Arah Pertumbuhan Harus Berkeadilan

KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN CENDERUNG MENINGKAT

Jumat, 17/04/2015

Jakarta – Kalangan akademisi dan pengamat meminta pemerintah harus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berwawasan kebangsaan, inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang kini cenderung meningkat di tengah kondisi perlambatan dunia usaha di negei ini.

NERACA

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis & Ilmu Komunikasi Univ Atmajaya Dr A Prasetyantoko mengatakan, memang sangat perlu data kemiskinan dan pengangguran dimasukkan dalam asumsi makro APBN. Pasalnya, dengan mencantumkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam asumsi makro APBN, pemerintah akan lebih fokus dan serius bekerja.

"Untuk kali pertama pemerintah dan DPR memuat target pembangunan dengan mencantumkan sejumlah persoalan yang terkait langsung masyarakat.Persoalan ketimpangan pendapatan, angka pengangguran dan kemiskinan baru kali ini bisa diakomodir dalam asumsi makro RAPBN,"ujarnya saat dihubungi Neraca, Kamis (16/4).

Meski demikian, Prasetyantoko menilai adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi global yang akan berpengaruh pada pencapaian target APBN. Hanya saja, kata dia, dengan ruang fiskal yang lebar dalam RAPBN-P 2015 karena punya belanja modal terbesar dalam sejarah RI yang mencapai jumlah Rp 290 triliun dan penempatan modal negara (PMN) sekitar Rp 72 triliun, pemerintah diyakini mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,7 %.

“Walau suasana pertumbuhan global sedang mengalami pertumbuhan yang melambat dalam situasi ketidakpastian yang makin tinggi, kami berharap pemerintah bisa memenuhinya. RAPBN ini harus didukung oleh semua elemen bangsa supaya bisa berjalan dengan baik,"kata dia.

Bagaimanapun, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, menurut dia, pemerintah harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan dan kewilayahan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, dengan masuknya pengangguran dan kemiskinan dalam indikator makro ekonomi, bisa menjadikan keduanya itu prioritas pencapaian pemerintah.

"Kalau kemiskinan juga merupakan suatu faktor atau pengangguran merupakan suatu faktor saya sependapat dengan itu. Memang itu menjadi prioritas dan menjadi target pemerintah untuk bisa turunkan angka kemiskinan," ujarnya.

Guru besar ekonomi Unpad Prof Dr Ina Primiana juga menilai target pengurangan kemiskinan, pengangguran dan gini ratio sudah tertera dalam indikator kesejahteraan dan target pembangunan yang diusung oleh pemerintah. “Target-target tersebut sudah ada dalam UU APBN 2015. Namun pelaksanaannya saja terkadang suka tak mencapai target. Padahal hal itu merupakan indikator kesuksesan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Ina, tingkat pengangguran di Indonesia cukup memprihatinkan, terlebih dengan adanya MEA 2015. “Saat ini tingkat pengguran mencapai 11% sementara tingkat kemiskinan mencapai 6%. Ini tergolong memprihatinkan di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dibandingkan dengan negara lainnya,” ucapnya.

Justru dia menilai, pemerintah saat ini telah gagal dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu untuk mengentaskan kemiskinan, lanjut dia, adalah dengan mendorong industri padat karya. Akan tetapi, nyatanya industri pada saat ini cukup mendapatkan hambatan yang bertubi-tubi. “Seperti infrastruktur, upah buruh, suku bunga bank yang terlalu tinggi dan pelemahan rupiah terhadap US$.. Hal itu membuat sektor industri jadi lesu sehingga penyerapan tenaga kerjanya berkurang,” katanya.

Karena itu, dia berharap agar pemerintah mendatang lebih fokus untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia yang terus menjadi persoalan klasik misalnya minimnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas, infrastruktur yang kurang memadai, dan kesan perizinan usaha yang sulit. “Terutama perizinan lahan dan infrastruktur. Itu hambatan klasik. Belum lagi soal penaikan tarif dasar listrik (TDL). Sektor riil paling terbebani karena sebagian besar masih mengandalkan listrik,” ujarnya.

Ina menyoroti kinerja dari DPR dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Sebab visi misi dari pemerintah juga kurang didukung oleh DPR, karena keputusan pemerintah dalam menggunakan anggaran berada di tangan DPR. “DPR jangan hanya bisa menyalahkan. Perlu dipertanyakan juga sampai sejauh mana DPR berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” tukasnya.

Ironisnya, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran juga diikuti oleh meningkatnya ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin, ketimpangan antara masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Tahun lalu, rasio gini indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan Indonesia berada pada level 0,44, lebih tinggi dibandingkan 2004 yang tercatat 0,38.

Kini saatnya menyambut baik wacana perlunya angka kemiskinan dan pengangguran dimasukkan dalam asumsi makro APBN 2015 dan APBN tahun-tahun berikutnya. Dengan mencantumkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam asumsi makro APBN, pemerintah akan lebih fokus dan serius bekerja. Tak kalah penting, kinerja pemerintah juga akan lebih terukur.

Paradigma Pembangunan

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, selain penambahan asumsi makro ekonomi, pemerintahan harus mampu mengubah postur APBN dan merancang sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan, sehingga dana APBN yang terbatas memiliki daya ungkit ekonomi nasional yang kuat. Selama ini hanya sekitar 20% dana APBN yang dapat digunakan untuk belanja pembangunan, selebihnya dialokasikan untuk membayar beban utang luar negeri, subsidi, belanja pegawai, dan pendidikan.

Pembahasan tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam penyusunan APBN bukan hal baru. Bahkan, kedua hal itu selalu dibahas oleh pemerintah dan DPR dalam setiap pembahasan APBN.“Kalau memang itu mau dimasukkan ke dalam asumsi-asumsi makro dalam APBN, boleh diusulkan sehingga bisa bersanding dengan asumsi-asumsi yang lain, seperti inflasi, tingkat pertumbuhan, lifting minyak, dan lain-lain,” ujar Erani.

Terkait dengan kemiskinan, menurut dia, percuma kalau persentase turun terus tiap tahun tapi kesenjangan pendapatan tetap tinggi.“Jadi harus ada upaya bagaimana untuk menurunkan gini ratio," ujarnya.

Dia juga menjelaskan kalau asumsi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan dimasukkan dalam asumsi-asumsi makro dalam APBN maka salah satu strategi yang harus dirumuskan adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Apalagi tahun depan akan berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Erani pun menambahkan masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran memang telah mendapatkan perhatian secara khusus, tapi pendekatan yang dipakai amat dangkal sehingga tak memecahkan persoalan. Pendekatan aset, penguatan kapabilitas manusia, penciptaan lapangan kerja permanen yang layak, dan kebijakan fiskal (pajak) yang progresif harus dihidupkan untuk melawan tiga patologi ekonomi itu.

Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan menyebutkan posting anggaran dari APBN 2015 yang telah disusun pemerintah belum mencerminkan kesejahteraan yang merata, kondisi ini jelas menjadikan minimnya penanganan kemiskinan dan pengangguran nasional. "Rumusan APBN baik di masa SBY hingga sekarang Jokowi masih belum banyak menyentuh kesejahteraan. Oleh karenannya tingkat kemiskinan dan pengangguran patut diwaspadai," ujarnya.

Untuk itu setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu pertumbuhan secara sektoral menunjukkan pergerakan fluktuatif baik dari sektor tradeable dan non-tradeable. Secara umum, sektor tradeable makin ketinggalan dibanding yang non-tradeable. Kemudian pada sisi fiskal. Selama ini anggaran nasional bergantung pada utang yang membebani ruang fiskal. "Selama ini ruang fiskal banyak dari utang, dan celakanya pengelolaannya kurang produktif. Sehingga efeknya sangat minim terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran," ujarnya. agus/bari/iwan/mohar