Harga Beras Naik, Bulog Dinilai Minim Intervensi

NERACA

Jakarta - Harga beras yang melonjak hingga mencapai Rp9.000 sampai dengan Rp11.000 per kilogram di daerah Jabodetabek dinilai karena intervensi Badan Urusan Logistik (Bulog) yang lemah. Padahal Bulog ditugaskan untuk mengontrol harga beras. Hal itu seperti dikatakan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih seperti dikutip Selasa (24/2). "Kenaikan harga beras sekarang itu lebih disebabkan lemahnya peran bulog. Akibatnya terjadi penimbunan dan distributor yang mendistorsi ditribusi pangan," kata Henry.

Menurut Henry, Bulog kurang bergigi lantaran bergantung pada pasokan beras dari pedagang yang memiliki banyak rekanan, dalam hal ini distributor dan pengecer. "Bulog terkesan dipermainkan oleh mereka karena Bulog tidak punya alat. Hanya mengandalkan pasokan dari petani yang notabenenya punya banyak rekanan lain," cetus dia.

Terkait pernyataan pihak Bulog yang mengumumkan saat ini pasokan beras surplus, Henry sangsi. Pasalnya menurut Henry, koersi lahan pertanian menjadi perumahan dan pabrik di Indonesia yang cukup tinggi belum diimbangi oleh niat pemerintah dalam menggiatkan pembukaan lahan untuk pertanian.

Itu tentunya membuat produksi beras kian menurun, disisi lain, populasi penduduk Indonesia malah bertambah. "Laju konversi lahan pertanian saja di Indonesia itu sampai 100.000 hektar pertahun, sementara pemerintah baru belum ada langkah serius, belum ada juga penambahan lahan yang diwacanakan 9,4 juta hektar itu," katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengecek dengan teliti saat mengklaim surplus beras. Tahun lalu misalnya, Hendri mencurigai surplus beras yang diumumkan pemerintah sedianya adalah beras impor alih-alih beras hasil produksi petani dalam negeri. "Kalaupun ada usaha pemerintah itu baru sebatas memperbesar input pupuk, benih, traktor, itupun melalui kelompok tani. Bukan melalui koperasi," ucapnya.

Untuk mengatasi melonjaknya harga beras, Henry sepakat bahwa impor beras tidak dibutuhkan. Menurutnya, langkah paling efektif dalam mengontrol harga beras adalah dengan komplementer asupan karbohidrat dari panganan lain seperti jagung, ubi dan pisang. Konsumsi beras rata-rata masyarakat Indonesia adalah 130 kg perorang pertahun, "kalau dikurangi 20 persen saja misalkan, itu kan sudah signifikan," ujar dia.

Terkait langkah operasi pasar yang dilakukan Meneteri Perdagangan, Rachmat Gobel, Henry melihat hal tersebut sebagai langkah yang kurang efektif dalam menekan harga beras. "Kalau mau efektif harusnya distribusi berasnya pakai koperasi atau lembaga yang permanen, bukan sekedar operasi pasar," pungkasnya.

Tidak Perlu Impor

Meskipun harga beras melambung tinggi, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan Indonesia tidak perlu ada kebijakan untuk mengimpor beras untuk mengatasi melambungnya harga kebutuhan pokok itu. Menurut JK, panen raya beras akan segera datang sehingga pasokan bisa melimpah. "Enggak perlu impor pada dewasa ini, karena bulan Maret sudah bulan panen besar. Jadi kalau mengimpor pada bulan panen, kasihan petaninya," kata Jusuf Kalla.

JK menekankan, harga beras yang belakangan melambung disebabkan oleh pasokan yang berkurang akibat musim paceklik, bukan oleh mafia. "Ini urusannya suplai, bukan mafia-mafiaan. Itu mafia kalau naikkan harga, silakan saja timbun beras, besok akan kita tambah. Saat turun harga, kalian (mafia) rugi," ujarnya. Menurut Wapres, stok beras Perum Bulog saat ini mencapai 1,4 juta ton. Jumlah tersebut, belum ditambah dengan stok dari pedagang dan petani.

Dengan tambahan hasil panen besar yang diperkirakan sudah bisa dimulai Maret hingga Mei mendatang, dia optimistis harga beras bisa turun lagi. JK bahkan mengatakan hingga Mei Bulog diprediksi akan memiliki stok hingga 3 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Bulan ini saya suruh (Bulog) keluarkan 400.000 ton beras. Kalau masih kurang lagi, kita keluarkan 500.000 ton. Karena bulan depan sudah panen, jadi akan ditambah panen. Jangan khawatir soal beras," ucapnya.

Wapres meminta masyarakat tidak serta merta memprotes kenaikan harga beras. Dia meminta masyarakat mempedulikan nasib petani. "Harga beras naik, marah semua orang. Terus bagaimana petani? Kan kasihan. Jadi harus di tengah-tengah, tidak kemahalan dan tidak terlalu murah," katanya. Sejak awal Februari, harga beras di sejumlah lokasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan disinyalir akibat musim paceklik yang melanda sejumlah sentra padi di wilayah Pulau Jawa.

BERITA TERKAIT

Kemenparekraf Sertifikasi Halal Produk Mamin di 3.000 Desa Wisata

NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk…

Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola…

Nilai Impor di Bulan Maret Sebesar USD 17,96 Miliar

NERACA Jakarta – Nilai impor selama Maret 2024 tercatat sebesar USD 17,96 miliar. Kinerja impor ini melemah 2,60 persen dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Kemenparekraf Sertifikasi Halal Produk Mamin di 3.000 Desa Wisata

NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk…

Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola…

Nilai Impor di Bulan Maret Sebesar USD 17,96 Miliar

NERACA Jakarta – Nilai impor selama Maret 2024 tercatat sebesar USD 17,96 miliar. Kinerja impor ini melemah 2,60 persen dibandingkan…