Jokowi-JK Tidak Serius Diversifikasi Energi

KETERGANTUNGAN PADA BBM SANGAT TINGGI

Rabu, 01/04/2015

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Jakarta Ninasapti Triaswati mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak serius melakukan diversifikasi energi sehingga Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). “Padahal, kenaikan harga BBM pada akhirnya akan berimbas kepada kenaikan energi lainnya, misalnya listrik, karena pembangkitnya mayoritas masih menggunakan BBM,” kata Ninasapti Triaswati di Jakarta, Selasa (31/3).

Selain itu, kenaikan harga BBM juga berimbas pada biaya transportasi yang pada akhirnya memengaruhi harga-harga komoditas seperti kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Nina, sudah saatnya Indonesia melakukan diversifikasi energi yaitu beralih dari minyak ke gas atau batu bara. Apalagi, sejumlah kendaraan angkutan umum di Jakarta, seperti bus TransJakarta dan bajaj, sudah mulai menggunakan gas.

“Kalau bus dan bajaj saja bisa, mengapa kendaraan pribadi tidak bisa. Namun, permasalahan di Indonesia adalah tidak adanya infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang memadai dan mencukupi,” tuturnya.

Nina mengatakan isu mengenai diversifikasi energi sebenarnya sudah lama bergulir, tetapi selama ini tidak pernah diterapkan secara konsekuen. “Rencananya sudah baik, tetapi penerapannya masih belum baik,” ujarnya.

Karena itu, Nina menyarankan agar pemerintah lebih serius menyiapkan infrastruktur untuk melakukan diversifikasi energi, misalnya membangun pembangkit listrik bertenaga gas atau batu bara dan memperbanyak SPBG. “Rencana sudah ada, mengapa penerapannya terlihat lambat. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah serius atau tidak dalam menyiapkan infrastruktur,” ucapnya.

Terkait fluktuasi harga BBM bersubsidi, Nina mengatakan hal tersebut disebabkan pemerintah mengambil kebijakan subsidi tetap untuk mengamankan risiko fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia. Dengan harga yang fluktuatif, negara tidak akan menanggung beban subsidi yang besar.

Hal tersebut tidak terjadi bila pemerintah menerapkan harga tetap terhadap BBM bersubsidi. Ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah akan menanggung biaya beli yang tinggi tetapi dijual dengan harga murah.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan, pemerintah harus memanfaatkan dana pengalihan belanja subsidi BBM dengan memprioritaskan pengembangan diversifikasi energi. “Upaya itu untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM, sebagai antisipasi jika harga minyak dunia naik dan dapat memukul masyarakat karena pemerintah telah melepaskan subsidi pada premium,” kata dia.

Enny menambahkan, subsidi mungkin masih aman karena harga minyak dunia turun, tetapi harus juga mengantisipasi jika harga minyak naik. “Sekarang subsidi untuk premium dihapus, subsidi untuk solar jadi fixed subsidy mungkin masih aman karena harga minyak dunia turun, tapi yang harus diperhatikan antisipasinya jika harga minyak dunia naik,” ujar Enny.

Enny memperkirakan tren anjloknya harga minyak dunia yang sekarang berada di kisaran 50 dollar AS per barrel dapat saja berbalik naik pada awal semester II 2015. Saat itu, dengan dihapuskannya subsidi premium dan pemberlakukan subsidi tetap sebesar Rp1.000 pada solar, harga BBM di tingkat eceran akan mengikuti harga pasar.

“Dampak negatif kepada daya beli masyarakat bisa saja terjadi jika harga minyak dunia kembali merangkak naik ke 100 dollar AS per barel, dan dibarengi kurs rupiah yang terus tertekan,” kata Enny.

Maka dari itu, ujar dia, upaya diversifikasi energi perlu dipercepat. Misalnya dengan memaksimalkan penggunakan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel. Pun, janji pembangunan besar-besaran untuk infrastruktur bahan bakar gas, seperti janji PT. Pertamina untuk membangun 150 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) harus direalisasikan. “Janji untuk mengurangi ketergantungan BBM jangan hanya jargon,” ujarnya.

Di sisi lain, upaya mengurangi ketergantungan BBM juga menjadi penting untuk memulihkan defisit neraca perdagangan minyak dan gas yang pada November 2014 tercatat US$ 1,36 miliar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Defisit tersebut mengalami kenaikan dibanding Oktober 2014 yang sebesar US$ 1,11 miliar. iwan/munib