasaran dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan.

Hakim juga mengatakan pentingnya peran pelaku usaha menciptakan kondisi persaingan yang sehat. Untuk itu, Hakim menilai para pengusaha harus berada dalam situasi persaingan yang wajar. Hanya saja, iklim yang kondusif dan kemandirian itu, menurutnya,harus ada kepastian hukum. “Hukum harus bisa memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku industri,” katanya, Jumat (17/4).

Dia pun mengingatkan, untuk mendukung perwujudan kepastian hukum, pengusaha maupun pengambil kebijakan jangan lagi memainkan banyak unsur lobi. Selain itu, Hakim menekankan pentingnya peraturan yang tidak mengambang. Dirinya menambahkan, semua itu tentu harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. dan hukum mesti konsisten.

Sementara, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Sukarmi menguatkan perlunya perangkat hukum yang jelas untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri migas Indonesia. Namun Sukarmi mengingatkan, pengawasan juga harus dilakukan secara ketat. Selain itu, dia menuturkan bahwa para pihak dalam industri ini perlu membangun komitmen membangun industri yang sehat.

Lebih jauh Sukarmi mengkritisi kebijakan mengenai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) hulu migas dalam kacamata hukum persaingan. Dia juga mengingatkan pemerintah agar proteksi dan keistimewaan tidak berujung pada ketidakmandirian. Dia mengatakan, KPPU mendukung peningkatan kapasitas nasional di hulu migas, dalam hal ini TKDN. Tapi ia juga berharap regulasi soal TKDN bisa menciptakan iklim usaha yang kompetitif, bukan memanjakan.

Sukarmi mengakui bahwa keistimewaan yang diberikan pemerintah terhadap industri lokal SCM hulu migas memang dibenarkan. Namun ia resah keistimewaan tersebut bisa berakibat ketidakmandirian. Terlebih, bila kebijakan itu tidak disertai rencana atau roadmap yang jelas.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah bisa menciptakan kepastian hukum sekaligus membuat rencana kerja atau roadmap yang jelas pada sistem TKDN dan SCM hulu migas. “Upaya keberpihakan pada industri dalam negeri tentunya merupakan kewenangan pemerintah yang harus didukung. Namun juga perlu diformulasikan bentuk keberpihakan dan juga rencana kerjaserta target waktu keberpihakan yang wajar. Hal ini dalam rangka membentuk industri dalam negeri yang mandiri,” kata Sukarmi.

Sukarmi juga mengingatkan, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah dimulai membuat arus barang, jasa, teknologi, tenaga kerja dan investasi masuk begitu deras ke Indonesia. Suka atau tidak suka, siap tidak siap, pelaku industri SCM hulu migas Indonesia harus bersaing dengan mereka. Sukarmi pun menggambarkan pelaku industri yang terlalu lama dimanjakan sehingga tak bisa mandiri sebagai bayi berjenggot.

Sebelumnya, KPPU dalam menegakan hukum persaingan usaha migas, Majelis KPPU menjatuhkan hukuman denda kepada 17 pelaku usaha terkait Penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Wilayah Bandung dan Sumedang. Ke 17 pelaku usaha adalah penyalur LPG yang merupakan anggota Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang.

Putusan dibacakan Sukarmi sebagai Ketua Majelis Komisi, Kamser Lumbanradja dan Chandra Setiawan masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi yang disampaikan melalui siaran pers, Rabu lalu (1/4). “Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI dan Terlapor XVII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,”,” kata Sukarmi saat membacakan putusan. mohar

BERITA TERKAIT

Jaksa Agung: Stagnannya Penegakan Hukum di Indonesia Jadi Alarm

Jaksa Agung: Stagnannya Penegakan Hukum di Indonesia Jadi Alarm NERACA Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan fenomena penegakan hukum…

UMKM Diharapkan Punya Kreativitas E-commerce - Usaha Kecil

NERACA Jakarta – Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (Idea) Aulia E Marinto mengatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus…

Indoritel Kantungi Pinjaman Rp 2 Triliun - Gadaikan Saham Anak Usaha

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnis, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) mengantungi pnjaman dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…