NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan mengaku pada pertengahan 2015 sebagai waktu yang agresif untuk mengenakan pajak. Pasalnya, perluasan pengenaan pajak mayoritas dimulai pada April mendatang.

"Efektifnya di bulan-bulan Mei, Juni dan Juli. Tapi puncaknya bulan Oktober dan November," kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo di, Jakarta, Rabu (4/3).

Menurut dia, untuk realisasi penerimaan pajak pada Januari dan Februari dianggap masih rendah. Sebab, belum ada penerapan perluasan pajak pada bulan tersebut.

"Bulan Maret dan April banyak peraturan yang berlaku termasuk jalan tol. Kita bisa mengenakan PPnBM, kemudian perluasan jasa, kan baru kita akan keluarkan bulan ini," ujar dia.

Sayangnya, Mardiasmo enggan menyebutkan jumlah realisasi pajak pada awal tahun ini. Meski demikian, dia meyakini target perpajakan 2015 sebesar Rp1.489 triliun harus dapat tercapai. "Targetnya sudah ditetapkan disepakati DPR, ya, harus tercapai," tuturnya.

Peneliti Indef, Eko Listiyanto menilai, target pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, yang menargetkan 84,5% dari total pendapatan negara serta hibah, dinilai terlalu ambisius.

Menurut dia, jika dihitung dari realitas penerimaan pajak tahun 2014, target penerimaan naik hingga menghampiri 30%. Di tengah situasi perekonomian dunia yang menurun, dia menilai, hal tersebut cukup berat. Meski demikian, dia mengungkapkan hal itu bisa diwujudkan jika pertumbuhan eknomi Indonesia mencapai tujuh persen.

"Tapi karena tahun lalu kita hanya tumbuh lima persen, ini tantangan berat," kata dia. Eko menuturkan, pemerintah bisa merealisasikan rencana tersebut berbagai strategi seperti ekstensifikasi perpajakan, intensifikasi perpajakan serta penegakan hukum perpajakan.

Selain itu, dia juga menilai hal tersebut  menjadi tantangan besar Direktorat Jendaral Pajak Kemenkeu untuk merealisasikan penerimaan pajak. "Rencana ini cukup positif pemerintah berani menetapkan target cukup besar," tukas Eko.

Saat ini, pemerintah mencanangkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor perpajakan bisa mencapai angka sebesar Rp1.489,3 triliun atau meningkat Rp109,3 triliun alias setara dengan 7,9% dari APBN 2015.

Selama hampir 10 tahun terakhir pemerintah sulit dalam mengejear pajak, ini karena ada kesalahan dalam penetapan target setoran pajak setiap tahunnya. Menurutnya, ada yang salah dalam perencanaan.

"Ada yang salah dalam penetapan target. Kalau belajar dari tahun ke tahun, target di awal begitu besar. Bahkan setelah direvisi itu juga nggak sampai. Berarti kan ada kesalahan," kata Pengamat Pajak, Darussalam. Dia menyebutkan, target pajak seakan mengikuti kebutuhan belanja. Padahal secara kapasitas, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tidak mampu untuk mencapai target tersebut.

"Jadi harus terbuka dan transparan dari mana menghitungnya dan kita bisa mengkritisi," tuturnya. Pentingnya transpransi, menurut Darussalam, agar masyarakat bisa merasakan kesulitan pemerintah. Karena masyarakat adalah penyetor dan penerima manfaat pajak. Wajar saja ketika penerimaan bermasalah, masyarakat ingin mengetahuinya. "Biar publik bisa menilai dasar penetapan target seperti apa. Jadi realistis atau tidak," pungkasnya. [agus]