JK: Cadangan Listrik Nasional Minimal 30% - Sektor Energi

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa cadangan listrik nasional harus 30% dari kapasitas yang ada seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. “Cadangan yang baik itu harus 30 persen, kalau sekarang kapasitas kita 54.000 MW maka cadangan minimum harus 15.000 MW agar tidak ada pemadaman listrik," ujar JK seperti dikutip dari laman Antara, Kamis (12/3).

Ia menuturkan bahwa saat ini cadangan listrik yang tersedia hanya 10 persen, itu menyebabkan di beberapa daerah masih sering mengalami pemadaman listrik. JK menambahkan, cadangan listrik Indonesia saat ini dan yang dibutuhkan 30 persen masih lebih rendah, ketimbang Singapura sebesar 100 persen. “Di Singapura cadangannya 100 persen. Kita cukup 30 persen sehingga naik terus, tidak ada soal,” ucapnya.

Untuk itu, ia mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh PT PLN (Persero) dan melalui mekanisme Independent Power Producer (IPP) dengan melibatkan peran swasta. “Dana yang mampu disiapkan PLN untuk membantu pembangunan pembangkit 35.000 MW hanya sekitar Rp400-500 triliun, karena itu kita butuh lebih banyak peran serta swasta,” ujarnya.

Dengan dana tersebut, katanya, PLN diberi tanggung jawab untuk membangun pembangkit 10.000 MW sedangkan sisanya yaitu 25.000 MW akan diserahkan ke pihak swasta melalui mekanisme IPP. Untuk mendukung mekanisme IPP, menurut dia, pemerintah telah memperpendek prosedur melalui penetapan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang harga patokan sehingga para pengembang yang akan menjual listriknya ke PLN tidak perlu melakukan negosiasi ulang karena harga listriknya sudah ditentukan.

"Kalau dulu kan untuk negosiasi saja butuh 1-2 tahun, dengan adanya peraturan ini kami harap proses negosiasi tidak lebih dari satu bulan," tuturnya. Selain itu, JK juga mendorong PLN untuk fokus menjadi perusahaan distribusi dan transmisi dengan menyalurkan listrik dari pembangkit milik para pengembang IPP. Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen per tahun, pemerintah menetapkan program pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Beberapa waktu lalu, Anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar menilai sebagian besar sistem kelistrikan di Indonesia tidak lagi memiliki reserve margin dan cadangan operasi yang memadai telah menyebabkan pemadaman listrik di berbagai tempat tak terhindarkan. Untuk itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) perlu segera melakukan akselerasi sistem kelistrikan nasional dan mendorong pengembangan energi mix yang berbasis energi baru. “Sebagian besar pasokan listrik nasional dalam kondisi siaga, bahkan di wilayah Indonesia timur dan barat mengalami defisit. Jika kondisi ini dibiarkan terus terjadi maka akan menghambat aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara umum,” kata Rofi.

PLN mengatakan bahwa sebagian dari sistem kelistrikan di Indonesia tidak lagi memiliki reserve margin dan cadangan operasi yang memadai. Di antaranya tergambar dari kondisi kelistrikan di Pulau Sumatera dengan jumlah sistem sebanyak 47, namun yang berada dalam kondisi normal hanya 18. Sementara, yang dalam kondisi siaga sebanyak 19 sistem dan 10 sisanya defisit. Lebih ironis lagi di wilayah Indonesia timur, hampir 97 sistem dalam kondisi siaga, sebanyak 55 lainnya dalam kondisi defisit dan hanya 37 sistem yang normal.

“Pertumbuhan Indonesia yang baik ditandai dengan pertumbuhan konsumsi listrik di berbagai daerah. Namun, sayangnya tidak diimbangi dengan penguatan dalam pengembangan pembangkit listrik dan pertumbuhan jaringan, apalagi menyediakan cadangan jauh dari ideal,” terang dia.

Menurutnyam, ada banyak tantangan yang harus di selesaikan dalam mengembangan sistem kelistrikan nasional. Di sisi teknis mendorong kemampuan operasional untuk melakukan diversifikasi energi bagi pembangkit dan keterbatasan waktu pemeliharaan pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas.

Kemudian, memperbaiki kendala non teknis terkait pendanaan, keterbatasan kemampuan berinvestasi dari PLN serta kesulitan pengadaan lahan maupun perizinan pembangunan yang masih sering terjadi. “Harus segera melakukan penambahan pembangkit, transmisi maupun distribusi. Projek yang selama ini tertunda harus segera di inventarisir oleh pemerintah dan memetakan solusi secara tepat menurut kebutuhannya masing-masing,” ungkap Rofi.

Dia menjelaskan, masih banyaknya pembangkit PLN masih menggunakan bahan bakar fosil, sehingga biaya produksi masih tinggi yang berakibat sulit melakukan pengembangan, dengan komposisi energi mix PLN saat ini terdiri atas batu bara 44%, minyak 23%, Gas 21%, hidro 7%, panas bumi dan lainnya 5%.

Kondisi kelistrikan dalam kajian harian, dilakukan kategori sistem yang normal, siaga dan defisit. Sistem dikatakan normal jika dalam satu bulan tidak ada hari siaga dan defisit, sistem siaga bila dalam satu bulan lebih atau sama dengan satu hari siaga, dan defisit bila dalam satu bulan lebih atau sama dengan satu hari defisit.

Related posts