NERACA

Jakarta – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi risiko bagi pemerintah yang harus merogoh biaya besar untuk membayar bunga utang negara dalam bentuk dolar, meski pemerintah mengklaim saat ini kondisi utang masih dinilai aman. Kebijakan pemerintah menerbitkan surat utang, menjadi alternatif untuk membiayai infrastruktur negara. Namun ironisnya, penyerapan surat utang negara (SUN) lebih banyak diserap investor asing.

Hal ini diakui langsung Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, bahwa utang luar negeri dalam bentuk surat utang di Indonesia disebut mencapai 38%. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding negara lain seperti India dan Jepang,”Surat utang India itu cuma 7% dan Jepang di bawah 5% untuk kepemilikan asing," kata Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Senin (30/3).

Bambang menyatakan, besarnya kepemilikan asing di Indonesia mencapai 38% di karenakan kemampuan domestik yang masih terbatas. Menurut dia, Indonesia belum mampu seperti Jepang dan India. Padahal jika pemerintah berutang pada rakyat sendiri maka akan mempermudah untuk memperbesar anggaran belanja infrastruktur. Terlebih lagi, kepemilikan asing yang rendah disebut membuat budget defisit India dan Jepang jauh di atas Indonesia. "Kenapa bisa jauh, karena mereka berani itu kan punya publik sendiri," ujarnya.

Asal tahu saja, utang Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Posisi utang negara di awal tahun sebesar Rp2.702,29 triliun per Januari 2015 dan meningkat pada bulan selanjutnya menjadi Rp2.744,36 triliun. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sri Adiningsih pernah mengatakan, utang Indonesia secara umum masih cukup aman. Pasalnya, utang Indonesia baru 30% dari PDB,”Tergantung kurs-nya, bahkan bisa di bawah 30 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan, utang di negara lain bisa lebih tinggi dari Indonesia. Maka bila bandingkan dengan negara lain dari utang, pemerintah Indonesia itu masih cukup baik,”Hanya saja perlu diwaspadai adalah besarnya dana portofolio di Indonesia yang nilainya besar, ataupun juga utang swasta yang khususnya yang jangka pendek," tuturnya.

Meski demikian, dia mengatakan otoritas ekonomi harus menaruh perhatian yang serius dan juga mengamati dan mencermati serta mengantisipasi tingginya utang Indonesia,”Supaya jangan sampai normalisasi bunga di Amerika. yang tentu saja itu hanya masalah waktu untuk dilakukan, berdampak pada stabilitas ekonomi dan sistem keuangan kita menjadi minimal,”ujarnya.

Sementara Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mencibir, kebiasan pemerintah mengutang dari luar bakal memicu beban bunga utang makin meningkat. Pasalnya, nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing saat ini sedang tidak menentu dan cenderung melemah,”Utang yang berbentuk dolar atau yen ini akan menjadi beban. Bunganya nanti tinggi,”tandasnya.

Pemerintah, kata Uchok, harus berpikir ulang kegunaan utang sebelum melakukan pinjaman, khususnya dalam mata uang asing. Sebab, jika dana tersebut sudah berada di kas negara tetapi tidak tersalurkan dengan baik, maka hanya akan membuat beban bunga semakin meningkat,”Harusnya kalau mau pinjam dipikir buat apa. Jangan sampai untuk mobil, gaji pegawai atau konsumsi. Kalau belum tahu penggunaannya buat apa, malah bunganya nanti jalan terus," kata dia.

Terkait pinjaman yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang sebesar 140 miliar yen atau lebih dari Rp15 triliun, Uchok mengatakan bahwa pinjaman tersebut sebaiknya dicatat dalam mata uang rupiah, bukan yen Jepang,”Jangan dalam bentuk yen, bentuk Rupiah saja. Kalau mereka enggak mau ya sudah enggak usah. Nanti bunganya tinggi," ucapnya.

Uchok menegaskan, utang pemerintah disebut menjadi beban bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, penerimaan negara berasal dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat,”Pinjaman ini sangat membebani rakyat. Karena kan kalau sudah pinjam itu yang bayar rakyat," ungkapnya.

Berdasarkan perhitungan yang membandingkan antara total utang negara sebesar Rp2.744,36 triliun dengan jumlah penduduk Indonesia sekira 237.641.326, maka setiap penduduk Indonesia harus menyiapkan Rp11,54 juta demi membayar beban utang tersebut. bani