Mobil Nasional Diminta Cari Segmen Khusus - Otomotif

NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta mobil Esemka sebelum diproduksi secara komersial agar membidik segmen khusus seperti misalnya menjadi kendaraan angkutan perdesaan, pertanian, atau perkebunan. "Esemka diminta mencari segmen khusus, jangan berhadapan langsung dengan raksasa otomotif yang sudah besar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu malam, dikutip dari Antara, Kamis.

Ia mengatakan, jika Esemka memilih seperti Malaysia dalam mengembangkan mobil nasionalnya yang ingin men-challenge untuk berhadapan langsung dengan raksasa otomotif besar, maka akan sulit bagi Indonesia. Sebab Indonesia sudah termasuk terlambat mengembangkan proyek mobil nasional. "Seperti Korea saja mengembangkan mobil nasional sejak tahun 1970-an, Malaysia 1980-an dan disupport habis-habisan," katanya.

Namun, ia menegaskan, pemerintah mendorong inisiatif pihak manapun untuk mengembangkan proyek mobil nasional. Esemka, kata Sofyan, pada dasarnya sudah menjadi salah satu kebanggaan masyarakat di Tanah Air karena diproduksi oleh putra putri bangsa dari SMK-SMK yang bahkan berpotensi menghasilkan pendapatan untuk mereka. "Kami tanya, berapa skala ekonominya, ternyata dengan produksi 300-400 unit tiap bulan saja sudah bisa 'making money', karena tidak mungkin menyaingi industri otomotif yang sudah meraksasa," katanya.

Namun tantangan ke depan, kata dia, banyak meskipun pada intinya masyarakat harus tetap bisa mengapresiasi karya anak bangsa yang diharapkan bisa menjadi cikal bakal mobil nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan mobil Esemka kemungkinan besar akan diarahkan sebagai mobil angkutan pertanian dan pedesaan. "Kami membicarakan masalah angkutan pertanian, pedesaan, itu yang kita siapkan dan akan kita produksi sendiri," kata Menperin Saleh Husin di tempat yang sama.

Ia mengatakan, untuk kebutuhan angkutan perkebunan, pertambangan, atau di pedesaan jika memungkinkan akan diproduksi sendiri di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah mendorong Esemka yang merupakan karya anak bangsa itu bisa memproduksi mobil angkutan untuk kepentingan tersebut. "Esemka itu kalau bisa memproduksi sendiri kan sangat bagus untuk putra-putri Indonesia sendiri," katanya.

Ke depan, kata dia, akan dilakukan kajian teknis dan detail pelaksanaan untuk membuat "road map" bagi angkutan perkebunan, pertambangan, dan pedesaan yang diharapkan bisa dipasok dari dalam negeri sendiri. "Salah satu yang sangat siap ya Esemka. Targetnya secepatnya," katanya.

Menteri menambahkan, pemerintah optimistis Indonesia mampu memproduksi angkutan untuk kepentingan sendiri. "Bisa, tadi Dirut Esemka sudah mengatakan mereka sanggup, mereka bisa," katanya.

Sebelumnya, isu adanya kerjasama perusahaan lokal asal Indonesia dengan Proton dari Malaysia mewujudkan mobil nasional (mobnas) kian mendapat reaksi. Saleh ingin menekankan kembali, bahwa kerja sama antara PT Adiperkasa Citra Lestari dan Proton Malaysia bukan untuk membuat mobnas tapi memang kepentingan bisnis antara swasta dan swata. "Kerjasama itu bukan pemerintah, meski di saksikan oleh pak Presiden. Penandatanganan MoU yang dilakukan di Malaysia itu business to business, swasta murni tidak ada campur tangan pemerintah," jelasnya.

Nota kesepahaman tersebut adalah melakukan studi kelayakan (feasibility study) selama 6 bulan. Bila Proton merasa layak membangun industri di Indonesia, maka proses investasi akan diteruskan. "Kalau 6 bulan dinilai layak, baru dilanjutkan. Kalau itu feasible baru dia akan melakukan proses untuk mendapatkan izin investasi di BKPM (Badan Pusat Koordinasi Penanaman Modal)," terangnya.

Setelah dari BKPM, langkah selanjutnya, Proton kemudian mengurus izin di Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK). Tahapannya sama dengan investasi otomotif pada umumnya, tidak ada perlakuan khusus. "Itu tahapan-tahapannya, jadi saya kira kerjasama ini masih panjang untuk di tindak lanjuti. Dan kami pun tidak membeda-bedakan, sama seperti yang lain saat ingin berinvestasi dan membuat pabrik di Indonesia," ucapnya.

Saleh kembali menegaskan bahwa dalam kesepakatan antara Proton dengan Adiperkasa Citra Lestari adalah murni bisnis. Tidak ada penggunaan dana dari APBN maupun BUMN. "Saya jelaskan kembali memang kerjasama itu pure bisnis, jadi kami ingin memberikan penjelasan ke publik saat ini agar tidak salah persepsi, tidak ada mobnas saat ini," tandasnya.

Untuk itu, dirinya menyebutkan sudah tidak ada lagi bahasan masalah mobnas, lebih baik mari kita fokus pada industri-industri yang memang lebih banyak menguntungkan buat bangsa dan negara, salah satunya adalah industri mebel dan kerajinan tangan. "Dari pada kita sibuk ngurusi mobnas yang memang belum ada, lebih baik kita urusi mebnas yang jelas-jelas ada dan sudah menguntungkan dan menghasilkan devisa buat negara," paparnya.

BERITA TERKAIT

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…

ESDM Cari Cara Kejar Target PNBP Migas

      NERACA   Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa faktor harga…

Sekda Kuningan Minta Ada Ruangan Khusus Wartawan di Humas

Sekda Kuningan Minta Ada Ruangan Khusus Wartawan di Humas NERACA Kuningan – Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Aparatur Sipil Negera…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

Dunia Usaha Dimintai Dukungan Hadapi Diskriminasi Sawit UE

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa untuk ikut membantu proses negosiasi dan diplomasi kepada UE…

Dunia Usaha - Perang Dagang AS-China Disebut Beri Peluang Bagi Manufaktur RI

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian tengah fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu…