Oleh : Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Di negeri yang konon dikenal negara hukum ini, korupsi mulai dari yang paling kakap (big-time corruption) hingga kelas teri (small-time corruption), sudah dianggap sebagai suatu gaya hidup (life style). Yang paling anyar, dugaan korupsi di Kemenakertrans yang ditengarai melibatkan Menakertrans Muhaimin Iskandar turut menandai betapa nafsu korupsi (corruption desire) sudah kian menjerat kaum elite kekuasaan dari level legislatif, yudikatif hingga eksekutif.

Adalah ironis, ketika rakyat telah sekian lama berteriak mengenai pemberantasan korupsi, dalam beberapa kriteria pemberantasan korupsi lebih tampak sebagai retorika, seremonial, dan jargon politik semata.

Maka tak heran jika World Economic Forum (WEF) menurunkan peringkat daya saing Indonesia dua peringkat dari urutan 44 pada 2010 menjadi 46 tahun ini dari 142 negara. Penyebabnya pun sangat gamblang: korupsi.

Nah, penurunan daya saing ini mestinya menjadi tamparan bagi pemerintah dan kementerian terkait. Merupakan hal paradoks, ketika dunia menilai korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjadi musuh bersama (common enemy), justru sistem birokrasi kita terlalu rumit yang ditopang oleh maraknya korupsi.

Di lain pihak, birokrasi yang korup berkontribusi besar terhadap turunnya peringkat daya saing Indonesia. Birokrat yang korup pada gilirannya menjadi momok yang menggerus daya saing global dikarenakan korupsi dan penyuapan menjadi salah satu masalah utama bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan roda usahanya di negeri ini.

Sementara itu, di mata dunia, akibat lambannya kinerja aparat penegak hukum memberantas korupsi, citra buruk Indonesia tidak hanya menelurkan suara-suara sumbang kepada bangsa ini, tapi juga berwujud kecaman verbal yang bernada sinis dan sarkastis. Tak jarang kita mendengar, para pelaku bisnis dunia sering kali mencemooh sistem birokrasi kita yang sudah sedemikian parahnya sehingga mampu “memaksa” orang-orangnya untuk korupsi. Lebih parah lagi, dunia internasional kerapkali menghardik para pejabat kita yang “terpaksa” harus korupsi karena lingkungannya tidak mengizinkan berperilaku bersih.

Apapun, korupsi adalah cerita miring tentang Indonesia. Maka, perang melawan koruptor harus berlandaskan multikeberanian, bukan tebang pilih apalagi takut menyentuh orang-orang ‘kuat’. Urat berani pemberantas korupsi menjadi sangat dibutuhkan lantaran para koruptor tidak pernah tinggal diam dan terus berusaha menyerang balik (fight back corruption). 

Pemberantasan korupsi seperti seseorang yang menunggang macan (ingat ridding the tiger, sebuah judul film dokumenter dari Australia yang dibuat oleh Curtis Levy dan Christine Olson). Ibarat menaiki macan, jika ia turun bisa saja ia dikerkah dan dicakar si raja hutan. Sebaliknya, bila ia terus menunggang, bukan mustahil ia tak mampu mengendalikannya sehingga tersungkur ke dalam jurang yang dalam.