Pengetatan Moneter Rontokkan Pertumbuhan Ekonomi

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7%, namun diperkirakan pertumbuhan ekonomi RI pada 2015 melambat kurang dari 5%. Bahkan, jika Bank Indonesia (BI) terus memperketat moneter, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan berkisar di angka 4%-4,5%. "Pak (presiden) Jokowi masih pidato di mana-mana ekonomi akan tumbuh 7%. Tidak tahu siapa penasehat ekonominya. Padahal penjualan ritel telah anjlok 20%-30%," kata ekonom senior Dr Rizal Ramli, di Jakarta, Kamis (12/2).

Mantan menko perekonomian ini menilai, langkah yang dilakukan BI agar nilai tukar rupiah tidak anjlok hingga di atas Rp14.000 per US$ dengan cara memperketat moneter adalah hal yang keliru. Justru, menurut Rizal, pengetatan itu akan semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi 2015.

"Kebijakan moneter super ketat BI tahun 1997 dan 1998, atas saran IMF, justru membuat ekonomi RI rontok dari 6% menjadi minus 12,8%. Yunani ikut saran ala IMF itu, setelah 3 tahun, Yunani malah semakin rontok," tutur anggota Tim Panel PBB ini mengingatkan.

Inflasi sudah lebih rendah, lanjut Rizal, sebetulnya BI masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga dan melonggarkan moneter."Kecuali, BI monetarist konservatif," ujarnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi 4%-4,5%, sulit untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja tahun 2015. Sehingga Rizal menyarankan perluanya terobosan-terobosan untuk membalikkan keadaan.

Inflasi di pedesaan, lanjut dia, dua kali inflasi diperkotaan, salah satu penyebab kemiskinan yang tinggi. Perbedaan inflasi tinggi tersebut harus dikurangi agar kemiskinan berkurang."Secara prinsip, saya tidak setuju program bagi-bagi uang. Kecuali untuk yang cacat. Lebih baik program kerja yang dibayar, bangun jalan desa, irigasi tertier dll. Inflasi makanan masih tinggi karena nilai rupiah anjlok dan tata niaga masih sistem kuota dan kartel. Jokowi mesti berani sikat sistim kuota mafia impor pangan," tegas Rizal.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra mendesak Bank Indonesia (BI) untuk segera mengeluarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) yang saat ini sebesar 7,75%. “Kebijakan BI untuk mempertahankan BI Rate tinggi di saat laju inflasi cenderung melemah, merupakan keputusan yang kurang bijak,” ujarnya.

Menurut dia, pada Januari 2015 ini terjadi inflasi negatif atau deflasi terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga bahan makanan. Ke depannya jika tingkat inflasi kembali naik, BI akan kehilangan “ruang” untuk menaikkan kembali BI Rate yang sudah terlampau tinggi.“Bila dipaksakan, maka bunga kredit akan semakin tinggi,” ujar Agus.

Agus pun menjelaskan, tingkat inflasi yang tinggi tahun lalu sesungguhnya disebabkan oleh dorongan faktor biaya karena kenaikan harga BBM subsidi. Dalam kondisi tersebut, kata dia, semestinya pemerintah melakukan kebijakan supply side untuk mendorong suplai barang di pasar.

“Bukan malah melalui kebijakan moneter BI dengan menaikkan BI Rate. Ini akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Dan terbukti pada 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali melemah,” ujarnya.

Agus juga menuturkan, BI Rate menjadi acuan suku bunga simpanan dan kredit perbankan komersial. Jika BI Rate dipertahankan tinggi, maka sulit bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga simpanan dan kredit.

Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan perlambatan dan Januari terjadi deflasi, Bank Indonesia (BI) tetap memberi sinyal kebijakan moneter ketat pada tahun ini.

Bahkan sekelompok ekonom lainnya menyuarakan agar BI melakukan penyesuaian suku bunga acuannya. Ekonom menilai BI Rate yang bertengger pada posisi 7,75% tergolong tertinggi di ASEAN dan memukul sektor ril. Namun, BI menyakini kebijakan ekonomi ketat itu bisa menciptakan stabilitas jangka panjang.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan untuk merumuskan kebijakan moneter ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni inflasi, transaksi berjalan yang defisit serta normalisasi kebijakan The Fed. Antisipasi sudah sejak Mei 2013 dan kebijakan moneter masih tetap ketat.

Sedangkan, ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Juniman mengungkapkan agar BI bertindak sigap dan melihat peluang penurunan BI Rate. “Kalau mau dipotong, ya bulan ini, karena bertepatan dengan data deflasi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat,” ujarnya.

Turbulensi pasar finansial bergerak begitu cepat, sehingga kemungkinan penyesuaian BI Rate bisa dilakukan pada bulan ini, karena kebijakan BI yang antisipatif sebaiknya bersifat lebih fleksibel.

Pada Januari 2015, Badan Pusat Statistik mencatatkan deflasi 0,24% (month to month) sehingga laju inflasi mencatatkan penurunan menjadi 6,96% secara year on year. BI optimistis inflasi bakal menyentuh 4% plus minus 1% hingga akhir tahun ini.

Dari sisi kebijakan makroprudensial, bahwa kebijakan tahun ini diarahkan bersifat akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kredit industri perbankan.

Pada 2014, angka PDB Tanah Air hanya mencapai 5,02%, sedangkan proyeksi BI pada tahun ini di kisaran 5,4%-5,8% dengan titik tengah berada di 5,6%. Perry juga menambahkan kondisi likuditas di perbankan sudah cukup untuk menggenjot kredit di kisaran 15%-17%. mohar/rindy

BERITA TERKAIT

Pacu Pertumbuhan Investor di Sumbar - BEI dan OJK Edukasi Pasar Modal Ke Media

NERACA Padang - Dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Padang bekerja sama dengan…

Konsistensi Kebijakan Ekonomi

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…

Pacu Pertumbuhan Investor Syariah - BEI Edukasi Lewat IDX Islam Challenge

NERACA Jakarta – Guna mengoptimalkan pertumbuhan industri pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan program edukasi pasar modal syariah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KAMPANYE HITAM KELAPA SAWIT - Indonesia Siapkan 5 Sikap Tegas Hadapi UE

Jakarta-Pemerintah Indonesia akan menempuh segala cara untuk menentang rencana kebijakan Uni Eropa tersebut, bahkan akan membawanya ke forum WTO, jika…

JK: Pengawasan APIP Berhasil Jika Koruptor Makin Sedikit

NERACA Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tolok ukur keberhasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi lembaga pemerintah…

Iklim Investasi Sektor Industri Perlu Terus Dijaga

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan strategis untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini salah satunya…